Pemecatan Sepihak Jadi Ancaman Pada Guru Honorer Guru tengah mengajar. (Foto: Kemendikbud).

MerahPutih.com - Pemerintah diminta menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri untuk melindungi guru honorer dari praktik diskriminatif di sekolah. SKB ini dibutuhkan agar guru Non-ASN dan honorer mendapatkan perhatian dari negara.

Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menegaskan, praktik diskriminatif sering terjadi menimpa guru honorer. Selain guru honorer, menimpa guru tetap yayasan/madrasah swasta.

"Misalnya pemberhentian sebagai guru tetap secara sepihak oleh sekolah/yayasan/madrasah, ujarnya dalam keteranganya, Senin (15/2).

Baca Juga:

Nasib Miris Guru Honorer, Digaji Sebulan Rp150 Ribu

Ia menegaskan, regulasi Kemendikbud selama ini lebih mengatur para guru ASN yang merupakan pegawai negeri dan milik Pemda. Sedangkan para guru swasta seperti tidak ada perhatian dari negara. Padahal tugasnya sama, mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Mas Menteri hendaknya gerak cepat juga menuntaskan nasib guru Non-ASN ini. Untuk urusan SKB seragam sekolah bisa “gercep”, tapi urusan guru honorer masih agak lambat," kata Iman.

Ia meminta agar kepala sekolah yang bersikap otoriter dalam kepemimpinannya agar ditindak tegas oleh Dinas Pendidikan sesuai aturan yang berlaku, jika perlu diberhentikan saja sebagai efek jera.

"Ekosistem sekolah harus bersih dari unsur kepemimpinan otoriter dan diskriminatif, sebab sekolah merupakan arena laboratorium kecil demokrasi," katanya.

P2G meminta Kemendikbud dan Pemda segera menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru honorer. Sebab semua persoalan ini diakibatkan tidak adanya kepastian nasib guru honorer oleh Pemda yang sering abai.

Ketua P2G Kabupaten Bandung Barat Adhi Kurnia menilai, Pemda dan Kemendikbud tidak serius dalam menuntaskan persoalan kesejahteraan guru honorer.

Simulasi guru mengajar. (Foto: Antara)
Simulasi guru mengajar. (Foto: Antara)

"Para kepala sekolah dan kepala daerah juga jangan terlalu sensitif jika guru honorer curhat."

P2G mendorong komitmen Kemendikbud, Kemenag, Kemenpan RB, Kemendagri, dan BKN agar memaksimalkan pendaftaran para guru di daerah agar mengikuti seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia mengkritisi, target Kemendikbud untuk merekrut 1 juta guru honorer menjadi ASN 2021 tampaknya tak tercapai alias gagal sebab hingga Februari 2021 ini hanya 500.000 formasi guru PPPK yang diisi dan diajukan oleh Pemda.

"Pemda masih khawatir terkait sumber anggaran penggajian Guru PPPK nanti, apalagi sekarang kondisi keuangan daerah sedang terganggu pandemi COVID-19," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Seleksi 1 Juta Guru Honor Jadi PPPK Dimulai 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demokrat Sebut Pengacara Kubu Moeldoko Cacat Kredibilitas
Indonesia
Demokrat Sebut Pengacara Kubu Moeldoko Cacat Kredibilitas

Kredibilitas pengacara kubu Moeldoko, Rusdiansyah dipertanyakan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis (Kabakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, Penyintas COVID-19 Bisa Donor  Per 14 Hari
Indonesia
Permintaan Plasma Konvalesen Meningkat, Penyintas COVID-19 Bisa Donor Per 14 Hari

Mengingat donor yang diambil berupa plasma, khusus donor konvalesen ini bisa dilakukan per dua minggu.

Pidato Kemenangan Harris: Jalan Panjang dari Perjuangan Perempuan Amerika
Indonesia
Pidato Kemenangan Harris: Jalan Panjang dari Perjuangan Perempuan Amerika

Kamala Harris, yang merupakan Senator California, membuat sejarah sebagai wanita pertama yang terpilih sebagai wakil presiden.

Satgas Sebut Kenaikan Kasus COVID-19 Sesuai dengan Kalkulasi
Indonesia
Satgas Sebut Kenaikan Kasus COVID-19 Sesuai dengan Kalkulasi

Mobilitas penduduk keluar Jabodetabek sebelum Idul Fitri dan masuk ke Jabodetabek setelah Idul Fitri mengalami peningkatan yang signifikan

DPR Ungkap Ada "Kuda Hitam" Berpotensi Jadi Kapolri Baru
Indonesia
DPR Ungkap Ada "Kuda Hitam" Berpotensi Jadi Kapolri Baru

Sosok calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis masih misterius.

Rumah Sakit Terancam Penuh akibat Peningkatan Tajam Pasien Corona
Indonesia
Rumah Sakit Terancam Penuh akibat Peningkatan Tajam Pasien Corona

Pascalibur panjang Natal dan Tahun Baru 2021, jumlah pasien COVID-19 terlihat mengalami peningkatan.

Legislator PDIP Jimmy Ijie Akui Serahkan Uang Rp2 Miliar ke Pejabat Pengadilan
Indonesia
Legislator PDIP Jimmy Ijie Akui Serahkan Uang Rp2 Miliar ke Pejabat Pengadilan

Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Jimmy Demianus Ijie, mengakui pernah menyerahkan uang sebesar Rp2 miliar ke pejabat pengadilan untuk mengurus perkara. Uang Rp2 miliar itu diduga sebagai uang pelicin agar Jimmy bebas dari kasus yang menjeratnya

Sylviana Murni Kembali Terpilih Sebagai Ketua Komite III DPD
Indonesia
Sylviana Murni Kembali Terpilih Sebagai Ketua Komite III DPD

Wakil Ketua I adalah Dedi Iskandar Batubara

Kasus COVID-19 Terus Meroket, PKS: Lakukan PSBB, Bahkan Lockdown Total
Indonesia
Pemkot Solo Putus Kontrak Rekanan Proyek GOR Manahan
Indonesia
Pemkot Solo Putus Kontrak Rekanan Proyek GOR Manahan

Pemkot Solo memutus kontrak rekanan pelaksana pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Manahan Solo.