Pemerintah Akui Ada Kekeliruan di UU Cipta Kerja UU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

MerahPutih.com- Pemerintah mengakui ada kesalahan penulisan atau typo dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan.

Di antara kesalahan tersebut. pasal 6 (halaman 6) merujuk Pasal 5 ayat 1 huruf a. Padahal di Pasal 5 tidak ada ayat itu. Kedua, kesalahan di Pasal 53 (halaman 757). Ayat (5) pasal itu harusnya merujuk ayat (4), tapi ditulisnya ayat (3) .

Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan, hal tersebut tidak berpengaruh pada implementasi UU Ciptaker.

Baca Juga:

Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Demokrat: Abaikan Aspirasi Rakyat

“Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja,” kata Pratikno kepada wartawan, Selasa (3/11)

Menurutnya, setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan review. Setelah review tersebut ditemukan sejumlah kekeliruan yang bersifat teknis.

“Kemensetneg juga telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya,” ungkapnya.

Dengan adanya kekeliruan itu menjadi catatan bagi Kemensesneg dalam memfinalisasi Undang-undang yang lain. Evaluasi ini penting agar tak lagi terjadi kesalahan serupa di masa mendatang.

"Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk terus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang hendak diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi," jelas Pratikno.

UU Cipta Kerja
RUU Cipta Kerja

Salah satu pasal yang menjadi sorotan yaitu Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2020 yang berbunyi:

"Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait".

Sementara Pasal 6 berbunyi:

"Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;

c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

d. penyederhanaan persyaratan investasi."

Pada Pasal 6, ditekankan soal Pasal 5 ayat (1) huruf a yang menjadi landasan Pasal 6. Namun jika kembali melihat Pasal 5, tak ada penjelasan lebih lanjut seperti yang ditulis pada Pasal 6. (Knu)

Baca Juga:

Masih Ada Pasal Tidak 'Nyambung' di UU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ahli Ungkap Ada 21 Bukti Video Terkait Perkara Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Ahli Ungkap Ada 21 Bukti Video Terkait Perkara Red Notice Djoko Tjandra

Ahli digital forensik Polri, Kompol Heri Priyanto mengungkapkan, setidaknya ada 3.123 dokumen video yang ditemukan dari barang bukti hard disk. Tapi, hanya 21 video yang berkaitan dengan perkara penghapusan red notice.

Tetap Waras Bagi Ibu Rumah Tangga: Bisnis Minuman Herbal Beromset Rp5 Juta
Indonesia
Tetap Waras Bagi Ibu Rumah Tangga: Bisnis Minuman Herbal Beromset Rp5 Juta

"Karena bangsa kita punya segala macam sumber daya alam untuk dijadikan obat. Minuman ini bukan untuk menyembuhkan COVID tapi untuk menyehatkan orang," terang Rina.

Rumah Mewah di Kedoya Dipreteli Pencuri, Pemilik Rugi Rp1 Miliar
Indonesia
Rumah Mewah di Kedoya Dipreteli Pencuri, Pemilik Rugi Rp1 Miliar

“Kerugiannya kalau di laporan polisi itu Rp 1 Miliar,” kata Kapolsek Kebon Jeruk, Kompol Robinson Manurung kepada wartawan di Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (24/3).

Gempa Majene, Tiga Warga Meninggal Dunia, 24 Orang Luka-luka
Indonesia
Gempa Majene, Tiga Warga Meninggal Dunia, 24 Orang Luka-luka

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mamuju, Sulawesi Barat, melaporkan sebanyak tiga warga meninggal dunia dan 24 lainnya luka-luka akibat gempa berkekuatan 6,2 Magnitudo pada Jumat (15/1) dini hari WIB.

KPK Anggap Permintaan Nurhadi Pindah Tahanan Tak Masuk Akal
Indonesia
KPK Anggap Permintaan Nurhadi Pindah Tahanan Tak Masuk Akal

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung Nurhadi mengajukan pemindahan rumah tahanan ke majelis hakim tingkat banding.

Datang Pakai Pajero Sport, Keluarga Jokowi Bersama-sama Nyoblos di TPS 22
Indonesia
Datang Pakai Pajero Sport, Keluarga Jokowi Bersama-sama Nyoblos di TPS 22

Gibran mengaku sudah minta restu sebelum ke TPS

Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Ditutup Tiga Hari
Indonesia
Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Ditutup Tiga Hari

Penyemprotan disinfektan akan melibatkan petugas dari Palang Merah Indonesia cabang Jakarta Pusat

22 Tahun Pembangunan Ibu Kota Malut Lamban, Tito Turun Tangan
Indonesia
22 Tahun Pembangunan Ibu Kota Malut Lamban, Tito Turun Tangan

Keberadaan ASN pun kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya, karena masih berdomisili di Ternate dan Tidore.

Ucapkan 'Kami Bersamamu Rizieq Shihab', Anggota TNI Ini Dijatuhi Sanksi
Indonesia
Ucapkan 'Kami Bersamamu Rizieq Shihab', Anggota TNI Ini Dijatuhi Sanksi

Video itu direkam saat perjalanan ke Bandara Soekarno Hatta

Polisi Ingatkan Simpatisan Rizieq Bandara Soetta Objek Vital Nasional
Indonesia
Polisi Ingatkan Simpatisan Rizieq Bandara Soetta Objek Vital Nasional

Polisi menyebut ada aturan dimana tidak boleh masyarakat sampai mengganggu aktivitas di sana