Pemenuhan RTH Jakarta Bisa Seluas Jaktim, DPRD Nilai Terlalu Mustahil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah memberikan keterangan selepas Rapat Komisi di Bogor, Jawa Barat, Senin (1/11/2021). (ANTARA/HO DPRD DKI Jakarta)

MerahPutih.com - DKI Jakarta harus menyediakan sedikitnya 198 kilometer persegi untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) jika mengacu terhadap undang-undang.

Sebagai perbandingan, RTH yang harus dikejar lebih luas dibandingkan Kota Administrasi Jakarta Timur (Jaktim) yang memiliki luas 188,03 kilometer persegi.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai, pemenuhan RTH sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebesar 30 persen dari luas wilayah tersebut mustahil untuk terealisasi di Jakarta.

Baca Juga:

Singgung Soal Kejujuran, PSI Tolak Anggaran Pengadaan Tanah RTH Naik 10 Kali Lipat

"Untuk (RTH) 30 persen itu terlalu mustahil kalau DKI. Karena sekarang saja ruang terbuka hijau milik pemda dan kewajiban (swasta) itu totalnya baru sekitar 9,2 persen," kata Ida di Jakarta, Senin (15/11), dikutip Antara.

Karenanya, Ida mengaku bahwa dewan telah meminta jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar mengenai hal tersebut.

"Kalau daerah penyangga, itu mungkin masih memungkinkan karena lahannya masih luas," ujar Ida.

Baca Juga:

DPRD DKI Usulkan Dana Dapil Rp 49 Miliar, Untuk Sewa Tenda hingga Beli Alat Tulis

Diprediksikan untuk pembebasan lahan zona hijau, dibutuhkan dana sekitar Rp 1,7 triliun. Akan tetapi, uang sebesar itu pun diprediksi belum akan menambah cakupan RTH di ibu kota secara signifikan karena tergantung dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di wilayah tersebut.

"Dan tergantung daerah yang lahannya mau dibebaskan. Kalau di Rorotan (Jakarta Utara), NJOP-nya mungkin hanya Rp 1,9 juta sampai Rp 2 juta. Kalau di Jakarta Selatan atau Pusat kan NJOP-nya mahal (sehingga lahan yang bisa dibebaskan hanya sedikit)," tutur Ida.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN tengah mengapungkan wacana untuk mengubah tafsir kewajiban RTH 30 persen menjadi kewajiban kawasan.

Jika wacana itu terwujud, pemerintah berencana mewajibkan penyediaan RTH 30 persen bukan untuk DKI Jakarta sendiri, melainkan untuk kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bodetabek, Puncak, Cianjur). (*)

Baca Juga:

PDIP DPRD DKI tak Mau Warung Kopi Jadi Pemberhentian Terakhir

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Larangan Mudik Berakhir, KAI Berangkatkan 10 Ribu Penumpang
Indonesia
Larangan Mudik Berakhir, KAI Berangkatkan 10 Ribu Penumpang

Pada Selasa (18/5), KAI mengoperasikan 20 kereta api (KA) yang diberangkatkan masing-masing dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Pasar Gambir dengan pembatasan kapasitas tempat duduk maksimal 70 persen.

[HOAKS atau FAKTA] : Data Pendonor  Plasma Konvalesen Disebar Bebas Untuk Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Data Pendonor Plasma Konvalesen Disebar Bebas Untuk Publik

informasi serupa pernah beredar pada bulan Juni 2021 dan dibantah oleh ketua PMI DKI Jakarta dan mengimbau masyarakat agar mencari informasi dari situs layanan resmi.

Respons Kapolri Muncul Tagar #NoViralNoJustice Hingga #PercumaLaporPolisi
Indonesia
Respons Kapolri Muncul Tagar #NoViralNoJustice Hingga #PercumaLaporPolisi

Listyo pun meminta jajarannya melakukan evaluasi dan menerima kritik dari masyarakat

Ingat, Ini Sektor Yang Pegawainya Masih Bisa Ngantor di Jakarta
Indonesia
Ingat, Ini Sektor Yang Pegawainya Masih Bisa Ngantor di Jakarta

Sudah lebih dari ratusan tempat usaha diberikan sanksi oleh jajaran Pemprov DKI karena diduga tidak menaati PPKM Darurat.

Marzuki Alie Cabut Gugatan Terhadap AHY, Demokrat: Baguslah Akhirnya Mereka Sadar
Indonesia
Marzuki Alie Cabut Gugatan Terhadap AHY, Demokrat: Baguslah Akhirnya Mereka Sadar

"Baguslah, mereka akhirnya sadar. Mereka mencabut gugatan karena legal standing mereka lemah," kata Herzaky

Selama PPKM Darurat, Okupansi Hotel Jakarta Hanya 10 Persen
Indonesia
Selama PPKM Darurat, Okupansi Hotel Jakarta Hanya 10 Persen

Pemerintah diminta memberikan berbagai kelonggaran untuk sektor perhotelan.

KPK Periksa Wagub Terkait Suap Gubernur Sulsel
Indonesia
KPK Periksa Wagub Terkait Suap Gubernur Sulsel

Selain Wagub Sulsel, tim penyidik KPK juga memanggil satu orang pihak swasta bernama Thiawudy Wikarso dalam kasus yang sama.

Akun WhatsApp 7 Pegawai Nonaktif KPK Diretas
Indonesia
Akun WhatsApp 7 Pegawai Nonaktif KPK Diretas

Sebanyak tujuh pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami peretasan.

Terjerat Kasus Narkoba, Sambil Nangis Nia Ramadhani Minta Maaf
Indonesia
Terjerat Kasus Narkoba, Sambil Nangis Nia Ramadhani Minta Maaf

"Khususnya keluarga kepada besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya rekan kerja dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya," sesal Nia.

Pengamat Yakin Moeldoko Cs Sah Jika Dilihat dari AD/ART Demokrat 2001 Silam
Indonesia
Pengamat Yakin Moeldoko Cs Sah Jika Dilihat dari AD/ART Demokrat 2001 Silam

Jerry pun melihat beberapa kasus dualisme kepengurusan partai sebelum yang dialami PD