Pemberian Kartu Prakerja Bagi Pekerja yang Terdampak COVID-19 Keliru Sekjen PAN Eddy Soeparno. Foto: Twitter/@eddy_soeparno

MerahPutih.Com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno menilai, langkah pemerintah memberiman pemberian Kartu Prakerja untuk mengatasi dampak sosial ekonomi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 tidak tepat.

Eddy mengatakan, program tersebut kurang tepat karena Kartu Prakerja bertujuan meningkatkan keterampilan orang yang sedang mencari kerja.

Baca Juga:

Sekjen PAN Sarankan Pemerintah Subsidi Gaji untuk Cegah PHK Massal

"Karena program Kartu Prakerja pada hakikatnya untuk memberikan skill tambahan, peningkatan kapasitas dari orang yang mencari kerja," ujar Eddy dalam diskusi online DPP PAN bertema Mencegah PHK Massal, Menyelamatkan Ekonomi Nasional, Jumat (17/4).

Eddy mengatakan, dalam kondisi saat ini yang perlu dibantu adalah orang-orang yang kehilangan pekerjaan.

Dengan demikian jika merujuk kepada tujuan dibuatnya Kartu Prakerja tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat ini.

Eddy Soeparno kritik pemberian kartu prakerja kepada pekerja yang terdampak Covid-19
Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. (MP/Mauritz)

"Sekarang ini kita justru ingin membantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Ini (pemberian Kartu Prakerja) tidak tepat," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.

"Jadi konsep awal, yang tepat adalah memberikan social safety net kepada dunia usaha," kata dia.

Ia meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat mengambil langkah cepat demi mencegah terjadinya PHK massal selama pandemi virus corona atau Covid-19.

Ia menyampaikan bahwa ada skema dukungan gaji atau income support yang bisa diterapkan pemerintah.

Kebijakan ini memang tidak lazim, namun kondisi perekonomian dunia juga dilanda krisis global.

"Sehingga negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Amerika Serikat menerapkan kebijakan income support ini," tutur Eddy.

Menurut Eddy, kenaikan angka PHK dalam situasi bencana non alam saat ini sangat cepat. Itu pun menyeluruh dari sektor formal mau pun informal yang turut menjadi penyangga ekonomi nasional.

"Dampak PHK menimbulkan masalah sosial dan membebani APBN. Belum lagi arus pekerja yang kembali ke kampung halaman akan menjadi tambahan beban bagi daerah," jelas dia.

Eddy menilai, dunia usaha baik itu sektor industri hingga UMKM kini tengah menunggu pemerintah mengambil keputusan dengan cepat dan tepat sasaran.

Terlebih, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat meyebut bahwa sudah ada 1,5 juta pekerja yang dirumahkan dengan 10 persen di antaranya terkena PHK.

"Jangan sampai kita terlambat dan salah menentukan kebijakan. Karena kegagalan menangani gelombang PHK akan mengakibatkan dunia usaha pailit dan naiknya kredit macet di bank," imbuh Eddy.

Ia juga mengatakan bahwa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah membuat mesin ekonomi nasional berhenti secara mendadak.

Baca Juga:

PSBB di Bandung Raya Dimulai Rabu 22 April 2020

Berhentinya mesin ekonomi, imbuhnya, membuat para pekerja baik di sektor formal maupun informal terkena dampaknya.

Eddy Soeparno menyatakan saat ini angka pengangguran di Indonesia jumlahnya meningkat signifikan.

“Ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terkenda dampak baik dirumahkan, PHK, atau tanpa gaji. Yang sangat mencengangkan adalah proses itu terjadi dalam waktu singkat,” pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Terdampak Corona, Sektor Wisata di Yogyakarta Kehilangan Pemasukan Ratusan Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPP Sebut Indonesia Butuh RUU Larangan Minol
Indonesia
PPP Sebut Indonesia Butuh RUU Larangan Minol

"RUU ini sudah sangat-sangat urgen, karena konsumsi alkohol sangat merugikan," kata Illiza

Fraksi PDIP DKI Klaim Anies Enggak Awasi Perkantoran Hingga Jadi Klaster Baru
Indonesia
Fraksi PDIP DKI Klaim Anies Enggak Awasi Perkantoran Hingga Jadi Klaster Baru

Harusnya, Anies Baswedan serta jajarannya sedari awal sudah melakukan pengawasan ketat

Kemenangan Telak Anak dan Mantu Jokowi
Indonesia
Kemenangan Telak Anak dan Mantu Jokowi

Bobby dan Gibran yang merupakan keluarga Presiden Joko Widodo dinilai kredibel dan sosok muda yang membawa perubahan ke arah lebih baik.

Pimpinan DPR Minta Jangan Ada yang Ragukan Sosok Listyo Sigit
Indonesia
Pimpinan DPR Minta Jangan Ada yang Ragukan Sosok Listyo Sigit

Sepanjang kemampuan dan kapabilitasnya bisa, passionnya ada, bismillah

1000 Petugas KPPS Reaktif COVID-19 di NTB
Indonesia
1000 Petugas KPPS Reaktif COVID-19 di NTB

Total seluruh anggota KPPS di tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada sebanyak 42.609 orang dan petugas ketertiban sebanyak 12.174 orang.

PDIP Kritik Pemprov DKI Larang Industri Pariwisata Gelar Perayaan Tahun Baru
Indonesia
PDIP Kritik Pemprov DKI Larang Industri Pariwisata Gelar Perayaan Tahun Baru

Kebijakan Pemprov DKI melarang industri pariwisata menggelar acara perayaan malam tahun baru 2021 dinilai berlebihan.

IKAPPI Minta Anies Enggak Sekat Pedagang Saat PSBB Total
Indonesia
IKAPPI Minta Anies Enggak Sekat Pedagang Saat PSBB Total

DPP IKAPPI mendorong Pemda DKI untuk memberikan stimulus kepada pedagang

PNS Dilarang Ambil Cuti Tambahan Buat Lebaran
Indonesia
PNS Dilarang Ambil Cuti Tambahan Buat Lebaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang berisi penetapan cuti bersama pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk 2021 sebanyak dua hari.

Komjen Listyo Harus Punya Komitmen Tinggi Berantas Korupsi dan Pungli
Indonesia
Komjen Listyo Harus Punya Komitmen Tinggi Berantas Korupsi dan Pungli

"Jadi, harus ada komitmen tinggi dari Kapolri baru untuk memberantas korupsi dan pungli ditubuh Polri,” kata Fickar

Jokowi Apresiasi Para Tenaga Medis yang Bekerja Penuh Dedikasi
Indonesia
Jokowi Apresiasi Para Tenaga Medis yang Bekerja Penuh Dedikasi

Ia mengingatkan seluruh masyarakat agar disiplin