Pemberlakukan PSBB Hanya di Jakarta Dianggap Percuma Aktivitas kedatangan dan keberangkatan di terminal bus Tanjung Priok, Jakarta Utara, terpantau sepi penumpang, Selasa (7/4/2020) petang. (ANTARA/FAUZI LAMBOKA)

MerahPutih.com - Analis kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jangan hanya dilakukan di DKI Jakarta.

Menurut Trubus, kebijakan ini perlu disinergikan dengan wilayah penyangga ibu kota. Seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Baca Juga:

Gugus Tugas Minta Warga Jakarta Patuhi PSBB

“Masyarakat datang dari Bodetabek, jadi harus dipantau,” kata Trubus kepada wartawan, Selasa (7/4).

Trubus menilai, sinergi wilayah penyangga sangat mungkin diimplementasikan lantaran ada wali kota, bupati, bahkan gubernur di masing-masing wilayah.

Dia menuturkan, langkah PSBB bisa dikoordinasikan hingga tingkat RT dan RW. Sebab, mereka memiliki data warga dengan status orang dalam pemantauan (ODP) ataupun pasien dalam pengawasan (PDP).

Trubus mengusulkan Pemprov DKI membentuk rencana aksi yang terukur. Misalnya, menentukan langkah penanganan ODP dan PDP, hingga masyarakat di perkampungan dan bantaran sungai selama PSBB.

“Karena ODP dan PDP jumlahnya naik intensif, takut (Pemprov DKI) keteteran,” tutur Trubus.

Kru bus menanti calon penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Senin (30/3/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Kru bus menanti calon penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Senin (30/3/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

Trubus juga menilai wajar pemerintah belum berani memutuskan pelarangan mudik Lebaran 2020. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan.

“Formulasinya kelihatan gampang misalnya ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tapi implementasi di lapangan sulit,” kata Trubus.

Trubus mengatakan, kegiatan mudik terdiri dari unsur budaya dan ekonomi.

Dia menjelaskan, unsur budaya yakni Lebaran merupakan tradisi bersilaturahmi, sedangkan unsur ekonomi, yakni bisa menggerakkan perekonomian daerah.

Trubus menduga pemerintah khawatir muncul konflik sosial bila mudik dilarang. Pemerintah diyakini mengizinkan mudik dengan sejumlah syarat.

Namun, Trubus menilai larangan mudik bukan tidak mungkin. Apalagi, sudah ada dorongan dari lembaga keagamaan.

"Kalau formulasi tidak tegas dan mantap, penegakan hukumnya juga akan bingung," ucap pengajar dari Universitas Trisakti ini.

Baca Juga:

Update COVID-19 Solo, Pasien Positif Baru Tertular dari Surabaya dan ODP Sudah 311 Orang


Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan PSBB di DKI Jakarta. PSBB bisa segera diterapkan untuk mencegah penyebaran virus ini.

Persetujuan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/230/2020 tentang Penetapan PSBB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penangan Covid-1.

“Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019,” demikian bunyi keputusan itu. (Knu)

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Penyelamatan Jiwa Manusia Harus Jadi Prioritas


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH