Pemerintah Akan Keluarkan Aturan Terbaru Penerima BBM Subsidi Petugas melayani pendaftaran warga untuk membeli solar dan pertalite di SPBU Giwangan, Yogyakarta, Jumat (1/7/2022). (Antara Foto/Hendra Nurdiyansyah)

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia sedang merevisi aturan pembatasan penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, agar penyaluran Pertalite dan solar bisa lebih tepat sasaran.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengatakan, revisi itu akan memuat aturan teknis terbaru mengenai ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

"Pada beleid saat ini, Pertalite belum ada aturannya, sehingga dengan revisi peraturan presiden itu penyalurannya akan lebih tepat sasaran," kata Erika, dikutip Antara.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Mobil Terbakar di SPBU karena Isi BBM Pakai Aplikasi MyPertamina

Saat ini aturan untuk solar subsidi berdasarkan volume untuk transportasi darat, kendaraan pribadi plat hitam 60 liter per hari, angkutan umum orang atau barang roda empat sebanyak 80 liter per hari.

Kemudian, angkutan umum roda enam sebanyak 200 liter per hari. Sedangkan yang dikecualikan untuk kendaraan pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam.

Setelah revisi aturan tersebut selesai, BPH Migas akan menerbitkan regulasi pengendalian pembelian BBM subsidi jenis solar dan Pertalite yang akan mengatur secara teknis di lapangan.

Erika menegaskan bahwa masyarakat ekonomi kelas atas yang menggunakan mobil mewah tidak akan menerima BBM bersubsidi.

"Mobil mewah milik orang mampu pasti tidak layak mendapatkan subsidi," ujarnya.

Baca Juga:

Pertamina Ungkap Alasan Kembali Naikkan Harga BBM dan Elpiji Nonsubsidi

Selain merevisi aturan, BPH Migas juga meningkatkan pengawasan atas penyaluran BBM subsidi dengan memperkuat peran pemerintah daerah dan penegak hukum, melakukan sosialisasi dengan penyalur yang belum memahami ketentuan, dan menekankan sanksi yang tegas, termasuk mendorong penggunaan teknologi dalam pengawasan.

"Kita memang memerlukan teknologi informasi untuk mengatur BBM subsidi agar lebih tepat sasaran dan mencegah penyelewengan distribusi di lapangan, sehingga perlu menggunakan pencatatan elektronik yang dapat mengidentifikasi penggunaan dan penyalurannya di titik serah penyalur (ujung nozzle) oleh badan usaha," pungkas Erika. (*)

Baca Juga:

Kenali Dampak Buruk Penggunaan BBM RON 90 untuk Mobil LCGC

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Mahasiswa Minta Bantuan Tentara Saat Ingin Demo
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Mahasiswa Minta Bantuan Tentara Saat Ingin Demo

Kewenangan Panglima TNI tidak termasuk kewenangan untuk mengizinkan dan memberikan pengawalan demonstran

Jokowi Prihatin Alat Peringatan Dini Bencana Tidak Dicek Secara Rutin
Indonesia
Jokowi Prihatin Alat Peringatan Dini Bencana Tidak Dicek Secara Rutin

Presiden Joko Widodo membuka rapat koordinasi Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044.

Mahakarya Tuksedo Studio Hadirkan Motif Lokal dan Siluet Sirkuit di Tropi MotoGP
Indonesia
Mahakarya Tuksedo Studio Hadirkan Motif Lokal dan Siluet Sirkuit di Tropi MotoGP

Piala MotoGP Mandalika yang berbentuk obor seperti digunakan untuk pada ajang olimpiade. Artinya melambangkan semangat dan kebangkitan Indonesia

Polisi Ingin Sterilkan Kawasan Medan Merdeka dari Massa 212
Indonesia
Kebon Pala Terendam 3 Hari, PSI Pertanyakan Keseriusan Anies Selesaikan Banjir
Indonesia
Kebon Pala Terendam 3 Hari, PSI Pertanyakan Keseriusan Anies Selesaikan Banjir

"Kami terus menagih janji dan keseriusan Gubernur Anies untuk menjalankan program penanganan banjir dari pembangunan sodetan hingga naturalisasi," terang William

Ada Demo, Warga Diminta Hindari Kawasan Monas dan DPR
Indonesia
Ada Demo, Warga Diminta Hindari Kawasan Monas dan DPR

Masyarakat diminta untuk mencari jalur alternatif karena sejumlah arus lalu lintas di dua kawasan itu rencananya akan ditutup sementara.

Komnas HAM Berpotensi Periksa 25 Oknum Polisi di Kasus Brigadir J
Indonesia
Komnas HAM Berpotensi Periksa 25 Oknum Polisi di Kasus Brigadir J

Komnas HAM menyampaikan tak menutup kemungkinan mengagendakan pemeriksaan terhadap 25 polisi yang disebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak profesional itu.

Pembelian Minyak Goreng Rp 14 Ribu Dibatasi 2 Liter Per Orang
Indonesia
Pembelian Minyak Goreng Rp 14 Ribu Dibatasi 2 Liter Per Orang

Pemerintah kabupaten dan kota menggelar OP minyak di pasar yang jauh dari ritel modern atau yang jarang toko 'minimarket'-nya.

Kejagung Ungkap Motif Kejahatan Pejabat Kemendag Terkait Minyak Goreng
Indonesia
Kejagung Ungkap Motif Kejahatan Pejabat Kemendag Terkait Minyak Goreng

Penyebab kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan perlahan mulai terungkap. Jaksa Agung, ST Burhanuddin memandang kelangkaan minyak goreng sebagai sesuatu yang ironis.

Pemkot Bogor Alokasikan Rp 4,6 Miliar DAU Untuk Bansos Sopir Angkot dan Ojek
Indonesia
Pemkot Bogor Alokasikan Rp 4,6 Miliar DAU Untuk Bansos Sopir Angkot dan Ojek

Dari sekitar 7.000 sopir ojek online yang bekerja di wilayah Kota Bogor, masih akan diverifikasi data kependudukannya bersama perusahaan operator transportasi daring.