Pemda Harus Bertanggung Jawab agar Tak Terjadi Lonjakan Corona saat Akhir Bulan Ilustrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

MerahPutih.com - Libur panjang yang bakal berlangsung mulai 28 Oktober mendatang dikhawatirkan memicu jumlah kasus COVID-19.

Saat ini, sejumlah pemerintah daerah telah menyusun strategi untuk mencegah lonjakan kasus pada libur panjang pekan ini.

Langkah itu seperti dengan membatasi jumlah wisatawan, meningkatkan patroli protokol kesehatan, hingga melakukan tes cepat COVID-19.

Baca Juga:

Liburan Panjang Berpotensi jadi Klaster Penyebaran Corona

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah pemda tersebut dan diharapkan upaya tersebut dapat efektif mencegah kepadatan dan terjadinya kerumunan orang di masing-masing tempat wisata.

"Pemda harus bekerja sama dengan aparat petugas keamanan tempat wisata untuk menertibkan wisatawan/pengunjung agar patuh terhadap kebijakan yang ada, seperti melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan physical distancing di setiap area tempat wisata, sebagai upaya mencegah terjadinya kluster baru penyebaran yang berasal dari tempat-tempat wisata," tuturnya kepada wartawan, Senin (26/10).

Ketua DPR Bambang Soesatyo menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan LKBN ANTARA. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A0
Ketua DPR Bambang Soesatyo menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan LKBN ANTARA. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Mantan Ketua DPR ini mendorong pemda meminta kepada pengusaha tempat wisata untuk memastikan jumlah pengunjung di tempat-tempat wisata dibatasi maksimal 50 persen.

Ini sesuai aturan pembatasan sosial berskala besar pra-adaptasi kebiasaan baru (PSBB pra-AKB), serta memastikan keamanan kawasan wisata saat melonjaknya wisatawan pada libur panjang.

Baca Juga:

Libur Panjang Maulid Nabi, Penumpang Bandara Yogyakarta Diprediksi Naik 30 Persen

Pemda harus dapat menegakkan aturan secara tegas bagi pengusa atau pengelola wisata yang tidak mengikuti atau mematuhi aturan yang ditetapkan.

"Seperti dengan menghentikan sementara kawasan wisata, sebagai upaya pemda dalam mencegah terjadinya lonjakan kasus baru COVID-19," tuturnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada setiap wisatawan atau pengunjung agar mematuhi aturan atau kebijakan yang ada, seperti disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan, serta memastikan dirinya sehat sebelum bepergian saat libur panjang akhir pekan. (Knu)

Baca Juga:

Libur Panjang, Kakorlantas: Keselamatan dan Kesehatan Nomor Satu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua KPK Ultimatum Kepala Daerah soal Uang Ketok Palu APBD
Indonesia
Ketua KPK Ultimatum Kepala Daerah soal Uang Ketok Palu APBD

Menurut Firli, korupsi muncul salah satunya bersumber dari 'ketok palu' dalam rangka pengesahan APBD.

Perhimpunan INTI Raih Penghargaan Bidang Penanggulangan Bencana dari BNPB
Indonesia
Perhimpunan INTI Raih Penghargaan Bidang Penanggulangan Bencana dari BNPB

Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada Perhimpunan INTI atas intensitas, konsistensi dan inovasi dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan selama tahun 2020.

20 Warga Reaktif COVID-19 Usai Kegiatan Rizieq Shihab di Megamendung
Indonesia
20 Warga Reaktif COVID-19 Usai Kegiatan Rizieq Shihab di Megamendung

Sebanyak 20 orang dinyatakan reaktif COVID-19 pasca-acara Rizieq Shihab di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung.

KPK Dalami Munculnya Nama BG hingga Pramono Anung dalam Sidang Nurhadi
Indonesia
KPK Dalami Munculnya Nama BG hingga Pramono Anung dalam Sidang Nurhadi

KPK memastikan bakal mendalami munculnya nama-nama besar dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Sekretaris MA Nurhadi.

Mensos Risma Pastikan Jumlah Penerima Bansos COVID-19 Tidak Berubah
Indonesia
Mensos Risma Pastikan Jumlah Penerima Bansos COVID-19 Tidak Berubah

Menurut Risma, angka tersebut sesuai dengan jumlah penerima BST sebelumnya, yang disalurkan pada pada 2020 lalu.

Tanggapan Pakar Hukum Pidana soal Pasal Penghinaan Presiden Masuk RUU KUHP
Indonesia
Tanggapan Pakar Hukum Pidana soal Pasal Penghinaan Presiden Masuk RUU KUHP

Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad, menanggapi pasal penghinaan presiden yang dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Seribu Pasien Corona Masih Dirawat di RS Darurat Wisma Atlet, Paling Banyak Pria
Indonesia
Seribu Pasien Corona Masih Dirawat di RS Darurat Wisma Atlet, Paling Banyak Pria

Pasien berstatus orang dalam pemantauan (ODP) nihil dan pasien dalam pengawasan (PDP) 15 orang.

Puluhan Prajurit TNI-AD BKO di Papua Positif COVID 19
Indonesia
Puluhan Prajurit TNI-AD BKO di Papua Positif COVID 19

Prajurit BKO tersebut tiba di Manokwari secara bertahap sejak 28 Juni hingga 2 Juli 2020 dengan menggunakan pesawat.

Jejak Inspiratif Serda Mugiyanto, dari Kehilangan Kaki Hingga Jadi 'Lilin Borobudur'
Indonesia
Jejak Inspiratif Serda Mugiyanto, dari Kehilangan Kaki Hingga Jadi 'Lilin Borobudur'

Serda Mugiyanto harus kehilangan satu kakinya karena terkena ranjau saat bertugas di Ambon pada 1999.

Bertemu Megawati, Ini Kata Gibran dan FX Rudy
Indonesia
Bertemu Megawati, Ini Kata Gibran dan FX Rudy

Gibran mengaku ke Jakarta karena melihat ponakannya yang baru lahir.