Pembubaran FPI Dinilai Jadi "Kado Manis" di Penghujung Tahun 2020 Penutupan markas DPP FPI di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

MerahPutih.com - Keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) menuai apresiasi dari berbagai pihak.

Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, keputusan pemerintah ini merupakan suatu penantian panjang yang akhirnya datang sebagai "hadiah" tahun baru, 1 Januari 2021.

"Ini sebagai bukti bahwa pemerintah sudah mendengarkan aspirasi dan tuntutan dari berbagai elemen masyarakat selama dua tahun terakhir," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (31/12).

Baca Juga:

Eks Simpatisan FPI Diajak Tebarkan Kebaikan Tanpa Bikin Gaduh dan Berdakwah Santun

Koordinator Forum Advokat Pengawal Pancasila ini menambahkan, keputusan larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI akan memberi legitimasi yang tinggi kepada pemerintahan Jokowi dalam memasuki tahun kedua.

"Terutama dalam tugas membangun jati diri dan karakter bangsa," jelas Petrus.

Pencopotan atribut FPI di Jalan Petamburan III usai FPI dilarang beroperasi di Indonesia, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/HO/Dokumentasi Dandim 0501/JP BS)
Pencopotan atribut FPI di Jalan Petamburan III usai FPI dilarang beroperasi di Indonesia, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/HO/Dokumentasi Dandim 0501/JP BS)

Ia menganggap, langkah ini merupakan bagian dari program Revolusi Mental yang kelak menjadi sebuah warisan bagi bangsa ini.

"Termasuk legacy bagi kaum minoritas yang selama ini jadi bulan-bulanan kesewenang-wenangan FPI, dan bagi generasi muda Indonesia ke depan," papar Petrus.

Ia berharap, pemerintah tidak boleh berhenti pada sanksi administratif semata. Melainkan perlu ditindaklanjuti dengan proses menuntut pertanggungjawaban secara pidana, mengingat banyak keresahan yang timbul dari aktivitas mereka selama ini.

"Terkhusus untuk pengurus dan anggota FPI, Rizieq Shihab dan lainnya," jelas Petrus.

Baca Juga:

Kontras Persoalkan SKB Pelarangan FPI

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan dalam konferensi pers bahwa pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama.

Isinya tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI.

Dalam surat itu disebut beberapa alasan mengapa kegiatan FPI dilarang, antara lain karena isi Anggaran Dasar FPI dianggap bertentangan dengan pasal 2 UU Ormas dan bahwa ratusan pengurus dan anggota FPI terlibat tindakan pidana. (Knu)

Baca Juga:

Pengamat Intelijen Minta Pemerintah Waspadai Dua Reaksi Buntut Pembubaran FPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kontingen Esports Indonesia Optimistis Juarai IESF Bali 14th World Championships
Indonesia
Kontingen Esports Indonesia Optimistis Juarai IESF Bali 14th World Championships

Mereka akan berjuang mengharumkan nama bangsa di ajang International Esports Federation (IESF) Bali 14th World Esports Championships Desember mendatang.

Aroma Balas Dendam Final Champions 2022 Liverpool Vs Real Madrid
Indonesia
Aroma Balas Dendam Final Champions 2022 Liverpool Vs Real Madrid

Bukan baru kali ini Liverpool dan Real Madrid akan bertarung hidup mati memperebutkan mahkota klub terbaik Eropa.

[HOAKS atau FAKTA]: PLN Beri Subsidi Listrik Bagi Warga yang mengisi Fomulir di WA
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PLN Beri Subsidi Listrik Bagi Warga yang mengisi Fomulir di WA

Beredar informasi melalui pesan berantai WhatsApp beruxpa tautan yang disebarkan melalui aplikasi WhatsApp yang diklaim berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Jemaah Haji dan Umrah Sudah Bisa Mencium Ka'bah
Dunia
Jemaah Haji dan Umrah Sudah Bisa Mencium Ka'bah

Sebelumnya, jemaah haji tidak dapat menyentuh Ka'bah karena sekelilingnya dibatasi dengan bangunan setinggi sekitar 130 cm.

Polisi Janji Tak Ada Penutupan Jalanan saat Penyelenggaraan Formula E
Indonesia
Polisi Janji Tak Ada Penutupan Jalanan saat Penyelenggaraan Formula E

Polda Metro Jaya mengupayakan, tidak ada penutupan jalan saat berlangsungnya event balap Formula E di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6) mendatang.

KPK Pastikan Usut Dugaan Aliran Suap Rahmat Effendi, Termasuk ke Partai Golkar
Indonesia
KPK Pastikan Usut Dugaan Aliran Suap Rahmat Effendi, Termasuk ke Partai Golkar

Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut dugaan aliran uang suap yang diterima Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Jokowi Janji Kaji Tambahan Besaran Subsidi
Indonesia
Jokowi Janji Kaji Tambahan Besaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah masih akan memberikan subsidi dan kompensasi yang sangat besar pada 2023 untuk melakukan stabilisasi harga barang.

Persis Juara Liga 2 dan Promosi Liga 1, Kaesang Klaim Lampaui Prestasi Jokowi
Indonesia
Persis Juara Liga 2 dan Promosi Liga 1, Kaesang Klaim Lampaui Prestasi Jokowi

Kaesang Pangarep resmi menyerahkan Piala Liga 2 pada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di rumah dinas (rumdin) Loji Gandrung.

IDAI Jateng Catat 4.373 Anak di Kota Solo Terpapar COVID-19
Indonesia
IDAI Jateng Catat 4.373 Anak di Kota Solo Terpapar COVID-19

Sekretaris IDAI Jateng, Choirul Anam mengatakan, pihaknya mencatat dari 35 kabupaten/kota di Jateng, kasus COVID-19 pada anak paling banyak berada di Kota Solo dengan 4.373 kasus.

Partai NasDem Targetkan Masuk Dua Besar Pemilu 2024
Indonesia
Partai NasDem Targetkan Masuk Dua Besar Pemilu 2024

Partai NasDem resmi mendaftarkan diri sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Senin (1/8).