Pemberian Kartu Prakerja Bagi Pekerja yang Terdampak COVID-19 Keliru Sekjen PAN Eddy Soeparno. Foto: Twitter/@eddy_soeparno

MerahPutih.Com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno menilai, langkah pemerintah memberiman pemberian Kartu Prakerja untuk mengatasi dampak sosial ekonomi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 tidak tepat.

Eddy mengatakan, program tersebut kurang tepat karena Kartu Prakerja bertujuan meningkatkan keterampilan orang yang sedang mencari kerja.

Baca Juga:

Sekjen PAN Sarankan Pemerintah Subsidi Gaji untuk Cegah PHK Massal

"Karena program Kartu Prakerja pada hakikatnya untuk memberikan skill tambahan, peningkatan kapasitas dari orang yang mencari kerja," ujar Eddy dalam diskusi online DPP PAN bertema Mencegah PHK Massal, Menyelamatkan Ekonomi Nasional, Jumat (17/4).

Eddy mengatakan, dalam kondisi saat ini yang perlu dibantu adalah orang-orang yang kehilangan pekerjaan.

Dengan demikian jika merujuk kepada tujuan dibuatnya Kartu Prakerja tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat ini.

Eddy Soeparno kritik pemberian kartu prakerja kepada pekerja yang terdampak Covid-19
Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. (MP/Mauritz)

"Sekarang ini kita justru ingin membantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Ini (pemberian Kartu Prakerja) tidak tepat," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.

"Jadi konsep awal, yang tepat adalah memberikan social safety net kepada dunia usaha," kata dia.

Ia meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat mengambil langkah cepat demi mencegah terjadinya PHK massal selama pandemi virus corona atau Covid-19.

Ia menyampaikan bahwa ada skema dukungan gaji atau income support yang bisa diterapkan pemerintah.

Kebijakan ini memang tidak lazim, namun kondisi perekonomian dunia juga dilanda krisis global.

"Sehingga negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Amerika Serikat menerapkan kebijakan income support ini," tutur Eddy.

Menurut Eddy, kenaikan angka PHK dalam situasi bencana non alam saat ini sangat cepat. Itu pun menyeluruh dari sektor formal mau pun informal yang turut menjadi penyangga ekonomi nasional.

"Dampak PHK menimbulkan masalah sosial dan membebani APBN. Belum lagi arus pekerja yang kembali ke kampung halaman akan menjadi tambahan beban bagi daerah," jelas dia.

Eddy menilai, dunia usaha baik itu sektor industri hingga UMKM kini tengah menunggu pemerintah mengambil keputusan dengan cepat dan tepat sasaran.

Terlebih, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat meyebut bahwa sudah ada 1,5 juta pekerja yang dirumahkan dengan 10 persen di antaranya terkena PHK.

"Jangan sampai kita terlambat dan salah menentukan kebijakan. Karena kegagalan menangani gelombang PHK akan mengakibatkan dunia usaha pailit dan naiknya kredit macet di bank," imbuh Eddy.

Ia juga mengatakan bahwa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah membuat mesin ekonomi nasional berhenti secara mendadak.

Baca Juga:

PSBB di Bandung Raya Dimulai Rabu 22 April 2020

Berhentinya mesin ekonomi, imbuhnya, membuat para pekerja baik di sektor formal maupun informal terkena dampaknya.

Eddy Soeparno menyatakan saat ini angka pengangguran di Indonesia jumlahnya meningkat signifikan.

“Ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terkenda dampak baik dirumahkan, PHK, atau tanpa gaji. Yang sangat mencengangkan adalah proses itu terjadi dalam waktu singkat,” pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Terdampak Corona, Sektor Wisata di Yogyakarta Kehilangan Pemasukan Ratusan Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPIP Kukuh Gelar Upacara Kelahiran Pancasila Saat Pagebluk, Ini Aturan Mainnya
Indonesia
BPIP Kukuh Gelar Upacara Kelahiran Pancasila Saat Pagebluk, Ini Aturan Mainnya

Biasanya, peserta upacara terdiri dari 9 pasukan upacara yang mewakili TNI-Polri, ASN, mahasiswa dan pelajar

PRJ Digelar Akhir Tahun 2020
Indonesia
PRJ Digelar Akhir Tahun 2020

Ralph mengatakan, manajemen PT JIExpo akan mengumumkan kepada publik lebih lanjut terkait tanggal resmi penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2020.

Nasabah Gagal Bayar PT MPIP Banjiri Gedung MPR/DPR dengan Karangan Bunga
Indonesia
Nasabah Gagal Bayar PT MPIP Banjiri Gedung MPR/DPR dengan Karangan Bunga

Polda Metro Jaya menyatakan sudah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut

Sepekan Terakhir, Kasus Klaster Perkantoran di Jakarta Alami Penurunan
Indonesia
Sepekan Terakhir, Kasus Klaster Perkantoran di Jakarta Alami Penurunan

kasus positif di perkantoran pada tanggal 21-27 September hanya 4,1 persen atau 379 kasus dengan jumlah 51 kasus.

Bupati Padang Lawas Terseret Kasus Suap Eks Pejabat MA Nurhadi
Indonesia
Bupati Padang Lawas Terseret Kasus Suap Eks Pejabat MA Nurhadi

KPK menetapkan eks Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono tersangka.

DPRD DKI Sepakat Pemilihan Wagub Dilakukan Cara Voting Tertutup
Indonesia
DPRD DKI Sepakat Pemilihan Wagub Dilakukan Cara Voting Tertutup

DPRD DKI Jakarta akhirnya bersepakat bahwa mekanisme pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno dilakukan dengan cara voting tertutup.

 Jadi Negara Maju, Ekspor Tekstil AS-Indonesia Diprediksi Tak Terpengaruh
Indonesia
Jadi Negara Maju, Ekspor Tekstil AS-Indonesia Diprediksi Tak Terpengaruh

"Selama ini antara Indonesia dan Amerika tidak ada problem. Amerika mau terima banyak barang dari Indonesia. Dan Indonesia mau beli banyak US Cotton dari Amerika no problem (tidak masalah)," ujar Andy

CFD di 30 Titik, Pemprov DKI Sebut tak Ada Kerumunan
Indonesia
CFD di 30 Titik, Pemprov DKI Sebut tak Ada Kerumunan

"Pesepeda memang banyak dan mereka terus bergerak dan tidak menimbulkan kerumunan," ujar Syafrin

[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Ma’ruf Amin Izinkan Warga Mudik Lewat Tol Langit
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Ma’ruf Amin Izinkan Warga Mudik Lewat Tol Langit

Beredar melalui media sosial (medsos) Facebook, sebuah tangkapan layar memperlihatkan pemberitaan milik portal daring media swasta.

Dirut Baru PLN Diminta Serius Libatkan Pengusaha Daerah
Indonesia
Dirut Baru PLN Diminta Serius Libatkan Pengusaha Daerah

Maming meminta agar Zulkifli Zaini melibatkan pengusaha-pengusaha daerah dalam pengadaan pembangkit listrik nasional