Pembiayaan IKN Gunakan Skema APBN Jangka Panjang Desain Istana Ibu Kota Negara. Foto: Nyoman Nuarta/@nyoman_nuarta

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) tengah dibahas antara DPR dan Pemeritah dengan target disahkan pada masa sidang Januari-Februari 2022. Salah satu bahasan yang masih tarik ulur terkiat anggaran.

Anggota panitia khusus (Pansus) rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Guspardi Gaus mengatakan, anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 466,9 triliun. Namun, hanya 20 persen atau Rp 90 triliun yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Baca Juga:

Nama Ibu Kota Negara Baru Sudah Dikantongi Jokowi, Ketua Pansus RUU IKN: Nanti akan Disampaikan

Dana sebesar Rp 252,5 triliun berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha. Kemudian, sekitar Rp 123,2 triliun dianggarkan melalui pendanaan skema swasta atau badan usaha milik negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan pembangunan ibu kota negara (IKN) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tenor jangka panjang.

"Sifatnya kewajiban dari APBN itu sudah ada, sehingga kita ingin menghindari kewajiban itu secara kaku, tetapi memberikan juga jaminan untuk terbuka bahwa APBN bisa membiayai pembangunan IKN dengan skema-skema jangka panjang," jelas Suharso.

Baca Juga:

Kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Terkait OTT Bupati Penajam Paser Utara

Ketua panitia khusus (Pansus) Ahmad Doli Kurnia Tandjung memarkan, pembahasan RUU IKN masih berlanjut dengan membahas empat poin yang masih menjadi perdebatan. Pertama adalah status pemerintah daerah khusus ibu kota negara yang akan disebut sebagai otorita.

Kemudian, kedua, pendanaan dan pembiayaan. Terkait hal ini, sebagian besar anggota Pansus meminta agar pembangunan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlalu membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ketiga, soal pertanahan. Hal ini supaya betul-betul clear and clean. DPR ingin status tanah harus tanah negara, bukan tanah yang konsesi, apalagi tanah masyarakat yang ada potensi konflik.

Terakhir adalah terkait rencana induk atau masterplan IKN yang masih diperdebatkan oleh mayoritas anggota Pansus. Doli menjelaskan, dalam rencana induk berisi panduan pemindahan ibu kota negara.

"Karena ini masalah penting, masterplan ini juga harus melibatkan masyarakat. Bentuk pelibatan masyarakat itu kan selama ini selalu pembicaraan antara pemerintah dan DPR, jadi kita mendorong masterplan itu pada hal-hal prinsip," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar. (Pon)

Baca Juga:

4 Substansi RUU IKN yang Belum Disepakati Pemerintah dan DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Kedua di Maluku, Jokowi Terbang Antar-pulau Demi Bagikan Bansos dan BLT BBM
Indonesia
Hari Kedua di Maluku, Jokowi Terbang Antar-pulau Demi Bagikan Bansos dan BLT BBM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melanjutkan rangkaian kegiatan kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Maluku.

Kominfo Siapkan Internet Berkecepatan 1,5 Gbps Dukung Peliputan KTT G20
Indonesia
Kominfo Siapkan Internet Berkecepatan 1,5 Gbps Dukung Peliputan KTT G20

Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas antara lain 192 unit komputer yang terhubung dengan jaringan LAN dengan koneksi internet 1.5 GBPS

Erupsi Gunung Semeru, Aktivitas Penerbangan Tak Terganggu
Indonesia
Erupsi Gunung Semeru, Aktivitas Penerbangan Tak Terganggu

Gunung Semeru di Lumajang, Malang, Jawa Timur erupsi pada Sabtu (4/12), sekitar pukul 15.30 WIB.

YLKI Usul Penghapusan Pajak Kendaraan
Indonesia
YLKI Usul Penghapusan Pajak Kendaraan

Pajak kendaraan dihapus dan dialihkan saat pemilik kendaraan membeli bahan bakar minyak (BBM).

ASN Diminta Tak Ikut-ikutan Sebar Hoaks dan Ujaran Kebencian di Medsos
Indonesia
ASN Diminta Tak Ikut-ikutan Sebar Hoaks dan Ujaran Kebencian di Medsos

“Bijaklah dalam bermedia sosial, saring dulu sebelum sharing, ASN Kemenag cerdas dan tak boleh menyebar hoaks," ujar Nizar di Jakarta, Sabtu (5/3).

Kemenkumham Belum Terima Pengajuan Penarikan Merek CFW dari Baim Wong
Indonesia
Kemenkumham Belum Terima Pengajuan Penarikan Merek CFW dari Baim Wong

Plt Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham), Razilu menyatakan pihak Baim Wong belum melayangkan permohonan penarikan pendaftaran merek CFW.

Bank DKI Perluas Penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah
Indonesia
Bank DKI Perluas Penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah

Bank DKI memperluas segmentasi sasaran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada karyawan kontrak atau pegawai tidak tetap.

Kemenkes-WHO Masih Diskusikan Status Vaksinasi COVID-19 di Masa Endemi
Indonesia
Kemenkes-WHO Masih Diskusikan Status Vaksinasi COVID-19 di Masa Endemi

Status vaksinasi COVID-19 saat masuk dalam fase endemi masih didiskusikan dengan WHO.

Ditagih Ditjen Pajak di Twitter, Ghozali Everyday Jawab Pasti Bakal Bayar
Indonesia
Ditagih Ditjen Pajak di Twitter, Ghozali Everyday Jawab Pasti Bakal Bayar

Mahasiswa asal Semarang ini sempat viral karena dapat uang sekitar Rp 1,5 miliar dari menjual foto selfie NFT atau Non Fungible Token.

Perkembangan Kripto Diharapkan Bisa Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Indonesia
Perkembangan Kripto Diharapkan Bisa Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

"Qoin Crypto juga siap mendukung regulasi yang sedang dipersiapkan pemerintah terkait kripto sehingga perkembangan kripto dapat turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (24/3).