Pembubaran FPI Langgar Hak Berserikat dan Gerus Kebebasan Sipil Pencopotan atribut milik FPI oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri di Jalan Petamburan III setelah pemerintah pusat melarang kegiatan FPI, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Langkah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) mendapatkan kritikan tajam dari Amnesty International Indonesia (AII).

Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid mengatakan, keputusan ini berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat dan berekspresi.

Baca Juga

PKB Dukung FPI Dibubarkan, Tapi.....

"Sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia," kata Usman dalam keterangannya, Rabu (30/12).

Usman Hamid menyebut, putusan ini bisa terjadi karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 2/2017 diterima DPR RI sebagai Undang-Undang baru.

Tapi, keputusan ini sebelumnya sudah disesalkan karena secara signifikan memangkas prosedur hukum acara pelarangan maupun pembubaran ormas, dengan menghapus mekanisme teguran dan pemeriksaan pengadilan.

"UU ini bermasalah dan harus diubah. Menurut hukum internasional sebuah organisasi hanya boleh dilarang atau dibubarkan setelah ada keputusan dari pengadilan yang independen dan netral," jelas Usman.

Ia menyebut, sebaiknya pemerintah tidak membuat keputusan sepihak. Utamakan pendekatan hukum dan peradilan.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Misalnya, proses hukum pengurus ataupun anggota FPI yang diduga terlibat tindak pidana, termasuk ujaran kebencian dan hasutan melakukan kekerasan berdasarkan agama, ras, asal usul kebangsaan maupun minoritas gender.

"Itu kewajiban negara," ungkapnya.

Usman menambahkan, dapat dimengerti adanya unsur masyarakat yang menentang sikap intoleran yang berbasis kebencian agama, ras, atau asal usul kebangsaan yang kerap ditunjukkan oleh pengurus dan anggota FPI.

"Namun, kita harus menyadari bahwa hukum yang melindungi suatu organisasi dari tindakan sewenang-wenang negara merupakan hukum yang sama yang melindungi hak asasi manusia," jelas Usman.

Yang perlu diperbaiki adalah mekanismenya. Amnesty menyarankan pemerintah untuk membuat mekanisme yang lebih adil sesuai standar-standar hukum internasional.

"Termasuk pelarangan dan pembubaran sebuah organisasi melalui pengadilan yang tidak berpihak," tutup Usman.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD mengumumkan dalam konferensi pers bahwa pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Dalam surat itu disebut beberapa alasan mengapa kegiatan FPI dilarang, antara lain karena isi Anggaran Dasar FPI dianggap bertentangan dengan Pasal 2 UU Ormas dan bahwa ratusan pengurus dan anggota FPI terlibat tindakan pidana. (Knu)

Baca Juga

TNI-Polri Geruduk Markas FPI, Tujuh Orang Dibawa ke Polda Metro

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI-AD Siap Dukung Segala Inovasi Tangani COVID-19 di Indonesia
Indonesia
TNI-AD Siap Dukung Segala Inovasi Tangani COVID-19 di Indonesia

UGM Yogyakarta melakukan penelitian tentang inovasi alat kesehatan untuk menangani pandemi virus COVID-19

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, WALHI: Ini Doa dan Harapan Kita Semua
Indonesia
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, WALHI: Ini Doa dan Harapan Kita Semua

"Kami lihat penangkapan ini merupakan jawaban atas seluruh doa-doa dan harapan kita semua," ujar Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin

Gugus Tugas Nasional Luncurkan Sistem Informasi Bersatu Lawan COVID-19
Indonesia
Gugus Tugas Nasional Luncurkan Sistem Informasi Bersatu Lawan COVID-19

BCL merupakan sistem informasi terintegrasi untuk peningkatan percepatan pencatatan data dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di lapangan atau seluruh wilayah di Indonesia.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun 3 Poin
Indonesia
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun 3 Poin

Pada 2020, IPK Indonesia meraih skor 37 poin dari skala 0-100 poin. Sementara pada tahun 2019, skor Indonesia berada di poin 40.

Mulai Hari Ini, Pelabuhan Patimban Beroperasi
Indonesia
Mulai Hari Ini, Pelabuhan Patimban Beroperasi

Pelabuhan Patimban merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dilaksanakan melalui pendanaan dari Official Development Assistance (ODA Loan) Pemerintah Jepang.

PN Jakpus Kembali Lakukan Tes COVID-19, Kali Ini Pakai Metode 'Antigen Swab'
Indonesia
PN Jakpus Kembali Lakukan Tes COVID-19, Kali Ini Pakai Metode 'Antigen Swab'

Tes cepat kali ini menggunakan metode 'antigen swab'

Hadapi Musim Hujan, Begini Mitigasi Pemprov DKI Atasi Banjir
Indonesia
Hadapi Musim Hujan, Begini Mitigasi Pemprov DKI Atasi Banjir

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sejumlah mitigasi bencana dalam menghadapi musim hujan yang intensitasnya semakin tinggi.

PSI DKI Kritik Batas Gaji Pemilik Rumah DP 0 Jadi Rp14 Juta
Indonesia
PSI DKI Kritik Batas Gaji Pemilik Rumah DP 0 Jadi Rp14 Juta

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari mengkritik aturan baru soal batasan tertinggi penghasilan warga untuk bisa memiliki program Rumah DP 0 Rupiah sebesar Rp14 juta.

Akibat COVID-19, Terminal Kampung Rambutan Lengang
Indonesia
Akibat COVID-19, Terminal Kampung Rambutan Lengang

Penumpang yang masuk ke dalam terminal melalui pintu tersebut terlebih dahulu dicek menggunakan alat pengukur suhu tubuh

DPD Minta Pemerintah Waspadai Ekses Kesenjangan Sosial-Ekonomi RI
Indonesia
DPD Minta Pemerintah Waspadai Ekses Kesenjangan Sosial-Ekonomi RI

impinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin, meminta pemerintah untuk mewaspadai dampak buruk kesenjangan sosial-ekonomi RI yang kian melebar di tengah pandemik COVID-19.