Pemeriksaan SIKM Terakhir 7 Juni, Ini Klarifikasi Anak Buah Anies Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo (tengah) di Gedung Graha BNPB, Kamis (28/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI, Syafrin Liputo menampik informasi bila surat izin keluar masuk (SIKM) ibu kota sudah tidak diperlukan lagi setelah 7 Juni 2020 mendatang.

"Pemudik bisa masuk kembali ke DKI Jakarta setelah (7 Juni 2020) itu, adalah tidak benar," kata Syafrin Liputo di Jakarta, Jumat (29/5).

Baca Juga

Arus Balik saat Pandemi COVID-19, 171 Ribu Kendaraan Bergerak Menuju Jakarta

Syafrin menerangkan, pelaksanaan pemeriksaan SIKM dalam rangka arus balik lebaran di perbatasan kawasan Jabodetabek dengan wilayah lain, masih dilaksanakan hingga 7 Juni 2020.

Setelah 7 Juni pemeriksaan SIKM akan tetap dilakukan dengan lokasi pemeriksaan yang ditarik mundur, yaitu di perbatasan wilayah Jakarta dengan kawasan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

"Sehingga pemeriksaan SIKM ini akan terus dilakukan sampai dengan penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam dinyatakan selesai," terang dia.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam disuksi terkait SIKM di Graha BNPB, Kamis (28/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam disuksi terkait SIKM di Graha BNPB, Kamis (28/5/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Ketentuan kepemilikan SIKM merujuk pada pasal 7 Pergub Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

"Setelah 7 Juni, pengecekan kami tarik mundur, yaitu dilakukan di perbatasan wilayah administrasi Jakarta dengan Bodetabek. Sehingga SIKM masih wajib dimiliki," terang Syafrin.

Baca Juga

Polri Targetkan 85 Persen Warga Taat Aturan Saat New Normal

Lebih lanjut, SIKM diperuntukkan hanya bagi 11 sektor yang dikecualikan selama masa PSBB diberlakukan. Sehingga, untuk masyarakat di luar 11 sektor tersebut dilarang keluar/masuk Jakarta.

Pemberlakuan tersebut bertujuan untuk pencegahan penularan COVID-19 dan memberikan kepastian hukum dalam pengendalian penduduk Jakarta saat keluar kawasan Jabodetabek dan penduduk dari luar Jabodetabek saat masuk ke Jakarta. (Asp)

Kredit : asropih

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH