Pemerintah Ancam Beri Sanksi CPNS dan PPPK yang Mengundurkan Diri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dikabarkan mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi tahun 2021.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, tengah menyiapkan aturan yang akan memberikan sanksi tegas kepada para CPNS maupun PPPK yang mengundurkan diri.

Baca Juga:

Ratusan CPNS Mundur Setelah Lolos Seleksi, Terbanyak di Kemenhub

“Kami dalam Tim Panselnas bersama BKN dan instansi terkait lainnya akan memperketat proses seleksi hingga CPNS dan PPPK tersebut diterima. Seandainya ada di antara mereka mengundurkan diri seperti yang terjadi saat ini, akan diberi sanksi yang tegas dan berat agar tidak merugikan negara,” tegasnya, Senin, (30/5).

Menurutnya, tindakan mengundurkan diri tersebut telah merugikan negara. Karena baik dari sisi anggaran sudah dikeluarkan selama proses rekrutmen para pegawai pemerintah tersebut, maupun dari formasi CPNS dan PPPK yang seharusnya terisi menjadi kosong.

Kejadian ini juga menutup kesempatan peserta lain yang mungkin memenuhi syarat.

Ia meminta kementerian/lembaga terkait khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar formasi yang ditinggalkan tersebut bisa diisi kembali apabila proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) belum dilakukan.

Dalam pengadaan CPNS, pemerintah telah menghitung secara saksama berapa jumlah SDM yang dibutuhkan beserta dengan biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksinya.

Dengan biaya itu, pemerintah seharusnya mendapatkan ASN yang dibutuhkan dengan kompetensi sesuai dengan jabatannya.

"Namun karena ada yang mengundurkan diri, formasinya jadi kosong. Biaya yang dikeluarkan besar, tapi tidak mendapatkan SDM-nya,” jelas Tjahjo.

Berdasarkan Pasal 54 PermenPANRB No. 27/2021 tentang Pengadaan PNS, pelamar yang telah lulus seleksi akan diangkat menjadi CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP oleh BKN.

Baca Juga:

Menpan RB Ancam Pecat ASN yang Terlibat Jaringan Dugaan Penipuan Tes CPNS

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Jumat (27/5), tercatat 100 CPNS mengundurkan diri padahal telah dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan tahun 2021.

Angka tersebut turun lima orang setelah pada Jumat (20/5) BKN mencatat terdapat 105 CPNS yang lolos seleksi penerimaan tahun 2021 mengundurkan diri.

Sementara, 442 orang yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) justru mengundurkan diri. Padahal mereka telah dinyatakan lulus.

Angka 442 pengunduran PPPK itu diperoleh dari 305.778 orang yang dinyatakan lulus di tiga jenis seleksi, yakni PPPK Guru tahap I, PPPK Guru tahap II, dan PPPK Non Guru. (Knu)

Baca Juga:

Terbongkar Sindikat Kecurangan Tes CPNS 2021, 81 Kandidat Belum Didiskualifikasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua Dewan Penasehat MGPA Jajal Sirkuit Mandalika
Indonesia
Ketua Dewan Penasehat MGPA Jajal Sirkuit Mandalika

Terakhir kali gelaran Grand Prix tersebut diselanggarakan pada 1997 di Sirkuit Internasional Sentul, Jawa Barat

Babak Baru Seleksi KPU-Bawaslu, Calon Bakal Jalani Tes Wawancara dan Kesehatan
Indonesia
Babak Baru Seleksi KPU-Bawaslu, Calon Bakal Jalani Tes Wawancara dan Kesehatan

Setelah menggelar sejumlah rangkaian tes, tim seleksi (timsel) calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan melanjutkan ke tahap selanjutnya.

Kemendag Gagalkan Ekspor Minyak Goreng ke Timor Leste
Indonesia
Kemendag Gagalkan Ekspor Minyak Goreng ke Timor Leste

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Satgas Pangan berhasil menggagalkan ekspor minyak goreng ke Timor Leste.

[HOAKS atau FAKTA]: Warteg di Matraman Merugi Usai Dikunjungi Anies
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Warteg di Matraman Merugi Usai Dikunjungi Anies

Semua yang berlangsung acara di warteg sudah diselesaikan dengan baik

Komnas HAM Desak Penerapan UU TPSK Bagi Tersangka Pelecehan Seksual Anak
Indonesia
Komnas HAM Desak Penerapan UU TPSK Bagi Tersangka Pelecehan Seksual Anak

Kasus pelecehan seksual anak di Indonesia sebagai fenomena puncak gunung es.

Survei CSIS: Ridwan Kamil, Erick Thohir dan Risma Berpotensi Gantikan Anies di Pilkada DKI
Indonesia
Survei CSIS: Ridwan Kamil, Erick Thohir dan Risma Berpotensi Gantikan Anies di Pilkada DKI

Berdasarkan hasil survei lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) terdapat tiga nama teratas yang layak menggantikan Anies Baswedan.

14 Warga Jabar Terpapar Omicron, Ridwan Kamil Sebut Wilayahnya Masih Aman
Indonesia
14 Warga Jabar Terpapar Omicron, Ridwan Kamil Sebut Wilayahnya Masih Aman

Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita Omicron ini bisa kita kendalikan lebih baik

Polemik Dana Hibah Yayasan Wakil Ketua DPRD DKI, Wagub DKI: Harus Sesuai Ketentuan
Indonesia
Polemik Dana Hibah Yayasan Wakil Ketua DPRD DKI, Wagub DKI: Harus Sesuai Ketentuan

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan dana hibah sosial hingga Rp 900 juta kepada Yayasan Bunda Pintar Indonesia (BPI)

Vaksinasi Merdeka Diklaim Sudah Suntik Hampir 2 Juta Warga Jakarta
Indonesia
Vaksinasi Merdeka Diklaim Sudah Suntik Hampir 2 Juta Warga Jakarta

Polda Metro Jaya mengklaim jumlah persentase warga DKI Jakarta yang telah menerima vaksin dosis pertama dalam gerakan Vaksinasi Merdeka mencapai 99 persen.

Ketua DPRD Persilakan Anies Buat Program di YouTube Asal Tidak Pakai Uang Rakyat
Indonesia
Ketua DPRD Persilakan Anies Buat Program di YouTube Asal Tidak Pakai Uang Rakyat

Prasetyo tidak mempermasalahkan Anies membuat program di kanal Youtube. Namun, politisi PDI Perjuangan itu meminta biaya pembuatan video tersebut tidak memakai uang rakyat.