Pemda Bengkulu Abai Soal Kasus Camat dan Kades Telantarkan Dua Lansia Ilustrasi. (Foto: MP/kasn.go.id)

MerahPutih.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terpaksa turun tangan menyikapi insiden penelantaran dua wanita lansia oleh oknum camat dan kades di Bengkulu.

Pasalnya, Kepala KASN Agus Pramusinto mengatakan, sejak kedua lansia dan keluargnya ditelantarkan camat dan kades bersaudara, 28 Januari 2021 lalu, belum ada tanda-tanda sikap tegas dari pemerintah daerah (pemda) setempat.

"Pejabat publik dalam menjalankan tugasnya terikat pada kode etik dan kode perilaku. Maka, pejabat publik harus memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Mereka harus bertindak adil, memberikan pelayanan prima, peduli, serta, dan bertanggung jawab pada warganya," kata Agus melalui keterangan tertulisnya, Minggu (7/2).

Baca Juga:

Steril dari Isu Kudeta, DPD Demokrat Bengkulu Tegak Lurus dan Setia Kepada AHY

Untuk memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak, kata Agus, maka harus dilakukan pemeriksaan yang dilakukan majelis kode etik.

Mereka, terang Agus, bertugas melakukan klarifikasi, kajian secara komprehensif dan objektif.

"Kalau misalnya, majelis kode etik tidak melakukan tindak lanjut, maka KASN bisa melakukan pemeriksaan, dan pengumpulan data serta informasi," tegas Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM tersebut.

Kabupaten Lebong dalam garis merah. (Foto: MP/Google Maps)
Kabupaten Lebong dalam garis merah. (Foto: MP/Google Maps)

Terkait sanksi, jelas Agus, tergantung pada berat ringannya pelanggaran. Jika seorang pejabat negara melakukan pelanggaran sedang, maka sanksi yang bakal dikenakan kepadanya.

"Bisa ditunda kenaikan gaji berkalanya, atau ditunda kenaikan pangkatnya. Atau mungkin bahkan diturunkan pangkatnya," tegas Agus.

Untuk diketahui, nasib malang dialami dua wanita lansia, Rosni (70), Sumiaty (65), dan keluarganya. Mereka terdampar selama berjam-jam di tepi Sungai Ketaun, Talang Ratu, Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Bengkulu, Kamis (28/1) siang.

Baca Juga:

KPK Cecar Gubernur Bengkulu Beri Rekomendasi Usaha Lobster Penyuap Edhy

Kedua lansia tersebut dilarang menyeberang menggunakan rakit oleh oknum Kades Teluk Dien, Jon Kenedi yang mengklaim sebagai pemilik rakit. Tindakan kades tersebut juga didukung kakak kandungnya selaku Camat Rimbo Pengadang Lasmudin.

Dua lansia dan keluarganya berhasil dievakuasi perahu karet setelah 3,5 jam telantar di seberang sungai. Bupati Lebong dan Gubernur Bengkulu belum menanggapi terkait ulah oknum camat dan kades tersebut.

Hingga saat ini, belum ada tindakan tegas dari pemda setempat menyikapi ulah oknum camat dan kades tersebut. (Asp)

Baca Juga:

Kata Gubernur Bengkulu Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus Edhy Prabowo

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas COVID-19: Kasus Harian Corona Bisa Dilihat di Website
Indonesia
Satgas COVID-19: Kasus Harian Corona Bisa Dilihat di Website

Menurut Wiku Adisasmito, ada hal lain yang perlu disampaikan ke publik. Bukan urusan setiap mengumumkan adalah kasus.

Influencer Bicara Penanganan COVID-19 Cenderung Menyampaikan Informasi Sesat
Indonesia
Influencer Bicara Penanganan COVID-19 Cenderung Menyampaikan Informasi Sesat

Influencer tersebut bisa dikenakan pasal 28 ayat 1 UU No 11 Tahun 2008 soal Transaksi Elektronik.

Skor IPK Indonesia Menurun, TII Rekomendasikan Ini ke Pemerintah
Indonesia
Skor IPK Indonesia Menurun, TII Rekomendasikan Ini ke Pemerintah

Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) 2020 Indonesia dengan skor 37.

Polri dan Kejagung Diminta Libatkan KPK Gelar Perkara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki
Indonesia
Polri dan Kejagung Diminta Libatkan KPK Gelar Perkara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki

Hal itu sebagai bentuk supervisi KPK terhadap penanganan kasus tersebut.

Disita Kejagung Terkait Kasus Asabri, Manajemen Bersyukur Hotel Tidak Ditutup
Indonesia
Disita Kejagung Terkait Kasus Asabri, Manajemen Bersyukur Hotel Tidak Ditutup

"Kita tak tahu akar persoalan sampai hotel disita Kejagung. Yang jelas manajemen menerima apa yang sudah menjadi ketetapan dari pihak yang berwenang (Kejagung)," ujar Siswanto dalam konferensi pers di Hotel Brothers, Rabu (7/4).

Kasus Corona Meroket, DPRD Minta Anies Berani Rem Darurat PSBB Transisi
Indonesia
Kasus Corona Meroket, DPRD Minta Anies Berani Rem Darurat PSBB Transisi

Dalam memberlakukan PSBB ketat DKI ini memang membutuhkan anggaran yang besar terutama untuk membantu menjamin kebutuhan masyakarat.

[Hoaks atau Fakta]: Saat Rakyat Dilarang, Jokowi Mudik ke Solo
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Saat Rakyat Dilarang, Jokowi Mudik ke Solo

Video tersebut memanglah iring-iringan rombongan Presiden Jokowi, namun bukan dalam perjalanan pulang kampung.

Kapolda dan Pangdam Jaya Pastikan Keamanan dan Logistik Pilkada
Indonesia
Kapolda dan Pangdam Jaya Pastikan Keamanan dan Logistik Pilkada

Melancarkan Pilkada Serentak, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya memberikan bantuan berupa rapid test dan masker.

Revisi UU Pemilu Masih Berpeluang Masuk Prolegnas
Indonesia
Revisi UU Pemilu Masih Berpeluang Masuk Prolegnas

UU Pemilu dan UU Pilkada adalah dua hal yang yang secara spesifik berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan.