Pemberlakuan Ganjil-Genap Keputusan Tergesa-gesa dan Bukan Solusi Atasi Macet Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho (Ombudsman.go.id)

Merahputih.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jakarta Raya menyebut pemberlakuan ganji genap mulai 3 Agustus 2020 sebagai keputusan tergesa-gesa. Ombudsman menilai, keputusan itu bukan solusi menyelesaikan masalah kemacetan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

"Pemberlakuan ganjil genap di tengah kenaikan angka COVID-19 di Jakarta merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan tidak memiliki perspektif yang utuh tentang kebencanaan," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho dalam keterangan tertulis, Senin (3/8).

Baca Juga:

Selama Pandemi Corona, Perampokan Minimarket di Jakarta Meningkat

Penyelesaian kemacetan di Jakarta selama masa PSBB transisi I dan II harus berangkat dari akar masalah. Akar masalah kemacetan adalah tingginya jumlah pelaju (pengendara) dari wilayah penyangga Jakarta menyebabkan kemacetan di jam-jam sibuk termasuk penumpukan penumpang di transportasi publik salah satunya di 'commuter line' Jabodetabek.

Tingginya angka pelaju dan penumpukan penumpang di transportasi publik disebabkan oleh ketidakpatuhan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD dalam membatasi jumlah pegawai masuk kantor.

"Karena intansi, lembaga dan perusahaan tetap menerapkan jumlah karyawan yang masuk di atas 50 persen," ucap Teguh.

Dalam grup diskusi terarah (FGD) yang diadakan ORI Perwakilan Jakarta pada 26 Juni 2020 lalu, diperoleh fakta dari data yang dipaparkan para pemangku di bidang transportasi bahwa kenaikan pengguna transportasi pribadi dan transportasi publik naik sejak pemberlakuan PSBB transisi 1 dan 2 di jam-jam sibuk.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho (ANTARA/HO-Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya)
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho (ANTARA/HO-Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya)

FGD yang dihadiri para pemangku kepentingan di bidang transportasi, yakni Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Organda, TransJakarta dan PT KCI, juga mengungkapkan, angka kepadatan lalu lintas pada jam sibuk di ruas tol wilayah Jakarta dan arus jalan dalam kota sudah mencapai kepadatan 96 persen dari angka normal sebelum pandemi.

Fakta lainnya disampaikan PT KCI yang mencatatkan pertumbuhan penumpang 'commuter line' mencapai angka 4-7 persen per minggunya.

"Pada Juli 2020 mencatatkan angka tertinggi mencapai 420.000 penumpang per hari atau mendekati angka psikologis 50 persen dari total penumpang harian sebelum pandemi berlangsung," ujar Teguh.

Angka tersebut belum mencakup para pelaju yang menggunakan kendaraan roda dua sebagai alat transportasi ke tempat kerja.

Ombudsman memperkirakan dengan total penggabungan angka pelaju pengguna 'commuter line', kendaraan pribadi roda empat dan roda dua, jumlah warga yang berangkat dan pulang dari tempat kerjanya di atas angka 75 persen.

Oleh karena itu, lanjut Teguh, yang harus dibatasi adalah jumlah pelaju yang berangkat dan pulang kerja ke Jakarta.

Baca Juga:

Pemprov Lain Mulai Terapkan New Normal, Ganjar: Jateng Tak Ingin Tergesa-gesa

Menurut dia, memberlakukan ganjil genap tanpa didahului melakukan pengawasan dan penindakan terhadap instansi, lembaga dan perusahaan yang melanggar hanya akan mengalihkan para pelaju dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.

"Pembatasan itu hanya mungkin dilakukan jika Pemprov DKI secara tegas membatasi jumlah pegawai dari instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta yang bekerja di Jakarta," ujar Teguh. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
El Salvador Negara Pertama Sahkan Bitcoin, Investasi 3 Koin Langsung Jadi Warga Negara
Dunia
El Salvador Negara Pertama Sahkan Bitcoin, Investasi 3 Koin Langsung Jadi Warga Negara

Presiden Bukele menjanjikan kewarganegaraan El Salvador kepada orang yang berinvestasi minimal 3 bitcoin

PKS Dorong Percepatan RUU Minuman Beralkohol
Indonesia
PKS Dorong Percepatan RUU Minuman Beralkohol

RUU Minuman Beralkohol akan memuat sejumlah larangan dan pembatasan peredaran minuman beralkohol di Indonesia

Begini Operasi Yustisi 14 Hari Satpol PP Jakarta
Indonesia
Begini Operasi Yustisi 14 Hari Satpol PP Jakarta

Operasi simpatik ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar selalu disiplin menaati protokol kesehatan.

Sembilan Anggota KKB Tertembak saat Penyerbuan Satgas Nemangkawi
Indonesia
Sembilan Anggota KKB Tertembak saat Penyerbuan Satgas Nemangkawi

Penyerbuan TNI-Polri ke markas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Puncak menyebabkan sembilan orang dari pihak gerombolan sparatis itu terkena tembakan.

96 Ribu Lebih Vaksin COVID-19 Disebar ke Seluruh Banten
Indonesia
96 Ribu Lebih Vaksin COVID-19 Disebar ke Seluruh Banten

Jumlah vaksin COVID-19 Sinovac yang telah didistribusikan ke kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten hingga saat ini sudah mencapai 96.276 vial

KPU-Bawaslu Didorong Bikin Aturan Kampanye Daring
Indonesia
KPU-Bawaslu Didorong Bikin Aturan Kampanye Daring

KPU-Bawaslu Didorong Bikin Aturan Kampanye Daring

274.246 Dilakukan Tes, 49 Ribu di Antaranya Positif COVID-19
Indonesia
274.246 Dilakukan Tes, 49 Ribu di Antaranya Positif COVID-19

Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia hingga saat ini masih belum bisa dikendalikan.

APBD DKI 2021 Fokus Pada Penanganan COVID-19
Indonesia
APBD DKI 2021 Fokus Pada Penanganan COVID-19

Raperda APBD 2021 yang telah diserahkan ke DPRD ini diharapkan dapat dibahas dengan cepat dan tepat

Densus Masih Proses Munarman untuk Selesaikan Kasus Dugaan Terorisme
Indonesia
Densus Masih Proses Munarman untuk Selesaikan Kasus Dugaan Terorisme

Munarman ditangkap Densus 88 Polri di rumahnya di Perumahan Modernhills, Pamulang, Tangerang Selatan