Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah Ilustrasi. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - DPR RI telah mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Papua. Adapun tiga RUU itu adalah RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Papua Pegunungan.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pemekaran tiga provinsi Papua akan berdampak kepada anggaran Pemilu 2024.

Hal itu lantaran persiapan pemilu kini tidak hanya di Papua, melainkan juga di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Baca Juga:

Tok! DPR Sahkan Undang-Undang 3 Provinsi Baru di Papua

“Pasti, otomatis kan tadi akan ada KPU baru, Bawaslu baru, persiapan pemilunya tadinya di satu provinsi jadi empat provinsi. Konsekuensinya pasti akan ke anggaran,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, anggaran pemilu meningkat karena jumlah institusinya juga bertambah.

Mulanya, KPU provinsi hanya berjumlah 34 terpaksa harus bertambah menjadi 37 karena pemekaran wilayah atau DOB Papua tersebut.

"Tadinya KPU provinsinya 34 menjadi 37, Bawaslunya juga begitu,” kata Doli.

Baca Juga:

Anggaran 3 Provinsi Baru di Papua Gunakan APBN

Saat ini, anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 telah disepakati dengan nominal hampir Rp 77 triliun, hasil dari rapat serta rasionalisasi anggaran antara KPU RI, pemerintah, dan DPR

Menurut Doli, anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 diprediksi bakal berubah karena pemekaran Papua dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

“Iya, potensi nambah, institusinya kan nambah," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Besok, DPR Sahkan 3 RUU Pemekaran Papua

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yusril Sebut Putusan MK Soal Presidential Threshold Merupakan Tragedi Demokrasi
Indonesia
Yusril Sebut Putusan MK Soal Presidential Threshold Merupakan Tragedi Demokrasi

Yusril berpandangan, MK tidak seharusnya kukuh dengan pendapatnya semula, karena zaman terus berubah dan argumen hukum juga terus berkembang.

DPR Buka Opsi Gelar Fit and Proper Test Panglima TNI Saat Reses
Indonesia
DPR Buka Opsi Gelar Fit and Proper Test Panglima TNI Saat Reses

Komisi I DPR RI membuka opsi melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa pada masa reses. Adapun masa reses DPR dimulai pada 16 Desember 2022.

Sandiaga Jawab soal Kemungkinan jadi Cawapres Anies atau Prabowo
Indonesia
Sandiaga Jawab soal Kemungkinan jadi Cawapres Anies atau Prabowo

"Kemungkinannya tidak kelihatan (jadi pendamping Anies)," kata Sandiaga di Solo, Sabtu (5/11).

 Twitter Bantu Pulihkan Akun TNI AD Setelah Diretas
Indonesia
Twitter Bantu Pulihkan Akun TNI AD Setelah Diretas

Kepala BSSN Hinsa Siburian memastikan jika klasifikasi serangan siber berupa pencurian data, seperti yang dilancarkan peretas Bjorka, masuk dalam kategori intensitas rendah.

Wibi Andrino Klaim tak Ditanya Penyidik KPK soal Aliran Uang Bupati Probolinggo ke NasDem
Indonesia
Wibi Andrino Klaim tak Ditanya Penyidik KPK soal Aliran Uang Bupati Probolinggo ke NasDem

Seusai menjalani pemeriksaan, Wibi mengklaim tidak ditanya soal dugaan aliran dana hasil korupsi Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari ke Partai NasDem.

KPK Sita Duit Rp 1 Miliar Terkait Kasus Bupati Bogor Ade Yasin
Indonesia
KPK Sita Duit Rp 1 Miliar Terkait Kasus Bupati Bogor Ade Yasin

"KPK mengamankan bukti uang dalam pecahan rupiah dengan total Rp 1,024 miliar yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp 570 juta dan uang yang ada pada rekening bank dengan jumlah sekitar Rp 454 juta," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4) dini hari.

Nama Ganjar Pranowo dan Erick Thohir Menguat di Internal PAN
Indonesia
Nama Ganjar Pranowo dan Erick Thohir Menguat di Internal PAN

Nama bakal calon presiden yang akan diusung Partai Amanat Nasional (PAN) masih merujuk pada nama hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 27 Agustus 2022 lalu.

Bareskrim Sudah Periksa 4 Saksi Dugaan Penyalahgunaan Dana Umat ACT
Indonesia
Bareskrim Sudah Periksa 4 Saksi Dugaan Penyalahgunaan Dana Umat ACT

Kasus dugaan penyalahgunaan dana umat di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus bergulir.

Respons Sekjen PDIP Terkait Rencana Reshuffle Kabinet
Indonesia
Respons Sekjen PDIP Terkait Rencana Reshuffle Kabinet

"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden (Joko Widodo) dan itu kewenangan Bapak Presiden," kata Hasto di Bandung, Sabtu (28/1).

Waspada, Puncak COVID-19 Omicron Segera Tiba
Indonesia
Waspada, Puncak COVID-19 Omicron Segera Tiba

Indonesia saat ini tengah menghadapi gelombang ketiga COVID-19 varian Omicron.