Pemerintah Arab Saudi Dinilai Plintat-Plintut Soal Kuota Haji untuk Indonesia Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) melakukan aksi demonstrasi di depan Kedubes Arab Saudi di Jakarta, Rabu (9/6) (MP/Ponco)

Merahputih.com - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Rabu (9/6). Aksi digelar guna menyikapi ketidakjelasan sikap Pemerintah Arab Saudi perihal kuota Haji untuk Indonesia.

Mereka menilai, pemerintah Arab Saudi tidak konsisten dan plintat-plintut dengan sikapnya sendiri.

"Sudah 2 tahun Pengelolaan ibadah haji amburadul. Tahun kemarin hanya 10 ribu orang yang bisa Haji. Tahun ini belum jelas sama sekali. Tidak profesional," ujar Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra saat orasi di depan ratusan massa aksi.

Baca Juga:

Jokowi Diharap Buka Keran Diplomasi dengan Raja Arab Saudi Soal Kuota Haji

Sebaiknya, Arab Saudi menyerahkan pengelolaan Haji kepada negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pemerintah Arab Saudi tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam kelima.

"Sampai sekarang soal kuota haji untuk Indonesia saja mereka belum putuskan, padahal waktunya sudah dekat sekali. Kalau tidak mampu kami minta serahkan kepada OKI sebagai pengelola Ibadah Haji,” tegas Bintang.

Menurut Bintang, Mekkah dan Madinah merupakan dua kota suci bagi umat Islam. Jutaan orang datang ke Mekah dan Madinah. Melihat Baitullah adalah impian setiap orang Islam Indonesia dan dunia.

"Banyak masyarkat untuk bisa naik haji menabung bertahun-tahun. Tapi saat tiba waktunya nasib mereka tidak jelas, terkatung-katung. Coba saja tanya anak-anak Indonesia, apa impiannya. Enam dari sepuluh anak akan menjawab memberangkatkan Haji orangtuanya," tutur Bintang.

Masjidil Haram. (Foto: Haramain TV)
Masjidil Haram. (Foto: Haramain TV)

Menurut dia, Duta Besar (Dubes) Kerajaan Arab Saudi tidak peka akan hal ini. Dubes Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed Al-Thaqafi melakukan politicking terhadap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan membangun citra seolah-olah Dasco menyebarkan Hoaks.

"Padahal apa yang disampaikan Dasco kepada wartawan justru ingin memastikan lebih dulu, Indonesia dapat quota haji baru kemudian bahas kendala lain yang dihadapi, diantaranya vaksin Sinovac yang ditolak pemerintah Arab Saudi," tambahnya.

Baca Juga:

Meski Prihatin, Mang Oded Ajak Jemaah Haji Bandung Lapang Dada

Ia menilai dalam surat Dubes Kerajan Arab Saudi kepada Ketua DPR jelas, Indonesia tidak mendapat kuota haji seperti yang disebut oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Ini politicking. Punya agenda apa Dubes Saudi terhadap politik Indonesia? Suratnya bukan menjernihkan polemik quota haji yang sedang ramai malah makin memperkeruh. Sebaiknya pemerintah Arab Saudi menarik pulang Dubesnya, sebelum rakyat Indonesia protes,” kesalnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BIN Lanjutkan Vaksinasi Pelajar dan Masyarakat di 10 Provinsi
Indonesia
BIN Lanjutkan Vaksinasi Pelajar dan Masyarakat di 10 Provinsi

Badan Intelijen Negara (BIN) melanjutkan kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk pelajar dan masyarakat door to door (pintu ke pintu) secara serentak di 10 provinsi.

UMKM Kesulitan Dapat Kontainer Ekspor
Indonesia
UMKM Kesulitan Dapat Kontainer Ekspor

Kelangkaan kontainer dinyatakan masih menghantui permasalahan logistik saat ini, khususnya di perdagangan ekspor impor. Jika bisa diusahakan, perlu ada tambahan biaya pengiriman yang cukup mahal.

[HOAKS atau FAKTA]: Detik-detik Dalang Kondang Ki Seno Nugroho Meninggal saat Pentas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Detik-detik Dalang Kondang Ki Seno Nugroho Meninggal saat Pentas

Kanal Youtube bernama “spps Indonesia” mengunggah video berjudul "Detik-detik Dalang Ki Seno Nugroho Meninggal" pada 03/11/2020.

[HOAKS atau FAKTA]: Pemkab Gresik Ajak Masyarakat Setop Upload Berita COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemkab Gresik Ajak Masyarakat Setop Upload Berita COVID-19

Reza meminta kepada masyarakat untuk tidak mempercayai informasi yang berkembang

Apindo Minta Pemerintah Izinkan Perusahaan Manufaktur Esensial Beroperasi 100 Persen
Indonesia
Apindo Minta Pemerintah Izinkan Perusahaan Manufaktur Esensial Beroperasi 100 Persen

Hariyadi ikut menginginkan pemerintah dapat mengizinkan industri manufaktur non-esensial dan penunjangnya untuk tetap beroperasi

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp1,5 M dari Tersangka Bansos ke Legislator PDIP
Indonesia
KPK Dalami Dugaan Aliran Rp1,5 M dari Tersangka Bansos ke Legislator PDIP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengonfirmasi ihwal dugaan pemberian duit sebesar Rp1,5 miliar dan dua sepeda brompton oleh tersangka kasus dugaan suap bansos COVID-19 Harry Van Sidabukke kepada legislator PDI Perjuangan, Ihsan Yunus.

Ganjar: Dakwah Muhammadiyah Sangat Teduh
Indonesia
Ganjar: Dakwah Muhammadiyah Sangat Teduh

"Dakwah Muhammadiyah sangat teduh. Semua itu karena seluruh elemen di Muhammadiyah menempatkan diri dalam satu bejana, yakni kebangsaan dan kemanusiaan," kata Ganjar.

Varian Delta Terdeteksi di Yogyakarta, Menkes Gaspol Vaksinasi
Indonesia
Varian Delta Terdeteksi di Yogyakarta, Menkes Gaspol Vaksinasi

Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan bahwa varian virus corona B.1.617.2 atau disebut varian Delta telah masuk ke provinsi tersebut.

BPBD DKI Peringatkan Terjadi Hujan Sedang-Lebat di Lima Wilayah
Indonesia
BPBD DKI Peringatkan Terjadi Hujan Sedang-Lebat di Lima Wilayah

BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini terjadinya hujan sedang hingga lebat di lima wilayah, Rabu (17/2) dini hari sekitar pukul 02.40 WIB hingga 05.40 WIB.

Erupsi Semeru dan Banjir Jember, Ketua DPD Imbau Masyarakat Lebih Waspada
Indonesia
Erupsi Semeru dan Banjir Jember, Ketua DPD Imbau Masyarakat Lebih Waspada

Senator Dapil Jawa Timur itu meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan jika sewaktu-waktu Gunung Semeru bergejolak lagi.