Pemberlakuan PPN Sembako Dinilai Berdampak Buruk Bagi Perekonomian Indonesia Ilustrasi sembako. Foto: Photo Mix/Pixabay

MerahPutih.com - Rencana pemerintah untuk memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang-barang kebutuhan pokok atau sembako mendapatkan kritikan tajam dari sejumlah pihak.

Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai wacana tersebut memiliki dampak buruk karena bisa mengancam ketahanan pangan dan meningkatkan harga pangan.

Baca Juga

Barang Konsumsi Masyarakat Atas Diusulkan Dikenakan Pajak Lebih Tinggi

"Tetapi juga akan berdampak buruk kepada perekonomian Indonesia secara umum,” ujar Felippa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/6).

Felippa menegaskan dampak tersebut adalah meningkatkan harga pangan, mengancam ketahanan pangan, hingga mempengaruhi perekonomian Indonesia secara keseluruhan karena akan mempengaruhi konsumsi masyarakat.

Ia mengatakan pengenaan PPN pada sembako mengancam ketahanan pangan terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah sehingga lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan yang bernutrisi karena harganya mahal.

"Menambah PPN akan menaikkan harga dan memperparah situasi apalagi di tengah pandemi ketika pendapatan masyarakat berkurang,” tegasnya

Warga memindai kode batang untuk pembayaran non tunai di salah satu los sembako di Pasar Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (11/5/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

Ia menjelaskan pangan berkontribusi besar pada pengeluaran rumah tangga sementara bagi masyarakat berpendapatan rendah belanja kebutuhan pangan bisa mencapai sekitar 56 persen dari pengeluaran rumah tangga mereka.

Oleh sebab itu, ia menegaskan pengenaan PPN pada sembako tentu akan lebih memberatkan bagi golongan tersebut.

Terlebih lagi, PPN yang ditarik atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada akhirnya akan dibebankan oleh pengusaha kepada konsumen.

Berdasarkan Economist Intelligence Unit's Global Food Security Index, ketahanan pangan Indonesia sendiri berada di peringkat 65 dari 113 negara.

Salah satu faktor di balik rendahnya peringkat ketahanan pangan Indonesia ini adalah masalah keterjangkauan.

Keterjangkauan pangan yang menurun dengan sendirinya akan mendorong lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah menuju ke bawah garis kemiskinan.

Semakin banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah jatuh ke bawah garis kemiskinan dapat terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk September 2020.

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah 2,7 juta dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

“Jumlah penduduk miskin sudah mencapai 27,55 juta orang atau 10,19 persen penduduk Indonesia,” ujarnya

Data BPS tersebut juga menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan yang terjadi hingga 2019 terhenti di tahun berikutnya sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19.

Ia melanjutkan, kenaikan harga juga akan mendorong inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat sehingga masyarakat mengurangi belanja.

Di sisi lain, belanja rumah tangga dan konsumsi pemerintah merupakan komponen pertumbuhan ekonomi yang relatif dapat didorong dalam jangka pendek untuk memulihkan perekonomian nasional. (Asp)

Baca Juga

Bersiap, Beli Sembako Bakal Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bom Meledak di Katedral Makassar, PGI Minta Umat Tenang
Indonesia
Bom Meledak di Katedral Makassar, PGI Minta Umat Tenang

Peristiwa ledakan di depan katedral terjadi saat umat Kristen di Indonesia merayakan Minggu Palmarum, peristiwa masuknya Yesus ke Jerusalem sebagai Mesias.

Vaksin Keliling Hari Ini, Cek Lokasinya
Indonesia
Vaksin Keliling Hari Ini, Cek Lokasinya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan vaksin mobil keliling di tiga kota administrasi Jakarta.

KPK Garap Eks Kepala Bakamla Ari Soedewo
Indonesia
KPK Garap Eks Kepala Bakamla Ari Soedewo

Ari bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka PT Merial Esa dan mantan Ketua ULP Bakamla Leni Marlena.

Mahasiswa ITS Bangun V-Eco Sebagai Solusi Pariwisata Era Pandemi
Indonesia
Mahasiswa ITS Bangun V-Eco Sebagai Solusi Pariwisata Era Pandemi

V-Eco sendiri, menurut Ulil, dirancang dalam bentuk website yang memiliki video virtual dengan fokusan.

10 Instansi Paling Diburu Pelamar CPNS, Nomor 1 Kantor Yasonna Laoly
Indonesia
10 Instansi Paling Diburu Pelamar CPNS, Nomor 1 Kantor Yasonna Laoly

Masyarakat sudah mulai melamar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021.

Komisi III Minta LPSK Segera Datangi Saksi dan Korban Teror Gereja Makasar
Indonesia
Komisi III Minta LPSK Segera Datangi Saksi dan Korban Teror Gereja Makasar

"Berikanlah jaminan dan perawatan kepada mereka sebagaimana yang diatur dalam undang-undang,” kata Hinca

Hati-hati, Nomor WA Wagub DKI Di-hack
Indonesia
Hati-hati, Nomor WA Wagub DKI Di-hack

Aksi tindak kejahatan bukan saja menyasar pada kalangan masyarakat umum, tapi juga seorang pejabat nomor dua di Ibu Kota Jakarta.

Pemerintah Gelar Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Produk Halal
Indonesia
Pemerintah Gelar Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Produk Halal

Setelah mengikuti program pelatihan peserta yang dinilai memenuhi kualifikasi akan mendapatkan sertifikasi halal dan juga akan diarahkan untuk mengakses layanan pendampingan di pusat layanan usaha terpadu UMKM di daerah.

Kebutuhan Oksigen Medis Meningkat 4 Ribu Ton Per Hari
Indonesia
Kebutuhan Oksigen Medis Meningkat 4 Ribu Ton Per Hari

Kementerian Kesehatan mendorong para pelaku usaha industri gas menambah alokasi produksi oksigen bagi pelayanan kesehatan di tengah situasi lonjakan pasien COVID-19 di berbagai rumah sakit.

Argentina Selidiki Kematian Diego Maradona
Indonesia
Argentina Selidiki Kematian Diego Maradona

Otoritas hukum Argentina pada Minggu (20/11) menyita data rekam jejak medis dari dokter yang menangani Diego Maradona.