Pemberlakuan Ganjil-Genap Keputusan Tergesa-gesa dan Bukan Solusi Atasi Macet Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho (Ombudsman.go.id)

Merahputih.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jakarta Raya menyebut pemberlakuan ganji genap mulai 3 Agustus 2020 sebagai keputusan tergesa-gesa. Ombudsman menilai, keputusan itu bukan solusi menyelesaikan masalah kemacetan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

"Pemberlakuan ganjil genap di tengah kenaikan angka COVID-19 di Jakarta merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan tidak memiliki perspektif yang utuh tentang kebencanaan," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho dalam keterangan tertulis, Senin (3/8).

Baca Juga:

Selama Pandemi Corona, Perampokan Minimarket di Jakarta Meningkat

Penyelesaian kemacetan di Jakarta selama masa PSBB transisi I dan II harus berangkat dari akar masalah. Akar masalah kemacetan adalah tingginya jumlah pelaju (pengendara) dari wilayah penyangga Jakarta menyebabkan kemacetan di jam-jam sibuk termasuk penumpukan penumpang di transportasi publik salah satunya di 'commuter line' Jabodetabek.

Tingginya angka pelaju dan penumpukan penumpang di transportasi publik disebabkan oleh ketidakpatuhan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD dalam membatasi jumlah pegawai masuk kantor.

"Karena intansi, lembaga dan perusahaan tetap menerapkan jumlah karyawan yang masuk di atas 50 persen," ucap Teguh.

Dalam grup diskusi terarah (FGD) yang diadakan ORI Perwakilan Jakarta pada 26 Juni 2020 lalu, diperoleh fakta dari data yang dipaparkan para pemangku di bidang transportasi bahwa kenaikan pengguna transportasi pribadi dan transportasi publik naik sejak pemberlakuan PSBB transisi 1 dan 2 di jam-jam sibuk.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho (ANTARA/HO-Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya)
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho (ANTARA/HO-Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya)

FGD yang dihadiri para pemangku kepentingan di bidang transportasi, yakni Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Organda, TransJakarta dan PT KCI, juga mengungkapkan, angka kepadatan lalu lintas pada jam sibuk di ruas tol wilayah Jakarta dan arus jalan dalam kota sudah mencapai kepadatan 96 persen dari angka normal sebelum pandemi.

Fakta lainnya disampaikan PT KCI yang mencatatkan pertumbuhan penumpang 'commuter line' mencapai angka 4-7 persen per minggunya.

"Pada Juli 2020 mencatatkan angka tertinggi mencapai 420.000 penumpang per hari atau mendekati angka psikologis 50 persen dari total penumpang harian sebelum pandemi berlangsung," ujar Teguh.

Angka tersebut belum mencakup para pelaju yang menggunakan kendaraan roda dua sebagai alat transportasi ke tempat kerja.

Ombudsman memperkirakan dengan total penggabungan angka pelaju pengguna 'commuter line', kendaraan pribadi roda empat dan roda dua, jumlah warga yang berangkat dan pulang dari tempat kerjanya di atas angka 75 persen.

Oleh karena itu, lanjut Teguh, yang harus dibatasi adalah jumlah pelaju yang berangkat dan pulang kerja ke Jakarta.

Baca Juga:

Pemprov Lain Mulai Terapkan New Normal, Ganjar: Jateng Tak Ingin Tergesa-gesa

Menurut dia, memberlakukan ganjil genap tanpa didahului melakukan pengawasan dan penindakan terhadap instansi, lembaga dan perusahaan yang melanggar hanya akan mengalihkan para pelaju dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.

"Pembatasan itu hanya mungkin dilakukan jika Pemprov DKI secara tegas membatasi jumlah pegawai dari instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta yang bekerja di Jakarta," ujar Teguh. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Tawarkan Sukuk Wakaf Tunai Buat Danai Program Sosial
Indonesia
Pemerintah Tawarkan Sukuk Wakaf Tunai Buat Danai Program Sosial

Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.

 Luhut Sebut Larangan Mudik Mulai Berlaku 24 April 2020
Indonesia
Luhut Sebut Larangan Mudik Mulai Berlaku 24 April 2020

"Larangan mudik ini akan berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, 24 April 2020. Namun, untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei 2020," kata Luhut

Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar Ajukan Kasasi ke MA
Indonesia
Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar Ajukan Kasasi ke MA

Permohonan kasasi itu dilayangkan Emirsyah melalui tim kuasa hukumnya, Luhut Pangaribuan

BUMN Bakal Dipangkas Jadi 100 Perusahaan
Indonesia
BUMN Bakal Dipangkas Jadi 100 Perusahaan

Saat ini masih terus dilakukan assessment atas portofolio dari semua BUMN untuk memilah dan memastikan terpenuhinya dua kriteria dasar tersebut.

Jokowi Ingin Corona Tuntas Secepatnya, Pengamat: Semua Elemen Harusnya Peka
Indonesia
Jokowi Ingin Corona Tuntas Secepatnya, Pengamat: Semua Elemen Harusnya Peka

Pernyataan Presiden Jokowi menyiratkan suatu keinginan agar masalah COVID-19 diselesaikan secepat-cepatnya.

Bawaslu Dukung Rencana Facebook Buka Data Dana Calon Kepala Daerah
Indonesia
Bawaslu Dukung Rencana Facebook Buka Data Dana Calon Kepala Daerah

"Memang dalam Pilkada tidak mengenal berapa pembatasan dana yang dipakai untuk iklan, tetapi itu bisa menjadi bagian untuk akuntabilitas saat pelaporan dana kampanye," tegasnya.

Pemda NTT Gandeng Perusahaan Singapura Pantau Aktivitas di TN Komodo
Indonesia
Pemda NTT Gandeng Perusahaan Singapura Pantau Aktivitas di TN Komodo

Semua aktifitas dalam kawasan Taman Nasional Komodo akan mudah dimonitor

 Meski Didemo Sekelompok Massa, PKS Dukung Penyelenggaraan DWP 2019 di Jakarta
Indonesia
Meski Didemo Sekelompok Massa, PKS Dukung Penyelenggaraan DWP 2019 di Jakarta

"Kita gak larang seni budaya. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangannya itu harus berdasarkan kepada ketaatan hukum. Itu intinya jadi monggo bermusik dan seni budaya tapi selalu pada aturan yang ada," kata Suhaimi

PA 212 Ogah Usung Prabowo di Pilpres 2024, Gerindra Solo Tidak Khawatir
Indonesia
PA 212 Ogah Usung Prabowo di Pilpres 2024, Gerindra Solo Tidak Khawatir

Ardianto mengungkapkan Gerindra merupakan partai nasionalis yang sudah berpengalaman dalam mengikuti pertarungan di Pilpres dan Pileg

Kemenhub Ancam Cabut Izin Terbang Maskapai Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
Kemenhub Ancam Cabut Izin Terbang Maskapai Langgar Protokol Kesehatan

Maskapai yang melanggar akan ditindak tegas dengan mencabut izin terbang.