Pemda Dianggap Kesulitan Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Kawasan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat terlihat sepi dari pengunjung dan aktivitas jual beli akibat dampak pandemi COVID-19. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

MerahPutih.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kini tengah diterapkan bisa menyulitkan kerja pemerintah daerah.

Menurut Yusril, dengan PP PSBB ini pemerintah daerah, pemkab, pemkot, dan pemprov mesti mendapat persetujuan menteri kesehatan dapat memutuskan daerahnya menerapkan PSBB. Jika belum diberi persetujuan, tentu saja belum bisa bergerak.

Baca Juga:

Ingat! Luhut Bilang Mudik tidak Dilarang, Tapi...

Dengan pemberlakuan PSBB itu, maka daerah berwenang melakukan pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

"Pelaksanan PSBB tentu tidak mudah bagi suatu darerah. Daerah mana saja yang orang dan barang tidak boleh masuk ke daerahnya? Sebab suatu daerah tidak berwenang membuat aturan yang menjangkau daerah lain di luar yurisdiksinya," kata Yusril dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Kamis (2/4).

Yusril menambahkan, untuk efektifitas pembatasan mobilitas orang dan barang itu, pemda setempat kesulitan meminta bantuan polisi atau TNI karena hal itu tidak diatur dalam PP No 21 Tahun 2020 ini.

Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)
Yusril Ihza Mahendra. (MP/Dery Ridwansah)

UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan juga tidak memberikan kewenangan kepada polisi untuk mengawasi keluar masuknya orang di daerah yang memberlakukan PSBB.

"Pemda paling hanya dapat mengerahkan Satpol PP yang memang berada di bawah pemda," terang mantan Ketua Tim Advokasi Jokowi saat Pilpres ini.

Presiden Jokowi melalui Keppres No 11/2020 tgl 31 Maret 2020 telah memutuskan adanya Darurat Kesehatan yang berlaku seluruh Indonesia sehubungan dengan merebaknya wabah virus corona atau COVID-19.

Baca Juga:

Dua Kali Rapid Test, 144 Jemaah Masjid Jami Kebon Jeruk Negatif Corona

Yusril berujar, keputusan di atas diambil hampir sebulan setelah Presiden Jokowi mengumkan adanya dua pasien corona pertama di Indonesia pada 2 Maret yang lalu. Sehingga dirasa terlalu lama.

Dalam sebulan, ketika Darurat Kesehatan diumumkan, jumlah pasien postif corona telah meningkat drastis dari dua orang menjadi ribuan orang dan ratusan meninggal.

Di samping itu, ada ribuan orang dalam status pengawasan dan sebagaian berstatus sebagai terduga terinfeksi virus corona yang sedang menunggu kepastian hasil test laboratorium kesehatan.

Jumlah penderita diprediksi makin hari makin meningkat. (Knu)

Baca Juga:

Guru Besar Statistika UGM Prediksi Wabah COVID-19 Berakhir Mei 2020

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga AS Jadi Bupati di NTT, KPU Diminta Tunda Pelantikan
Indonesia
Warga AS Jadi Bupati di NTT, KPU Diminta Tunda Pelantikan

Bawaslu menyurati KPU untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

KPK Periksa Jaksa Terkait Kasus Nurhadi
Indonesia
KPK Periksa Jaksa Terkait Kasus Nurhadi

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka

Pemerintah Tegaskan Fadli dan Fahri Berhak Dapat Bintang Jasa, kecuali Tersangkut Masalah Hukum
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Fadli dan Fahri Berhak Dapat Bintang Jasa, kecuali Tersangkut Masalah Hukum

Calon penerimanya diusulkan oleh para lembaga negara dan tertuang di pasal 30 UU No 20 tahun 2009.

Kemenhub Siapkan Aturan Khusus Pedoman Transportasi selama PSBB Diberlakukan
Indonesia
Kemenhub Siapkan Aturan Khusus Pedoman Transportasi selama PSBB Diberlakukan

Kementerian megimbau agar masyarakat mematuhi persyaratan dan protokol yang ada dalam permenhub tersebut.

BPPTKG Prediksi Erupsi Merapi 2020 Tak Sedahsyat 2010
Indonesia
BPPTKG Prediksi Erupsi Merapi 2020 Tak Sedahsyat 2010

Letusan mendatang cenderung menyamai kejadian 2006 dan tidak sedahsyat erupsi besar 2010.

Belum Satu pun Insentif Tenaga Medis COVID-19 Cair, Begini Dalih Sri Mulyani dkk
Indonesia
KAMI Protes Karena Namanya Dicatut untuk Serang Pemerintah
Indonesia
KAMI Protes Karena Namanya Dicatut untuk Serang Pemerintah

Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI) protes nama organisasinya digunakan oleh sekelompok orang untuk mengkritisi dan menyerang pemerintah.

Pemerintah Bisa Pulangkan Dua Pasien Virus Corona
Indonesia
Pemerintah Bisa Pulangkan Dua Pasien Virus Corona

Pasien kasus 1 dan kasus 2 dipulangkan jika hasil pemeriksaan laboratorium adalah negatif.

Serikat Buruh Minta Pemeriksaan Medis Menyeluruh terhadap TKA
Indonesia
Serikat Buruh Minta Pemeriksaan Medis Menyeluruh terhadap TKA

Said Iqbal mengimbau kepada seluruh buruh dan masyarakat Indonesia agar tidak panik dengan adanya virus corona.