Pemerintah Alokasikan Cadangan Program Vaksinasi 2021 Rp29,23 Triliun Lab Vaksin COVID-19 (Foto: bumn.go.id))

MerahPutih.com - Pemerintah melakukan reclusterisasi atau pengalokasian ulang terhadap program-program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk mendorong efektivitas dan mempercepat penyerapan anggaran Rp695,2 triliun.

“Komposisi dari PEN mengalami perubahan karena kita melakukan evaluasi. Jadi kalau ada program yang tidak mengalami kemajuan atau tantangannya besar, kita coba alokasikan ke bidang yang lain,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menyebutkan untuk bidang kesehatan yang sebelumnya Rp87,55 triliun kini ditetapkan menjadi Rp97,26 triliun, yang meliputi belanja penanganan COVID-19 Rp45,32 triliun, insentif nakes Rp6,63 triliun, santunan kematian Rp0,06 triliun, dan bantuan iuran JKN Rp4,11 triliun.

Baca Juga:

Jelang Akhir Tahun Pinjaman Buat BUMN Bakal Dicairkan

Kemudian, untuk gugus tugas sebesar Rp3,5 triliun, insentif perpajakan Rp3,49 triliun, cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp5 triliun, serta cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial pada 2021 Rp29,23 triliun.

Selanjutnya, untuk perlindungan sosial dari Rp203,9 triliun menjadi Rp234,33 triliun, meliputi PKH dan bantuan beras PKH Rp41,97 triliun, sembako dan bantuan tunai sembako Rp47,22 triliun, bansos Jabodetabek Rp7,1 triliun, bansos non-Jabodetabek Rp33,1 triliun, Kartu Prakerja Rp20 triliun, serta diskon listrik Rp11,62 triliun.

Selain itu, BLT Dana Desa Rp31,8 triliun, bantuan subsidi gaji Kemenaker Rp29,85 triliun, bantuan gaji guru honorer Kemendikbud Rp2,94 triliun, bantuan gaji guru honorer Kemenag Rp2,08 triliun, subsidi kuota internet Kemendikbud Rp5,5 triliun, serta bantuan internet bagi siswa, mahasiswa dan guru Kemenag Rp1,16 triliun.

Untuk bidang sektoral K/L dan Pemda dari Rp106,11 triliun menjadi Rp65,97 triliun, meliputi program padat karya K/L Rp17,84 triliun, insentif perumahan Rp0,54 triliun, pariwisata Rp3,87 triliun, hibah Rp3,3 triliun, K/L Rp0,57 triliun, DID pemulihan ekonomi Rp5 triliun, cadangan DAK Fisik Rp7,29 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp20 triliun, serta bantuan pesantren Rp2,61 triliun.

Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Kemenkeu)

Kemudian, perluasan PEN KemenPUPR Rp1,59 triliun, dampak COVID-19 bidang naker Rp0,52 triliun, peta peluang investasi (BKPM) Rp0,08 triliun, Da'i bersertifikat dan bantuan ormas keagamaan Rp0,04 triliun, perluasan PEN Kementan Rp1,67 triliun, food estate dan lingkungan hidup Rp4,54 triliun, komunikasi publik PEN Kominfo Rp0,32 triliun, serta tambahan PEN KemenATR/BPN Rp0,05 triliun.

Untuk bidang UMKM dari Rp123,46 triliun menjadi Rp114,81 triliun, meliputi subsidi bunga Rp13,43 triliun, penempatan dana yang digabung dengan penempatan dana korporasi Rp66,99 triliun, penjaminan kredit UMKM Rp3,2 triliun, PPh Final UMKM DTP Rp1,08 triliun, pembiayaan investasi LPDB KUMKM Rp1,29 triliun, serta Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp28,81 triliun.

Untuk bidang pembiayaan korporasi dari Rp53,57 triliun menjadi Rp62,22 triliun, meliputi PMN BUMN yang termasuk tambahan PMN untuk PT Bio Farma Rp24,07 triliun, pemberian pinjaman (investasi) kepada BUMN Rp19,65 triliun, penjaminan kredit korporasi Rp3,5 triliun, dan pembiayaan SWF Rp15 triliun.

