Pembubaran FPI Dinilai Bentuk Pemberangusan Demokrasi Pencopotan atribut FPI oleh petugas dari TNI dan Polri di kawasan Petamburan III pasca Pemerintah Pusat melarang FPI di Indonesia, Rabu (30/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) menuai polemik. Banyak yang mendukung, namun tak sedikit juga menolaknya.

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) Jeje Zaenudin menyesalkan dan prihatin atas sikap pemerintah dalam memperlakukan ormas yang dinilai melanggar hukum dengan cara langsung membubarkan, tanpa proses peradilan atau pun dialog terlebih dahulu.

"Cara-cara seperti ini tentu sangat berpotensi besar terjadi penzaliman terhadap ormas yang dibubarkan dan berpotensi membunuh sistem demokrasi itu sendiri," kata Jeje dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (31/12).

Baca Juga:

FPI Dibubarkan Pemerintah, PKS: Apa Kesalahannya?

Menurut Jeje, pembubaran atau lebih tepatnya adalah pelarangan dan pembekuan semua aktivitas FPI, dikhawatirkan ditafsirkan bernuansa intimidasi pemerintah terhadap kelompok-kelompok kritis yang beroposisi.

"Karena beberapa pimpinan utamanya sedang dalam proses pemeriksaan kepolisian," katanya.

Jeje menyebut, bagaimanapun keberadaan ormas itu dilindungi oleh hukum dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi, mengayomi, dan membinanya agar konstruktif. Bukan dengan cara bubar-membubarkan begitu saja.

Kecuali ormas-ormas yang mengusung ideologi yang dengan tegas dilarang keberadaannya oleh undang-undang di Indonesia seperti ideologi komunisme dan sejenisnya.

"Ini demi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45," tuturnya.

Sejumlah polisi merazia markas besar Front Pembela Islam di Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020) (ANTARA/ Abdu Faisal)
Sejumlah polisi merazia markas besar Front Pembela Islam di Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020) (ANTARA/ Abdu Faisal)

Namun demikian, dia menolak anggapan bahwa pembekuan aktivitas FPI sama dengan pelarangan dakwah nahi mungkar.

"Gerakan nahi mungkar ya wajib terus berlangsung, karena itu perintah agama dan kewajiban setiap muslim sesuai kemampuannya, bukan tugas FPI," kata Jeje.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Seni, Budaya, dan Peradaban ini menuturkan, semua ormas, yayasan dakwah, individu, bahkan anggota FPI pun masih terus bisa dengan leluasa beramar makruf nahi mungkar dengan bebas.

Baca Juga:

Pembubaran FPI Dinilai Jadi "Kado Manis" di Penghujung Tahun 2020

Menurut dia, yang dibekukan itu adalah ormas dan kelembagaannya. Adapun misi dan kegiatannya, tanpa memakai atribut yang dilarang, bisa terus berjalan.

"Artinya, ada atau tidak ada FPI, bahkan ada atau tidak ada ormas apa pun, kewajiban dakwah amar makruf nahi mungkar yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam tetap wajib dijalankan sesuai dengan situasi, kondisi, serta kapasitas dan kapasitas tiap pribadi muslim," imbuhnya.

Jeje meyakini semua sebagai warga negara yang baik tentu wajib sepakat menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadaban berbangsa-bernegara di atas kepentingan kelompok, kepentingan politik aliran. Bahkan, di atas kepentingan kekuasaan itu sendiri.

"Ini demi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Kontras Persoalkan SKB Pelarangan FPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update Kasus Corona DKI Jumat (16/10): 92.382 Positif, 76.956 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (16/10): 92.382 Positif, 76.956 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 10,6 persen, penambahan kasus positif perhari sebanyak 911 jiwa.

Pemkot Tertibkan PKL Jelang Peresmian Renovasi Masjid Istiqlal oleh Jokowi
Indonesia
Pemkot Tertibkan PKL Jelang Peresmian Renovasi Masjid Istiqlal oleh Jokowi

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menertibkan pedagang kaki lima dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang bertengger di kawasan Masjid Istiqlal.

Mudik Dilarang, Operasional KA Bandara Dihentikan
Indonesia
Mudik Dilarang, Operasional KA Bandara Dihentikan

Bagi penumpang yang telah memiliki tiket, dapat melakukan pengembalian tiket 100 persen di luar bea pemesanan, dengan menyertakan bukti tiket dan bukti transaksi ke email info@railink.co.id.

Kisruh Penunjukan Plh Gubernur, ASN Papua Diminta Tidak Ikut Demo
Indonesia
Kisruh Penunjukan Plh Gubernur, ASN Papua Diminta Tidak Ikut Demo

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut aksi demonstrasi yang digelar pada Senin (28/6) ini di Jayapura, akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

[HOAKS atau FAKTA]: Kemenag Beri Bantuan Rp10 Juta ke Sekolah Islam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemenag Beri Bantuan Rp10 Juta ke Sekolah Islam

Beredar surat elektronik yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Polisi Lalu Lintas Janji Bakal Amankan Kelompok Anarko Jika Menyusup Saat Demo Hari Ini
Indonesia
Cuaca Jakarta Diprakirakan Cerah Berawan Sepanjang Hari
Indonesia
Cuaca Jakarta Diprakirakan Cerah Berawan Sepanjang Hari

BMKG memprakirakan cuaca di berbagai wilayah di DKI Jakarta, Kamis (1/7), cerah berawan sepanjang hari.

1.272.958 Orang Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
1.272.958 Orang Berhasil Sembuh dari COVID-19

Data kasus positif, sembuh, dan meninggal dunia akibat virus corona yang menyebabkan COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Imigrasi Cegah ASN Ditjen Pajak Inisial APA ke Luar Negeri
Indonesia
Imigrasi Cegah ASN Ditjen Pajak Inisial APA ke Luar Negeri

Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan

 September 2021 Holding BUMN Pangan Sudah Terbentuk
Indonesia
September 2021 Holding BUMN Pangan Sudah Terbentuk

Setelah Presiden RI menggelar rapat terbatas dengan Menteri BUMN Erick Thohir, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui terkait proses pembentukan holding BUMN pangan.