Pembubaran FPI Dinilai Jadi "Kado Manis" di Penghujung Tahun 2020 Penutupan markas DPP FPI di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

MerahPutih.com - Keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) menuai apresiasi dari berbagai pihak.

Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai, keputusan pemerintah ini merupakan suatu penantian panjang yang akhirnya datang sebagai "hadiah" tahun baru, 1 Januari 2021.

"Ini sebagai bukti bahwa pemerintah sudah mendengarkan aspirasi dan tuntutan dari berbagai elemen masyarakat selama dua tahun terakhir," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (31/12).

Baca Juga:

Eks Simpatisan FPI Diajak Tebarkan Kebaikan Tanpa Bikin Gaduh dan Berdakwah Santun

Koordinator Forum Advokat Pengawal Pancasila ini menambahkan, keputusan larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI akan memberi legitimasi yang tinggi kepada pemerintahan Jokowi dalam memasuki tahun kedua.

"Terutama dalam tugas membangun jati diri dan karakter bangsa," jelas Petrus.

Pencopotan atribut FPI di Jalan Petamburan III usai FPI dilarang beroperasi di Indonesia, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/HO/Dokumentasi Dandim 0501/JP BS)
Pencopotan atribut FPI di Jalan Petamburan III usai FPI dilarang beroperasi di Indonesia, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/HO/Dokumentasi Dandim 0501/JP BS)

Ia menganggap, langkah ini merupakan bagian dari program Revolusi Mental yang kelak menjadi sebuah warisan bagi bangsa ini.

"Termasuk legacy bagi kaum minoritas yang selama ini jadi bulan-bulanan kesewenang-wenangan FPI, dan bagi generasi muda Indonesia ke depan," papar Petrus.

Ia berharap, pemerintah tidak boleh berhenti pada sanksi administratif semata. Melainkan perlu ditindaklanjuti dengan proses menuntut pertanggungjawaban secara pidana, mengingat banyak keresahan yang timbul dari aktivitas mereka selama ini.

"Terkhusus untuk pengurus dan anggota FPI, Rizieq Shihab dan lainnya," jelas Petrus.

Baca Juga:

Kontras Persoalkan SKB Pelarangan FPI

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan dalam konferensi pers bahwa pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama.

Isinya tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI.

Dalam surat itu disebut beberapa alasan mengapa kegiatan FPI dilarang, antara lain karena isi Anggaran Dasar FPI dianggap bertentangan dengan pasal 2 UU Ormas dan bahwa ratusan pengurus dan anggota FPI terlibat tindakan pidana. (Knu)

Baca Juga:

Pengamat Intelijen Minta Pemerintah Waspadai Dua Reaksi Buntut Pembubaran FPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi: Indonesia Berhasil Lolos dari Krisis dan Resesi Bertubi-tubi
Indonesia
Jokowi: Indonesia Berhasil Lolos dari Krisis dan Resesi Bertubi-tubi

Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia telah berhasil melalui resesi dan krisis yang telah datang secara bertubi-tubi. Ujian itu membuat Indonesia semakin kuat.

Modus Operandi Peredaran Narkoba di Masa Pandemi Bergeser ke Apartemen dan Rumah Tinggal
Indonesia
Modus Operandi Peredaran Narkoba di Masa Pandemi Bergeser ke Apartemen dan Rumah Tinggal

"Jadi menurut hasil pengungkapan kami, penggunaan narkoba tidak lagi di tempat hiburan tapi banyak di apartemen, hotel, dan rumah," kata Ronaldo

Kabinda Papua Gugur, TNI-Polri Diminta Habisi KKB
Indonesia
Kabinda Papua Gugur, TNI-Polri Diminta Habisi KKB

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari memastikan langkah terukur dan tegas harus dilakukan oleh Polri.

UMK di Lima Daerah Jawa Timur Naik Rp100 Ribu
Indonesia
UMK di Lima Daerah Jawa Timur Naik Rp100 Ribu

daerah dengan UMK terendah yaitu Kabupaten Sampang, yaitu Rp1.913.321, atau dibandingkan tahun 2020 tidak mengalami perubahan.

Dokter Kecantikan Abal-abal Ditangkap, Operasi Wajah Pasien dengan Suntik Botox
Indonesia
Dokter Kecantikan Abal-abal Ditangkap, Operasi Wajah Pasien dengan Suntik Botox

Jumlah pasien mencapai 100 orang per bulan sebelum COVID-19. Setelah masa pandemi, jumlah pasien menjadi sekitar 30 orang per bulan.

Pemilik Fotokopi Jadi Tersangka Pembuatan Sertifikat Vaksin Palsu di Bekasi
Indonesia
Pemilik Fotokopi Jadi Tersangka Pembuatan Sertifikat Vaksin Palsu di Bekasi

Tarif tarif dari pembuatan dokumen tersebut sebesar Rp 15 ribu sampai Rp 25 ribu per lembar. Keuntungan yang sudah diperoleh selama ini mencapai ratusan ribu.

Jenazah Anggota FPI Belum Bisa Diambil Keluarga, Ini Dalih Polisi
Indonesia
Jenazah Anggota FPI Belum Bisa Diambil Keluarga, Ini Dalih Polisi

Jenazah enam anggota laskar pengawal pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab masih berada di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur

Menaker Minta Perusahaan dan Pekerja Patuhi PPKM Darurat
Indonesia
Menaker Minta Perusahaan dan Pekerja Patuhi PPKM Darurat

Kita utamakan kesehatan dan keselamatan pekerja

Anies Sebut Kondisi IGD di RS COVID-19 DKI tak Lagi Membludak
Indonesia
Anies Sebut Kondisi IGD di RS COVID-19 DKI tak Lagi Membludak

Sekarang ini, kata Anies, pasien sudah bisa langsung masuk ke IGD.

Soal 'Hantu PKI', Jokowi Didesak Segera Lakukan Rekonsiliasi
Indonesia
Soal 'Hantu PKI', Jokowi Didesak Segera Lakukan Rekonsiliasi

Kasus terbaru adalah digaungkannya kembali isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh sejumlah elit yang menimbulkan gesekan di masyarakat.