Pemda Diperingatkan Lakukan Sosialisasi Matang Sebelum Buka Sekolah Tatap Muka Ilustrasi: Persiapan sekolah tatap muka (Foto ANTARA/Sutarmi)

Merahputih.com - Pemerintah resmi mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). SKB ini mengatur dimulainya pembelajaran tatap muka secara terbatas pada Juli 2021 mendatang.

SKB ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama. Selanjutnya pemerintah daerah (pemda) diminta melakukan sosialisasi serta mengawasi pelaksanaannya.

Baca Juga:

Anies Didesak Buka Sekolah Tatap Muka, Pimpinan DPRD: Harus Berani

"Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk menyosialisasikan keputusan pembelajaran tatap muka yang telah dirancang oleh lintas kementerian ini," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam siaran pers kepada wartawan, Rabu (31/3).

Agar pembelajaran tatap muka berlangsung lancar, pemerintah memastikan bahwa para tenaga pendidik akan mendapatkan vaksin COVID-19.

Simulasi belajar tatap muka. (Foto: Antara).

Selain itu, vaksinasi kepada tenaga pendidik ditarget dapat selesai pada Juni 2021 mendatang. Dalam hal ini, sesuai target ada 5,8 juta orang akan berpartisipasi.

"Target ini ditetapkan setelah melewati berbagai macam pertimbangan, dan disesuaikan kemampuan vaksinasi di lapangan," ucapnya.

Adapun SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 membolehkan institusi pendidikan dan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru yang dimulai Juli 2021.

Baca Juga:

Dinkes DKI Bikin 'Pilot Project' Sekolah Percontohan untuk Belajar Tatap Muka

SKB ini ditandatangani oleh Mendikbud Nadiem Makarim, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Mendagri Tito Karnavian.

"Pada ajaran baru di bulan Juli 2021 diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferesi pers. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Targetkan 60 Persen Menang di Pilkada, Cakada Dapat Tugas Khusus dari Megawati
Indonesia
PDIP Targetkan 60 Persen Menang di Pilkada, Cakada Dapat Tugas Khusus dari Megawati

Hal itu disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela hari keempat sekolah Partai cakada PDIP angkatan I.

Polri Hentikan Kasus FPI dan Status Tersangka 6 Laskar yang Tewas Gugur
Indonesia
Polri Hentikan Kasus FPI dan Status Tersangka 6 Laskar yang Tewas Gugur

Badan Reserse Kriminal Polri resmi menghentikan kasus dugaan penyerangan Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Indonesia Butuh Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
Indonesia
Indonesia Butuh Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Laporan World Economic Forum pada 2019, posisi daya saing infrastruktur Indonesia terhadap negara-negara di Asia berada pada peringkat 72 dari 140 negara dalam penilaian index daya saing infrastruktur.

Pilkada Serentak 2020, Polda Jateng Prioritaskan Pengamanan Solo dan Semarang
Indonesia
Pilkada Serentak 2020, Polda Jateng Prioritaskan Pengamanan Solo dan Semarang

Polda Jawa Tengah telah memetakan Kota Solo dan Kota Semarang menjadi dua daerah yang menjadi prioritas pengamanan.

Ketum PBNU Said Aqil Siradj Kini Ngurus Kereta Api
Indonesia
Ketum PBNU Said Aqil Siradj Kini Ngurus Kereta Api

Ia menjabat Komisaris Utama merangkap sebagai Independen PT KAI.

Syuting Film Sudah Diperbolehkan, Begini Protokol Kesehatannya yang Super Ketat
Indonesia
Syuting Film Sudah Diperbolehkan, Begini Protokol Kesehatannya yang Super Ketat

Ada protokol umum dan khusus bagi setiap pekerja film yang mesti diterapkan selama pandemi COVID-19.

Datangi Kantor DPP PDIP, Sekjen PKS: Bagi-Bagi Ilmunya Lah
Indonesia
Datangi Kantor DPP PDIP, Sekjen PKS: Bagi-Bagi Ilmunya Lah

Selain silahturahmi, PKS mengaku kunjungan juga untuk belajar mengurus negara dari partai besutan Megawati Soekarnoputri.

Mayoritas Pelanggar Ganjil Genap 'Ngeles' Saat Ditindak
Indonesia
Mayoritas Pelanggar Ganjil Genap 'Ngeles' Saat Ditindak

Pasal untuk pelanggar gage yaitu Pasal 287 ayat 1 pelanggaran tentang rambu

Langgar PSBB, Sebanyak 210 Perusahaan Disegel Pemprov DKI
Indonesia
Langgar PSBB, Sebanyak 210 Perusahaan Disegel Pemprov DKI

Penyegelan ini dilakukan karena perusahaan tersebut memaksa beroperasi di kantor.

Salah Gerebeg, Kasat Resnarkoba Polresta Malang Dicopot
Indonesia
Salah Gerebeg, Kasat Resnarkoba Polresta Malang Dicopot

Perwira polisi di bidang reserse narkoba ini diangkat sebagai Analis Kebijakan Pertama bidang Psikotropika Ditresnarkoba Polda Jatim.