Pembubaran FPI Langgar Hak Berserikat dan Gerus Kebebasan Sipil Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III setelah pemerintah pusat melarang kegiatan FPI, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Langkah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) mendapatkan kritikan tajam dari Amnesty International Indonesia (AII).

Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid mengatakan, keputusan ini berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat dan berekspresi.

Baca Juga

PKB Dukung FPI Dibubarkan, Tapi.....

"Sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia," kata Usman dalam keterangannya, Rabu (30/12).

Usman Hamid menyebut, putusan ini bisa terjadi karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 2/2017 diterima DPR RI sebagai Undang-Undang baru.

Tapi, keputusan ini sebelumnya sudah disesalkan karena secara signifikan memangkas prosedur hukum acara pelarangan maupun pembubaran ormas, dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan pengadilan.

"UU ini bermasalah dan harus diubah. Menurut hukum internasional sebuah organisasi hanya boleh dilarang atau dibubarkan setelah ada keputusan dari pengadilan yang independen dan netral," jelas Usman.

Ia menyebut, sebaiknya pemerintah tidak membuat keputusan sepihak. Utamakan pendekatan hukum dan peradilan.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Misalnya, proses hukum pengurus ataupun anggota FPI yang diduga terlibat tindak pidana, termasuk ujaran kebencian dan hasutan melakukan kekerasan berdasarkan agama, ras, asal usul kebangsaan maupun minoritas gender.

"Itu kewajiban negara," ungkapnya.

Usman menambahkan, dapat dimengerti adanya unsur masyarakat yang menentang sikap intoleran yang berbasis kebencian agama, ras, atau asal usul kebangsaan yang kerap ditunjukkan oleh pengurus dan anggota FPI.

"Namun, kita harus menyadari bahwa hukum yang melindungi suatu organisasi dari tindakan sewenang-wenang negara merupakan hukum yang sama yang melindungi hak asasi manusia," jelas Usman.

Yang perlu diperbaiki adalah mekanismenya. Amnesty menyarankan pemerintah untuk membuat mekanisme yang lebih adil sesuai standar-standar hukum internasional.

"Termasuk pelarangan dan pembubaran sebuah organisasi melalui pengadilan yang tidak berpihak," tutup Usman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD mengumumkan dalam konferensi pers bahwa pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Dalam surat itu disebut beberapa alasan mengapa kegiatan FPI dilarang, antara lain karena isi Anggaran Dasar FPI dianggap bertentangan dengan Pasal 2 UU Ormas dan bahwa ratusan pengurus dan anggota FPI terlibat tindakan pidana. (Knu)

Baca Juga

TNI-Polri Geruduk Markas FPI, Tujuh Orang Dibawa ke Polda Metro

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Altcoin YFI Melesat Tembus Rp1 Miliar di saat Bitcoin Terjun Bebas
Dunia
Altcoin YFI Melesat Tembus Rp1 Miliar di saat Bitcoin Terjun Bebas

Altcoin YFI YFI menembus angka tertingginya Rp1,38 miliar pada akhir pekan lalu.

Alat Uji COVID-19 Melalui Embusan Napas Mulai Digunakan di Sejumlah Stasiun
Indonesia
Alat Uji COVID-19 Melalui Embusan Napas Mulai Digunakan di Sejumlah Stasiun

Alat penyaringan COVID-19 lewat senyawa napas buatan dalam negeri GeNose siap digunakan sebagai syarat perjalanan penumpang kereta api jarak jauh.

Buruh Patah Hati UMP Yogyakarta Hanya Rp1,7 Juta
Indonesia
Buruh Patah Hati UMP Yogyakarta Hanya Rp1,7 Juta

Buruh juga menuntut Pemda DIY, membangun perumahan buruh dan rumah susun buruh serta memberikan BLT kemanusiaan pada buruh dimasa pandemi.

Kiprah Indriyanto Seno Adji yang Bakal Dilantik Jadi Dewas KPK
Indonesia
Kiprah Indriyanto Seno Adji yang Bakal Dilantik Jadi Dewas KPK

Indriyanto Seno Adji dikabarkan bakal dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Kemenkes Jawab Isu Vaksin Sinovac Banyak yang Kedaluwarsa
Indonesia
Kemenkes Jawab Isu Vaksin Sinovac Banyak yang Kedaluwarsa

Vaksin tersebut memiliki tampilan fisik yang berbeda dengan vaksin Sinovac yang didatangkan langsung dari Tiongkok

Satgas Wanti-Wanti Warga yang Punya Piaraan Positif COVID-19 Jangan Panik
Indonesia
Satgas Wanti-Wanti Warga yang Punya Piaraan Positif COVID-19 Jangan Panik

Penting diketahui bahwa sejauh ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hewan yang terinfeksi COVID-19 dapat menularkan virus ke manusia

Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Menurun
Indonesia
Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Menurun

Dimana pada masa PPKM level 3 itu juga masih diberlakukan ketentuan sektor esensial dan kritikal

Pinangki Belum Putuskan Banding Atas Vonis 10 Tahun Penjara
Indonesia
Pinangki Belum Putuskan Banding Atas Vonis 10 Tahun Penjara

Jaksa Pinangki Sirna Malasari belum memutuskan mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menghukumnya dengan 10 tahun pidana penjara dan denda.

Sheet Pile Penahan Dinding Sungai Cara Kadis SDA Baru Atasi Banjir Jakarta
Indonesia
Sheet Pile Penahan Dinding Sungai Cara Kadis SDA Baru Atasi Banjir Jakarta

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta yang baru Yusmada Faizal bakal memprioritaskan program normalisasi atau naturalisasi sungai dalam penanganan banjir ibu kota.

Penyuntikan Vaksin COVID-19 di Indonesia Tembus 10 Juta Sasaran
Indonesia
Penyuntikan Vaksin COVID-19 di Indonesia Tembus 10 Juta Sasaran

"Kita di bawah Jerman, Turki, dan Brasil dan berhasil melampaui Israel dan Perancis. Ini sebuah kabar gembira,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Rabu (31/3).