Pemerintah Bakal Adil Alokasikan Vaksin COVID-19 Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/am.

Merahputih.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyatakan pemilihan lokasi daerah vaksinasi dilakukan dengan mengutamakan asas keadilan.

Seluruh rincian informasi terkait alokasi prioritas vaksinasi masih dalam tahap finalisasi. Intinya, seluruh alokasi vaksin untuk daerah akan mempertimbangkan kriteria, prioritas penerima dan wilayah yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

“Perlu kami sampaikan, bahwa seluruh alokasi prioritas ini akan mempertimbangkan kriteria dan prioritas penerima serta wilayah yang tentunya mengacu pada Perpres No 99 tahun 2020,” kata Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers secara virtual, Kamis (15/10).

Baca Juga

Tunggu Vaksin Merah Putih, Indonesia Butuh Vaksin Luar Negeri

Pemerintah akan tetap berusaha melakukan alokasi dengan mengutamakan asas keadilan. Karena itu, Wiku mengharapkan masyarakat bersabar untuk mendapatkan vaksinasi dan terus memantau informasi resmi dari Satgas COVID-19 terkait tahapan vaksinasi ini dengan cermat.

“Pemerintah tetap akan berusaha melakukan alokasi dan mengutamakan asas keadilan. Masyarakat mohon bersabar dan terus memantau informasi resmi dari Satgas COVID-19. Selalu mematuhi protokol kesehatan serta upaya yang dapat dilakukan saat ini,” jelas Wiku Adisasmito.

Setelah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan roadmap atau peta jalan vaksinasi.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam tangkapan layar akun Youtube BNPB Indonesia saat menayangkan acara bincang-bincang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Jakarta, Jumat (24/7/2020). (ANTARA/Dewanto Samodro)
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam tangkapan layar akun Youtube BNPB Indonesia saat menayangkan acara bincang-bincang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Jakarta, Jumat (24/7/2020). (ANTARA/Dewanto Samodro)

Diharapkan roadmap ini dapat segera rampung mengingat vaksinasi akan dilakukan pada akhir tahun ini atau awal tahun depan.

“Jadi saat ini, peta jalan atau roadmap sedang disiapkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan yang didukung kementerian/lembaga lainnya yang tergabung dalam komite,” kata Wiku Adisasmito.

Wiku mengharapkan peta jalan ini akan segera selesai, sehingga bisa menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjalankan program vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Dan diharapkan peta jalan ini akan segera selesai dan menjadi langkah konkret dan bisa disampaikan kepada pemerintah dalam rangka menjalankan program vaksinasi ini. Vaksinasi ini dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang dilakukan masyarakat di Indonesia,” terang Wiku Adisasmito.

Baca Juga

15 Provinsi dengan Tingkat Kesembuhan COVID-19 Tertinggi

Seperti yang diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) beserta kementerian yang terkait untuk menyusun rencana vaksinasi COVID-19 sedetail mungkin. Rencana detail tersebut harus rampung dalam waktu dua pekan. Hal itu disampaikan pada saat Jokowi memimpin rapat terbatas tentang Laporan KPCPEN secara virtual di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9).

Dalam rencana detail vaksinasi tersebut, Jokowi menginginkan sudah ada kejelasan mengenai waktu pelaksanaan vaksinasi, lokasi vaksinasi, siapa yang melakukan vaksinasi hingga siapa yang pertama menerima vaksinasi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
AstraZeneca Mengandung Unsur Babi, Wapres: Boleh Digunakan
Indonesia
AstraZeneca Mengandung Unsur Babi, Wapres: Boleh Digunakan

Adanya kandungan babi dalam vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca, hal itu juga tidak menjadi persoalan selama vaksin tersebut boleh diberikan kepada masyarakat.

139 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Diserahkan ke Tim DVI Polri
Indonesia
139 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Diserahkan ke Tim DVI Polri

Rumah Sakit Polri Kramat Jat telah menerima sebanyak 139 kantong jenazah dan 46 kantong properti terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Anies Targetkan 80% Trans-Jakarta Pakai Bus Listrik Pada 2030
Indonesia
Anies Targetkan 80% Trans-Jakarta Pakai Bus Listrik Pada 2030

Anies menegaskan bus listrik bukan hanya lebih bersih, bus listrik juga berjalan lebih halus, minim getaran, dan lebih tenang

Sepanjang 2020, Belasan Anggota Polda Jateng Diberhentikan Tidak Hormat
Indonesia
Sepanjang 2020, Belasan Anggota Polda Jateng Diberhentikan Tidak Hormat

Polda Jawa Tengah telah menghentikan tidak hormat sebanyak 18 anggota sepanjang 2020.

Hadapi Mudik dan Idul Fitri, TNI-Polri Percepat Vaksinasi
Indonesia
Hadapi Mudik dan Idul Fitri, TNI-Polri Percepat Vaksinasi

"Vaksinasi terhadap personel TNI-Polri ini di persiapkan untuk pengamanan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri," kata Kapolri Sigit.

Namanya Diabadikan Jadi Jalan di Abu Dhabi, Jokowi: Bukan untuk Saya Pribadi Semata-mata
Indonesia
Polisi Ingatkan Simpatisan Rizieq Bandara Soetta Objek Vital Nasional
Indonesia
Polisi Ingatkan Simpatisan Rizieq Bandara Soetta Objek Vital Nasional

Polisi menyebut ada aturan dimana tidak boleh masyarakat sampai mengganggu aktivitas di sana

PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres
Indonesia
PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres

PBNU mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dalam menerjemahkan UU Cipta Kerja tersebut dalam berbagai regulasi turunannya.

Densus 88 Pasti Punya Bukti Kuat Dugaan Munarman Terlibat Terorisme
Indonesia
Densus 88 Pasti Punya Bukti Kuat Dugaan Munarman Terlibat Terorisme

Polri telah menetapkan mantan Sekretaris Umum (Sekum) ormas terlarang Front Pembela Islam (FPI) Munarman sebagai tersangka kasus dugaan terorisme.

Terkait Kasus Tanah di Labuan Bajo, Kejati NTT Sita 2 Aset Tanah Milik Tersangka
Indonesia
Terkait Kasus Tanah di Labuan Bajo, Kejati NTT Sita 2 Aset Tanah Milik Tersangka

"Dua tanah itu diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi pengalihan aset tanah Pemda Manggarai Barat," ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Hakim