Pemerintah Akui Ada Kekeliruan di UU Cipta Kerja UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

MerahPutih.com- Pemerintah mengakui ada kesalahan penulisan atau typo dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan.

Di antara kesalahan tersebut. pasal 6 (halaman 6) merujuk Pasal 5 ayat 1 huruf a. Padahal di Pasal 5 tidak ada ayat itu. Kedua, kesalahan di Pasal 53 (halaman 757). Ayat (5) pasal itu harusnya merujuk ayat (4), tapi ditulisnya ayat (3) .

Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan, hal tersebut tidak berpengaruh pada implementasi UU Ciptaker.

Baca Juga:

Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Demokrat: Abaikan Aspirasi Rakyat

“Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja,” kata Pratikno kepada wartawan, Selasa (3/11)

Menurutnya, setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan review. Setelah review tersebut ditemukan sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis.

“Kemensetneg juga telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya,” ungkapnya.

Dengan adanya kekeliruan itu menjadi catatan bagi Kemensesneg dalam memfinalisasi Undang-undang yang lain. Evaluasi ini penting agar tak lagi terjadi kesalahan serupa di masa mendatang.

"Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk terus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang hendak diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi," jelas Pratikno.

UU Cipta Kerja
RUU Cipta Kerja

Salah satu pasal yang menjadi sorotan yaitu Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2020 yang berbunyi:

"Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait".

Sementara Pasal 6 berbunyi:

"Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi."

Pada Pasal 6, ditekankan soal Pasal 5 ayat (1) huruf a yang menjadi landasan Pasal 6. Namun jika kembali melihat Pasal 5, tak ada penjelasan lebih lanjut seperti yang ditulis pada Pasal 6. (Knu)

Baca Juga:

Masih Ada Pasal Tidak 'Nyambung' di UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadi Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo Keluhkan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Ideologi
Indonesia
Jadi Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo Keluhkan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Ideologi

Menurut dia, hal itu harus dibenahi agar Indonesia terus berdiri.

Pemerintahan Jokowi Dinilai Hanya Fokus Investasi
Indonesia
Pemerintahan Jokowi Dinilai Hanya Fokus Investasi

"Pak Jokowi itu berpikir sekali investasi, investasi, investasi. Kalau lima tahun sebelumnya infrastruktur. Jadi di zaman Pak Harto istilah investasi dan infrastruktur itu ya pembangunan," jelasnya

Gempa 6,3 Guncang Sumbar
Indonesia
Gempa 6,3 Guncang Sumbar

Sampai saat ini, belum ada informasi kepanikan atau kerusakan akibat gempa ini atau informasi perkembangan lainnya. Situs BMKG sampai pukul 09.30 WIB masih menampilkan peringatan gempa.

Autentisitas Suara Pemilih Harus Dijaga di Pilkada Serentak
Indonesia
Autentisitas Suara Pemilih Harus Dijaga di Pilkada Serentak

"Kalau penyelenggara pemilu bisa dijaga 'rel' etiknya, maka pemilu bisa berjalan dengan baik dan autentisitas suara pemilih juga bisa terjaga," ujar Didik Supriyanto.

Tahun Ajaran Baru Dimulai, Pengenalan Sekolah Dilakukan Secara Daring
Indonesia
Tahun Ajaran Baru Dimulai, Pengenalan Sekolah Dilakukan Secara Daring

Perlu penyesuaian-penyesuaian yang lebih kreatif dan inovatif, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Presiden Jokowi Terima Keris Pangeran Diponegoro dari Kerajaan Belanda
Indonesia
Presiden Jokowi Terima Keris Pangeran Diponegoro dari Kerajaan Belanda

keris berwarna keemasan tersebut ditempatkan tak jauh dari mimbar pidato Raja Belanda dan Presiden Jokowi.

DPD Gandeng Kemensos Salurkan Bansos Penanganan Dampak COVID-19
Indonesia
DPD Gandeng Kemensos Salurkan Bansos Penanganan Dampak COVID-19

Ketua Komite III DPD RI Bambang Sutrisno berharap DPD RI terlibat untuk memonitor data penerima bantuan sosial sekaligur penyalurannya.

Lahan Makam Penuh, Pemprov DKI Siapkan 4 Pemakaman Baru
Indonesia
Lahan Makam Penuh, Pemprov DKI Siapkan 4 Pemakaman Baru

“Kami terus mengupayakan berbagai dukungan fasilitas sebaik mungkin, termasuk pemakaman,” ujar Ariza

Nawawi Pomolango Serahkan Kasus Cekcok dengan Anak Amien Rais ke Polisi
Indonesia
Nawawi Pomolango Serahkan Kasus Cekcok dengan Anak Amien Rais ke Polisi

Nawawi mengatakan, dirinya sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Ribuan Buruh Bakal Kepung Gedung DPR
Indonesia
Ribuan Buruh Bakal Kepung Gedung DPR

Rencananya, aksi dilakukan pada saat Rapat Paripurna pembukaan masa sidang DPR yang diagendakan pada awal November.