Pembiayaan IKN Gunakan Skema APBN Jangka Panjang Desain Istana Ibu Kota Negara. Foto: Nyoman Nuarta/@nyoman_nuarta

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) tengah dibahas antara DPR dan Pemeritah dengan target disahkan pada masa sidang Januari-Februari 2022. Salah satu bahasan yang masih tarik ulur terkiat anggaran.

Anggota panitia khusus (Pansus) rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Guspardi Gaus mengatakan, anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 466,9 triliun. Namun, hanya 20 persen atau Rp 90 triliun yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Baca Juga:

Nama Ibu Kota Negara Baru Sudah Dikantongi Jokowi, Ketua Pansus RUU IKN: Nanti akan Disampaikan

Dana sebesar Rp 252,5 triliun berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha. Kemudian, sekitar Rp 123,2 triliun dianggarkan melalui pendanaan skema swasta atau badan usaha milik negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan pembangunan ibu kota negara (IKN) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tenor jangka panjang.

"Sifatnya kewajiban dari APBN itu sudah ada, sehingga kita ingin menghindari kewajiban itu secara kaku, tetapi memberikan juga jaminan untuk terbuka bahwa APBN bisa membiayai pembangunan IKN dengan skema-skema jangka panjang," jelas Suharso.

Baca Juga:

Kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Terkait OTT Bupati Penajam Paser Utara

Ketua panitia khusus (Pansus) Ahmad Doli Kurnia Tandjung memarkan, pembahasan RUU IKN masih berlanjut dengan membahas empat poin yang masih menjadi perdebatan. Pertama adalah status pemerintah daerah khusus ibu kota negara yang akan disebut sebagai otorita.

Kemudian, kedua, pendanaan dan pembiayaan. Terkait hal ini, sebagian besar anggota Pansus meminta agar pembangunan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlalu membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ketiga, soal pertanahan. Hal ini supaya betul-betul clear and clean. DPR ingin status tanah harus tanah negara, bukan tanah yang konsesi, apalagi tanah masyarakat yang ada potensi konflik.

Terakhir adalah terkait rencana induk atau masterplan IKN yang masih diperdebatkan oleh mayoritas anggota Pansus. Doli menjelaskan, dalam rencana induk berisi panduan pemindahan ibu kota negara.

"Karena ini masalah penting, masterplan ini juga harus melibatkan masyarakat. Bentuk pelibatan masyarakat itu kan selama ini selalu pembicaraan antara pemerintah dan DPR, jadi kita mendorong masterplan itu pada hal-hal prinsip," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar. (Pon)

Baca Juga:

4 Substansi RUU IKN yang Belum Disepakati Pemerintah dan DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Respons Luhut Ada Pelaku Perjalanan Luar Negeri Kalangan Mampu Ingin Karantina Gratis
Indonesia
Respons Luhut Ada Pelaku Perjalanan Luar Negeri Kalangan Mampu Ingin Karantina Gratis

Pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perjalanan luar negeri tersebut.

Cyber Army MUI DKI Dianggap Laksanakan Peran Moral, Bukan Konteks Politik
Indonesia
Cyber Army MUI DKI Dianggap Laksanakan Peran Moral, Bukan Konteks Politik

Kalau dia main politik, benar menyimpang dari tupoksinya

Pelita Air Buka Penerbangan Reguler Jakarta ke Bali
Indonesia
Pelita Air Buka Penerbangan Reguler Jakarta ke Bali

Pelita Air Service saat ini memiliki dua unit Pesawat Airbus A320-200 yang telah tiba di Jakarta pada 11 April 2022, di Bandara Soekarno Hatta.

[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Beri Subsidi Uang Sebesar Rp 189 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pertamina Beri Subsidi Uang Sebesar Rp 189 Juta

Beredar SMS pemberian subsidi pemerintah sebesar Rp 189 juta mengatasnamakan BUMN Pertamina.

KPK Periksa Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok
Indonesia
KPK Periksa Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, pada Selasa (21/9) besok.

Polda Metro Ungkap Penyebab Jalanan di Jakarta Macet saat Ramadan
Indonesia
Polda Metro Ungkap Penyebab Jalanan di Jakarta Macet saat Ramadan

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo membeberkan penyebab kemacetan parah di Jakarta selama bulan Ramadan.

Guru di Bekasi Kena Tipu Oknum Agen Marketplace, Rugi Jutaan Rupiah
Indonesia
Guru di Bekasi Kena Tipu Oknum Agen Marketplace, Rugi Jutaan Rupiah

Salah satunya dialami seorang guru berinisial SI (24) ini. Ia baru saja kehilangan uang Rp 23 juta yang notabene adalah uang pensiun dan tabungan almarhum sang ibunda.

Wagub DKI: Izin ke Polisi kalau Reuni 212 di Patung Kuda
Indonesia
Wagub DKI: Izin ke Polisi kalau Reuni 212 di Patung Kuda

Reuni 212 yang melibatkan banyak orang sangat berpotensi meningkatkan kembali tren COVID-19 di ibu kota.

Anies Ngotot Gelar Formula E, PDIP: Tolong Buka Mata dan Hati Nurani Anda
Indonesia
Anies Ngotot Gelar Formula E, PDIP: Tolong Buka Mata dan Hati Nurani Anda

"Sudahlah Pak Anies, tolong buka mata dan hati nurani Anda," kata Kent

Baru 60 Persen Daerah di Jawa Barat Bebas Buang Air Besar Sembarangan
Indonesia
Baru 60 Persen Daerah di Jawa Barat Bebas Buang Air Besar Sembarangan

Kepala daerah harus bisa membangun kota/kabupaten yang layak (bersih, aman, nyaman, sehat).