Pemeriksaan SIKM Terakhir 7 Juni, Ini Klarifikasi Anak Buah Anies Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo (tengah) di Gedung Graha BNPB, Kamis (28/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI, Syafrin Liputo menampik informasi bila surat izin keluar masuk (SIKM) ibu kota sudah tidak diperlukan lagi setelah 7 Juni 2020 mendatang.

"Pemudik bisa masuk kembali ke DKI Jakarta setelah (7 Juni 2020) itu, adalah tidak benar," kata Syafrin Liputo di Jakarta, Jumat (29/5).

Baca Juga

Arus Balik saat Pandemi COVID-19, 171 Ribu Kendaraan Bergerak Menuju Jakarta

Syafrin menerangkan, pelaksanaan pemeriksaan SIKM dalam rangka arus balik lebaran di perbatasan kawasan Jabodetabek dengan wilayah lain, masih dilaksanakan hingga 7 Juni 2020.

Setelah 7 Juni pemeriksaan SIKM akan tetap dilakukan dengan lokasi pemeriksaan yang ditarik mundur, yaitu di perbatasan wilayah Jakarta dengan kawasan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

"Sehingga pemeriksaan SIKM ini akan terus dilakukan sampai dengan penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam dinyatakan selesai," terang dia.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam disuksi terkait SIKM di Graha BNPB, Kamis (28/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam disuksi terkait SIKM di Graha BNPB, Kamis (28/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Ketentuan kepemilikan SIKM merujuk pada pasal 7 Pergub Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

"Setelah 7 Juni, pengecekan kami tarik mundur, yaitu dilakukan di perbatasan wilayah administrasi Jakarta dengan Bodetabek. Sehingga SIKM masih wajib dimiliki," terang Syafrin.

Baca Juga

Polri Targetkan 85 Persen Warga Taat Aturan Saat New Normal

Lebih lanjut, SIKM diperuntukkan hanya bagi 11 sektor yang dikecualikan selama masa PSBB diberlakukan. Sehingga, untuk masyarakat di luar 11 sektor tersebut dilarang keluar/masuk Jakarta.

Pemberlakuan tersebut bertujuan untuk pencegahan penularan COVID-19 dan memberikan kepastian hukum dalam pengendalian penduduk Jakarta saat keluar kawasan Jabodetabek dan penduduk dari luar Jabodetabek saat masuk ke Jakarta. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSBB Ketat Jawa dan Bali, Pemkot Solo Pasrah
Indonesia
PSBB Ketat Jawa dan Bali, Pemkot Solo Pasrah

"Kami hanya bisa pasrah. Mau tidak mau kami setuju dengan pembatasan yang dijadwalkan pemerintah itu," kata Ahyani.

Polisi Apresiasi Masyarakat Ikuti Tes Swab Antigen di Mall Beach Walk Kuta
Indonesia
Polisi Apresiasi Masyarakat Ikuti Tes Swab Antigen di Mall Beach Walk Kuta

Masyarakat yang keluar masuk Bali harus membawa surat keterangan hasil swab

KPU Sleman Akan Buka TPS di Tempat Pengungsian
Indonesia
KPU Sleman Akan Buka TPS di Tempat Pengungsian

TPS ini bukanlah TPS baru, melainkan pindahan dari salah satu TPS Dusun Kalitengah Lor.

Dirut Jiwasraya Bantah Rekayasa Hasil Laporan Keuangan 2018
Indonesia
Update Corona DKI Senin (8/6): 8.042 Positif, 3.205 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Senin (8/6): 8.042 Positif, 3.205 Orang Sembuh

1.447 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit

Sanksi Rp50 Juta hingga Tutup Permanen bagi Kafe Bandel di Akhir Tahun
Indonesia
Sanksi Rp50 Juta hingga Tutup Permanen bagi Kafe Bandel di Akhir Tahun

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta akan menutup permanen pelaku usaha kafe yang berani melanggar aturan pencegahan COVID-19 saat libur Natal dan tahun baru 2021.

Munas MUI Bakal Keluarkan Fatwa Vaksin COVID-19 Sampai Komunisme
Indonesia
Munas MUI Bakal Keluarkan Fatwa Vaksin COVID-19 Sampai Komunisme

Pembahasan fatwa mengerucut pada tiga bidang, yaitu masalah sosial budaya, ibadah, dan ekonomi syariah.

Perasaan Lega Perawat Usai Divaksin COVID-19
Indonesia
Perasaan Lega Perawat Usai Divaksin COVID-19

Sebelum disuntik sempat terbersit keraguan di hati karena khawatir akan ada efek samping setelah divaksin. Tetapi keraguan itu pupus seiring niatnya yang kuat.

105 Juta Warga Rentan Terkena COVID-19, DPD Ngotot Pilkada 2020 Ditunda
Indonesia
105 Juta Warga Rentan Terkena COVID-19, DPD Ngotot Pilkada 2020 Ditunda

Peta Epidemilogi (zonasi COVID-19 di Indonesia) per 17 Agustus menunjukkan peningkatan daerah yang berisiko tinggi terhadap penularan yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Maluku.

Benny Tjokro dan Heru Hidayat Jalani Sidang Putusan Kasus Jiwasraya
Indonesia
Benny Tjokro dan Heru Hidayat Jalani Sidang Putusan Kasus Jiwasraya

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Benny hukuman pidana penjara seumur hidup