Pemegang Polis Tantang Pemerintah Tangkap Otak Pelaku Korupsi Jiwasraya Logo PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Merahputih.com - Pemerintah sudah menyuarakan untuk melakukan reformasi pada industri non bank menyusul kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Selain itu, Kementerian BUMN selaku pemegang saham Jiwasraya juga sudah menyiapkan beberapa langkah penyelamatan.

Pemegang polis asuransi PT. Jiwasraya (Persero), Rudyantho Deppasau menegaskan, negara tidak boleh kalah dengan tersangka pengelolaan dana di perusahaan pelat merah itu. Hingga kini, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan lima orang tersangka atas kasus dugaan korupsi tersebut.

"Kita mau lihat negara jangan kalah dengan pelaku," kata Rudyantho Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1).

Baca Juga:

Gerindra Khawatir Pansus Atau Panja Jiwasraya Nasibnya Seperti Pansus Pelindo

Rudyantho mengaku mendapat pelajaran atas kasus ini. Ia berharap, pemerintah dapat merealisasikan janjinya mengembalikan dana nasabah yang menjadi korban dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

"Kalau ada pernyataan seperti itu (pengembalian dana nasabah) dibuat tertulis lah," imbuh dia.

Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp13,7 triliun.

Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Hendrisman Rahim ditahan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Hendrisman Rahim ditahan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Mereka yang dijadikan tersangka itu adalah eks Direktur Utama PT. Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan, Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, Presiden Direktur PT TRAM Heru Hidayat, dan eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan, dana nasabah yang belum kembali karena kasus gagal bayar yang terjadi di PT. Asuransi Jiwasraya bakal dibayarkan secara bertahap.

Pemerintah saat ini sedang berupaya memperbaiki tekanan likuiditas yang terjadi di perusahaan pelat merah itu. Salah satunya, melalui pembentukan holding sektor asuransi. Holding ini diperkirakan bakal menambah likuiditas Jiwasraya senilai Rp1,5 triliun.

Baca Juga:

Kejagung Sudah Periksa 130 Orang Terkait Kasus Jiwasraya

"Jadi kan ada step-nya, seperti pembentukan holding itu nanti akan ada cashflow Rp1,5 triliun, jadi bisa cicil (dana nasabah) ke depannya," kata Erick di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis 9 Januari 2020.

Selain dari pembentukan holding, upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan melepaskan aset-aset Jiwasraya sehingga menambah keuangan perseroan. Kendati demikian, Erick enggan menjelaskan aset apa yang berpotensi untuk dilepas. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Dia Beberapa Wilayah di Jakarta yang Terendam Banjir
Indonesia
Pemerintah Diminta Investigasi Meninggalnya ABK WNI di Kapal Tiongkok
Indonesia
Pemerintah Diminta Investigasi Meninggalnya ABK WNI di Kapal Tiongkok

Cuplikan adegan-adegan pelarungan ketiga WNI itu ramai dibahas di dunia maya

Jenderal Andika Minta Laboratorium PCR Segera Dioperasikan
Indonesia
Jenderal Andika Minta Laboratorium PCR Segera Dioperasikan

Andika Perkasa akan terus memberikan dukungan kepada seluruh RS TNI AD sebagai garda depan dalam penanganan pandemi COVID-19

 Kemenparekraf Kembali Sumbang APD Penanganan COVID-19
Indonesia
Kemenparekraf Kembali Sumbang APD Penanganan COVID-19

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BNPB karena telah menerima bantuan dan berkenan membantu dalam mendistribusikan kepada para tenaga medis.

Permintaan Turun, Kontraksi Industri Pengolahan Semakin Dalam
Indonesia
Permintaan Turun, Kontraksi Industri Pengolahan Semakin Dalam

BI memperkirakan pada triwulan III-2020 kinerja sektor industri pengolahan diprakirakan membaik meskipun masih berada pada fase kontraksi.

Libur Panjang, Jabar Bakal Lakukan Rapid Test Acak
Indonesia
Libur Panjang, Jabar Bakal Lakukan Rapid Test Acak

Pemerintah meminta komitmen pengelola destinasi wisata untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, khususnya soal pembatasan jumlah pengunjung.

KSPI Desak DPR Hentikan Pembahasan Omnibus Law
Indonesia
KSPI Desak DPR Hentikan Pembahasan Omnibus Law

Aksi ini dilakukan sehubungan dengan adanya informasi jika Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut yang terkesan diam-diam dan dadakan.

Jaga Pemudik Balik ke Jakarta, Jalur Tikus Ikut Disekat
Indonesia
 Saksi Ahli Singgung Utang-Piutang di Kasus Suap Proyek Antar BUMN
Indonesia
Saksi Ahli Singgung Utang-Piutang di Kasus Suap Proyek Antar BUMN

"Kalau hasil pribadi pinjam itu sah-sah saja sebagai hukum perdata transaksi minjam-minjam adalah sah. Kesimpulannya, apakah boleh, boleh, sah-sah saja. Bahkan antar badan hukum pun boleh," kata Mudzakir

PDIP Soroti Biaya Formula E di Jakarta yang Lebih Mahal Dua Kali Lipat dari Hongkong
Indonesia
PDIP Soroti Biaya Formula E di Jakarta yang Lebih Mahal Dua Kali Lipat dari Hongkong

Pembiayaan mobil balap berenergi listrik di Jakarta itu dua kali lipat dari dana yang dikeluarkan pemerintah Hongkong ketika menghelat kegiatan serupa.