Pembukaan Bioskop Diprediksi Jadi Blunder jika Anak Buah Anies Lengah Ilustrasi. (ANTARA/M. Irfan Ilmie)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan akan membuka bioskop dalam waktu dekat.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpendapat, hal paling penting terkait dengan hal itu adalah soal pengawasan yang harus diperketat.

Baca Juga:

Bioskop di DKI Kembali Dibuka, Ini Rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus memastikan para pengusaha bioskop sudah siap dalam menjalankan protokol kesehatan, baik bagi karyawan maupun bagi pengguna bioskop.

Pasalnya, jelas Trubus, munculnya klaster-klaster baru di berbagai tempat disebabkan oleh pengawasan yang lemah.

"Kalau memang mau dibuka itu (bioskop) DKI Jakarta harus betul-betul memastikan penegakan protokol, sedangkan selama ini munculnya (klaster) kan persoalannya lemah pengawasan," ujar Trubus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/8).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta bisa menerjunkan para ASN yang ditempatkan di bioskop.

"Bisa saja dibentuk seperti pengawas dari ASN itu, bekerja sama dengan tim gugus COVID-19 bioskop," jelas Trubus.

Suasana bioskop CGV yang tutup di Grand Indonesia, Jakarta, Senin (23/3/2020). Dalam upaya pencegahan penularan COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  melakukan penutupan sementara kegiatan operasional usaha hiburan dan rekreasi selama dua pekan terhitung tanggal 23 Maret sampai 5 April 2020. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.
Suasana bioskop CGV yang tutup di Grand Indonesia, Jakarta, Senin (23/3/2020). Dalam upaya pencegahan penularan COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penutupan sementara kegiatan operasional usaha hiburan dan rekreasi selama dua pekan terhitung tanggal 23 Maret sampai 5 April 2020. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

Pengawasan yang ekstra, katanya, sangat perlu dilakukan mengingat masih tingginya kasus.

Terlebih para pengguna bioskop banyak dari kalangan anak-anak dan orang tua yang notabene rentan terpapar COVID-19.

"Banyak juga yang nonton itu anak-anak atau orang tua. Ini kan rentan COVID-19, meski usia produktif juga rentan," terang Trubus.

Trubus mengatakan, meskipun kapasitas pengunjung bioskop nantinya dibatasi hingga 50 persen, tidak menjadi jaminan tidak adanya penularan COVID-19.

Hal itu berkaca dari kondisi di perkantoran yang telah terbukti menjadi salah satu klaster meski diterapkan pembatasan kapasitas.

Baca Juga:

Dampak Positif dan Negatif Pembukaan Bioskop Saat Pandemi COVID-19

Trubus menambahkan, keputusan dibukanya bioskop tentunya diiringi dengan berbagai pertimbangan dengan ragam risiko.

Bioskop yang kembali dibuka akan menjadi jalan dalam menghidupkan perekonomian.

Di samping itu, para sineas juga diuntungkan dari ditampilkan kembali film-film di bioskop. Namun, risikonya tentu saja soal adanya penyebaran COVID-19 dan kemungkinan muncul klaster baru. (Knu)

Baca Juga:

Pimpinan DPRD Desak Anies Tunda Pembukaan Bioskop di Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sebagai Atasan Penembak Prajurit TNI di Cengkareng, Kapolda Metro Minta Maaf
Indonesia
Sebagai Atasan Penembak Prajurit TNI di Cengkareng, Kapolda Metro Minta Maaf

Penembakan terjadi di kafe bernama RM di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Kamis (25/2) sekitar pukul 04.30 WIB

Kasus COVID-19 Filipina Tertinggi di Pasifik Barat
Dunia
Kasus COVID-19 Filipina Tertinggi di Pasifik Barat

Departemen Kesehatan Filipina menyebutkan, 3.714 kasus baru COVID-19 telah dilaporkan, sehingga menambah jumlah total menjadi 232.072 kasus.

Sidang Bansos, Ahli: Penunjukan Langsung Vendor Jadi Kewenangan Penuh PPK
Indonesia
Sidang Bansos, Ahli: Penunjukan Langsung Vendor Jadi Kewenangan Penuh PPK

Mekanisme penunjukkan langsung terhadap vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kewenangan penuh dari pejabat pembuat komitmen (PPK).

DPR Klaim Polisi Kantongi Identitas Pembakar Bendera PDIP
Indonesia
DPR Klaim Polisi Kantongi Identitas Pembakar Bendera PDIP

Kapolda Metro menyebut belum ada laporan yang masuk terkait peristiwa tersebut

 DPRD Sepakati Penyesuaian APBD di Tengah Pandemi Corona
Indonesia
DPRD Sepakati Penyesuaian APBD di Tengah Pandemi Corona

“Untuk PBB rencananya apabila masyarakat membayar pajak pada bulan Mei, ada pengurangan 50%, kalau dibayar Juni dikurangi 30%, sedangkan Juli dipotong 20%,” terangnya.

BEM SI Desak Komjen Listyo Usut Kasus Dugaan Pelanggaran HAM dan Penembakan Laskar FPI
Indonesia
BEM SI Desak Komjen Listyo Usut Kasus Dugaan Pelanggaran HAM dan Penembakan Laskar FPI

"Ditambah lagi kasus penembakan enam anggota laskar FPI yang cukup menyita perhatian publik," tulis pernyataan sikap BEM SI

Reisa Broto Asmoro: Olahraga Berat Bikin Kita Lebih Berisiko Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Reisa Broto Asmoro: Olahraga Berat Bikin Kita Lebih Berisiko Terinfeksi COVID-19

Olahraga yang disarankan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) adalah olahraga dalam intensitas ringan hingga sedang.

Isu PKI Muncul, Sejarawan LIPI Cerita Soal Ribka Tjiptaning hingga Reza Rahardian
Indonesia
Isu PKI Muncul, Sejarawan LIPI Cerita Soal Ribka Tjiptaning hingga Reza Rahardian

Rezim Orde Baru Soeharto lahir dari krisis nasional yang menempatkan PKI sebagai musuh bersama.

Jusuf Kalla Tegaskan Din Syamsuddin Bukan Tokoh Radikal
Indonesia
Jusuf Kalla Tegaskan Din Syamsuddin Bukan Tokoh Radikal

“Pak Din sangat tidak mungkin radikal, dia adalah pelopor dialog antar agama dan itu tingkatannya iternasional," kata JK

Desa di Gorontalo ini Dapat Penghargaan Karena Dianggap Paling Toleran dan Bebas Radikalisme
Indonesia
Desa di Gorontalo ini Dapat Penghargaan Karena Dianggap Paling Toleran dan Bebas Radikalisme

Sejak awal tahun 2020, Desa Banuroja telah dicanangkan sebagai desa praktek toleransi multi etnis