Untuk bidang insentif usaha dari Rp120,61 triliun menjadi Rp120,6 triliun, meliputi PPh 21 DTP Rp9,73 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp13,39 triliun, pengurangan Angsuran PPh 25 Rp21,59 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp7,55 triliun, penurunan tarif PPh Badan Rp18,78 triliun, serta pembebasan ketentuan minimal serta Pembebasan biaya abondemen listrik Rp1,69 triliun.

Baca Juga:

DPR Kritik Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Tidak Maksimal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wabah Virus Corona, 141 TKA di Sukoharjo Diawasi Ketat
Indonesia
Wabah Virus Corona, 141 TKA di Sukoharjo Diawasi Ketat

TKA tersebut bekerja disejumlah pabrik ekspor dan impor.

Polri Tangani 94 Kasus dan 199 Tersangka yang Libatkan FPI
Indonesia
Polri Tangani 94 Kasus dan 199 Tersangka yang Libatkan FPI

Setiap organisasi kemasyarakatan, baik terdaftar maupun tidak, harus mendasarkan setiap kegiatannya pada aturan hukum yang berlaku

Yogyakarta Punya Bandara Baru, Jokowi: Datangkan 20 Juta Penumpang
Indonesia
Yogyakarta Punya Bandara Baru, Jokowi: Datangkan 20 Juta Penumpang

Bandara baru ini memiliki panjang lintasan runway 3.250 meter, atau lebih panjang dibandingkan bandara lama Adisutjipto Yogyakarta yang hanya 2.200 meter.

Bareskrim Periksa Ahli Pidana Hingga Ahli Balistik Soal Kematian Enam Laskar FPI
Indonesia
Bareskrim Periksa Ahli Pidana Hingga Ahli Balistik Soal Kematian Enam Laskar FPI

Dari rekonstruksi itu memperlihatkan awal mula penyerangan Laskar FPI hingga polisi melakukan tindakan tegas terukur

Wagub DKI Janji Insentif Gaji Penggali Kubur COVID-19 Segera Cair
Indonesia
Wagub DKI Janji Insentif Gaji Penggali Kubur COVID-19 Segera Cair

Permasalahan pembayaran duit tambahan untuk sopir ambulans dan penggali kubur itu akan segera diselesaikan.

Hakim Vonis Bupati Solok Selatan 4 Tahun Penjara, KPK Banding
Indonesia
Hakim Vonis Bupati Solok Selatan 4 Tahun Penjara, KPK Banding

Muzni terbukti bersalah melakukan korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama

Densus 88 Tangkap Terduga Pengepul Duit Bohir Teroris JI
Indonesia
Densus 88 Tangkap Terduga Pengepul Duit Bohir Teroris JI

Dana yang dikumpulkan untuk biaya kelompok JI berangkat ke Suriah

Tuai Kritik, KPK Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas
Indonesia
Tuai Kritik, KPK Tinjau Ulang Rencana Pengadaan Mobil Dinas

KPK akhirnya memutuskan meninjau ulang pengajuan anggaran fasilitas mobil dinas.

 Kapolri Idham Azis Perintahkan Seluruh Anak Buahnya Tangkap Harun Masiku
Indonesia
Kapolri Idham Azis Perintahkan Seluruh Anak Buahnya Tangkap Harun Masiku

"Kami akan serahkan kepada KPK karena kami sifatnya memberikan bantuan kepada KPK berdasarkan surat yang diberikan kepada Polri," ujar Idham.

ASN Perlu Sistem Karier Baru Biar Tidak Terkena Imbas Pilkada
Indonesia
ASN Perlu Sistem Karier Baru Biar Tidak Terkena Imbas Pilkada

Sistem politik yang ada menyebabkan ASN bisa tidak netral atau dipaksa oleh sistem untuk tidak netral