Pemecatan Sepihak Jadi Ancaman Pada Guru Honorer Guru tengah mengajar. (Foto: Kemendikbud).

MerahPutih.com - Pemerintah diminta menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri untuk melindungi guru honorer dari praktik diskriminatif di sekolah. SKB ini dibutuhkan agar guru Non-ASN dan honorer mendapatkan perhatian dari negara.

Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menegaskan, praktik diskriminatif sering terjadi menimpa guru honorer. Selain guru honorer, menimpa guru tetap yayasan/madrasah swasta.

"Misalnya pemberhentian sebagai guru tetap secara sepihak oleh sekolah/yayasan/madrasah, ujarnya dalam keteranganya, Senin (15/2).

Baca Juga:

Nasib Miris Guru Honorer, Digaji Sebulan Rp150 Ribu

Ia menegaskan, regulasi Kemendikbud selama ini lebih mengatur para guru ASN yang merupakan pegawai negeri dan milik Pemda. Sedangkan para guru swasta seperti tidak ada perhatian dari negara. Padahal tugasnya sama, mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Mas Menteri hendaknya gerak cepat juga menuntaskan nasib guru Non-ASN ini. Untuk urusan SKB seragam sekolah bisa “gercep”, tapi urusan guru honorer masih agak lambat," kata Iman.

Ia meminta agar kepala sekolah yang bersikap otoriter dalam kepemimpinannya agar ditindak tegas oleh Dinas Pendidikan sesuai aturan yang berlaku, jika perlu diberhentikan saja sebagai efek jera.

"Ekosistem sekolah harus bersih dari unsur kepemimpinan otoriter dan diskriminatif, sebab sekolah merupakan arena laboratorium kecil demokrasi," katanya.

P2G meminta Kemendikbud dan Pemda segera menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru honorer. Sebab semua persoalan ini diakibatkan tidak adanya kepastian nasib guru honorer oleh Pemda yang sering abai.

Ketua P2G Kabupaten Bandung Barat Adhi Kurnia menilai, Pemda dan Kemendikbud tidak serius dalam menuntaskan persoalan kesejahteraan guru honorer.

Simulasi guru mengajar. (Foto: Antara)
Simulasi guru mengajar. (Foto: Antara)

"Para kepala sekolah dan kepala daerah juga jangan terlalu sensitif jika guru honorer curhat."

P2G mendorong komitmen Kemendikbud, Kemenag, Kemenpan RB, Kemendagri, dan BKN agar memaksimalkan pendaftaran para guru di daerah agar mengikuti seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia mengkritisi, target Kemendikbud untuk merekrut 1 juta guru honorer menjadi ASN 2021 tampaknya tak tercapai alias gagal sebab hingga Februari 2021 ini hanya 500.000 formasi guru PPPK yang diisi dan diajukan oleh Pemda.

"Pemda masih khawatir terkait sumber anggaran penggajian Guru PPPK nanti, apalagi sekarang kondisi keuangan daerah sedang terganggu pandemi COVID-19," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Seleksi 1 Juta Guru Honor Jadi PPPK Dimulai 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Lebih Pilih Lanjutkan Program Kerja Warisan FX Rudy
Indonesia
Gibran Lebih Pilih Lanjutkan Program Kerja Warisan FX Rudy

Prioritas program kerja pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa tidak banyak mengubah dari program wali kota sebelumnya.

Reza Artamevia Belum Ajukan Rehabilitasi
Indonesia
Reza Artamevia Belum Ajukan Rehabilitasi

"Belum ada pengajuan rehabilitasinya," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Menteri Nadiem Dinilai Kehabisan Akal Hadapi Kendala Belajar Jarak Jauh Selama Pandemi
Indonesia
Menteri Nadiem Dinilai Kehabisan Akal Hadapi Kendala Belajar Jarak Jauh Selama Pandemi

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim pada masa pandemi COVID-19 belum optimal dalam mengatasi krisis di bidang pendidikan.

Wisata Bali Dibuka, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket Pesawat
Indonesia
Wisata Bali Dibuka, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket Pesawat

Pariwisata adalah bisnis kepercayaan. Sehingga, pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali, harus menjalankan protokol kesehatan.

 OTT Wali Kota Cimahi, KPK Sita Dokumen Keuangan Rumah Sakit
Indonesia
OTT Wali Kota Cimahi, KPK Sita Dokumen Keuangan Rumah Sakit

Informasi lebih rinci mengenai OTT ini akan disampaikan dalam konferensi pers pada hari ini, Sabtu (28/11).

Tolak RUU HIP, FPI Cs bakal Geruduk DPR Besok
Indonesia
Tolak RUU HIP, FPI Cs bakal Geruduk DPR Besok

"Menyatakan bahwa delapan poin ini yang akan kami perjuangkan ke DPR pada hari Rabu," kata dia.

Yusril: Muladi Seorang Ilmuwan Hukum Berwibawa
Indonesia
Yusril: Muladi Seorang Ilmuwan Hukum Berwibawa

ndonesia kembali berduka. Tokoh hukum Indonesia Muladi meninggal dunia pada Kamis (31/12) pagi.

Bantu Belajar Siswa, PPSU Kelurahan Duri Pulo Urunan Berikan Wifi Gratis
Indonesia
Bantu Belajar Siswa, PPSU Kelurahan Duri Pulo Urunan Berikan Wifi Gratis

Para pahlawan orange ini berencana menularkan ide tersebut kepada PPSU di Keluarahan lain, agar banyak anak tak mampu tetap bisa ikut belajar daring.

6 Petahana Pilkada Terancam Didiskualifikasi
Indonesia
6 Petahana Pilkada Terancam Didiskualifikasi

Abhan mengungkapkan, ada 6 daerah yang telah diberikan rekomendasi diskualifikasi oleh Bawaslu.

Wapres Maruf Amin Peringatkan Tracing COVID-19 Diperkuat
Indonesia
Wapres Maruf Amin Peringatkan Tracing COVID-19 Diperkuat

Laporan disampaikan secara daring maupun luring