Pemecatan Pinangki Dinilai Terlambat Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung didesak melakukan perbaikan di internal Kejaksaan RI agar lebih profesional dalam menyelesaikan perkara, khususnya setelah kasus pidana Pinangki Sirna Malasari atau Jaksa Pinangki.

"Komisi III DPR RI mendorong perbaikan di tubuh Kejaksaan RI agar lebih profesional dalam menyelesaikan suatu perkara. Saat ada oknum dari Kejaksaan RI yang terbukti bersalah secara hukum, sudah menjadi kewajiban Kejaksaan RI untuk bertindak tegas," kata Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hinca Pandjaitan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (7/8).

Baca Juga:

Jadi Terpidana Korupsi, Kejaksaan Agung Pecat Pinangki dengan Tidak Hormat

Hinca mengatakan, pemecatan terhadap Pinangki terlambat karena kasus yang menimpa Pinangki saat dirinya menjabat sebagai jaksa telah divonis pada 14 Juni, sedangkan dia baru resmi dipecat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada 5 Agustus.

Argumentasi Kejaksaan RI memecat Pinangki menunggu status inkrah selama hampir dua bulan setelah vonis bersalah tersebut, sangat lamban.

"Padahal jangka waktu untuk mengajukan kasasi hanya sebatas 14 hari. Maka secara normatif, seyogyanya keputusan pemecatan dengan tidak hormat tersebut sudah bisa dikeluarkan bulan Juli 2021," tutur Anggota Fraksi Demokrat tersebut.

Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)
Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)

Ia menilai, pemecatan Pinangki menimbulkan kesan tidak baik karena sebagian besar publik menganggap Kejaksaan baru memecat Pinangki setelah ada desakan keras dari masyarakat.

"Peristiwa ini wajib dievaluasi. Bagaimana pun Kejaksaan RI adalah lembaga penegak hukum, sehingga mau tidak mau menjadi salah satu wajah penegakan hukum di Tanah Air," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Kejagung Pastikan Terpidana Korupsi Pinangki Tak Terima Gaji Sejak September 2020

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Telisik Penunjukan Tigapilar Agro Utama sebagai Vendor Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Telisik Penunjukan Tigapilar Agro Utama sebagai Vendor Bansos COVID-19

Komisi Pemberantasan Korupsi rampung memeriksa staf PT Tigapilar Agro Utama, Imanuel Tarigan dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial COVID-19.

Pekerja Asing Pemegang Kitas dan Kitap Bisa Vaksinasi di Indonesia
Indonesia
Pekerja Asing Pemegang Kitas dan Kitap Bisa Vaksinasi di Indonesia

Menteri Kesehatan segera menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) untuk mengatur Vaksin Gotong Royong, termasuk soal harga.

[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi Bikin Orang Terserang Varian Delta Lebih Rentan
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi Bikin Orang Terserang Varian Delta Lebih Rentan

Data, yang diterbitkan pada 18 Juni 2021, menunjukkan vaksin Pfizer dan AstraZeneca sangat efektif mengurangi gejala Covid-19 varian delta.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Bisa Merusak Sel Otak dan Darah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Bisa Merusak Sel Otak dan Darah

Beredar sebuah unggahan dalam sebuah akun Facebook yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan kerusakan pada sel otak dan sel darah.

KPK Ungkap Tingkat Kepatuhan LHKPN Baru 15 Persen
Indonesia
KPK Ungkap Tingkat Kepatuhan LHKPN Baru 15 Persen

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya baru 15,34 persen.

Kejagung Serahkan Penyidikan Kasus Dugaan Fraud Pengelolaan LNG ke KPK
Indonesia
Kejagung Serahkan Penyidikan Kasus Dugaan Fraud Pengelolaan LNG ke KPK

Kejaksaan Agung telah melakukan kegiatan penyelidikan terkait kasus tersebut sejak 22 Maret 2021

Jokowi Ingin Papua Barat Jadi Produsen Utama Komoditas Pertanian di Indonesia Timur
Indonesia
Jokowi Ingin Papua Barat Jadi Produsen Utama Komoditas Pertanian di Indonesia Timur

Presiden Jokowi yakin, bila para petani milenial diberikan kepercayaan, mereka akan mampu menciptakan ketahanan pangan utamanya di Provinsi Papua Barat maupun seluruh tanah air.

Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Menurun
Indonesia
Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Menurun

Dimana pada masa PPKM level 3 itu juga masih diberlakukan ketentuan sektor esensial dan kritikal

BMKG Wanti-wanti 17 Daerah Berpotensi Alami Banjir Bandang
Indonesia
BMKG Wanti-wanti 17 Daerah Berpotensi Alami Banjir Bandang

Ada satu daerah yang berstatus siaga, dan 16 lainnya waspada terkait dampak banjir bandang akibat hujan lebat.

Bersikap Kritis, Generasi Milenial dan Z Cenderung Pilih Demokrat dan PKS
Indonesia
Bersikap Kritis, Generasi Milenial dan Z Cenderung Pilih Demokrat dan PKS

Jika dibandingkan dengan tren dalam setahun terakhir, elektabilitas PDIP berkurang banyak, sedangkan Gerindra cenderung stagnan.