Pemberian Hukuman Disiplin PNS Terpantau Lewat IDIS Ilustrasi PNS. (Foto: Pemprov DKI).

MerahPutih.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) membentuk Sistem Pengawasan Disiplin ASN yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terintegrasi melalui Integrated Dicipline System (IDIS).

Sistem tersebut, dapat diakses melalui https://idis.bkn.go.id dan wajib digunakan instansi sebagai bagian langkah preventif dan korektif dalam penanganan pelanggaran terhadap ketentuan manajemen ASN khususnya disiplin pegawai.

Baca Juga:

APBD 2021 Dibahas, PSI Prediksi Tunjangan PNS DKI Kembali Dipotong

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono mengatakan, pembentukan sistem pengawasan terintegrasi secara nasional ini dilakukan sebagai bagian dari kewenangan BKN dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN.

Pembentukan IDIS ini, kata ia, wujud teknis pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 53/2010.

Ia mengatakan, sistem monitoring pengawasan disiplin ASN secara nasional, tidak hanya diperuntukkan untuk pengawasan individu ASN, tetapi untuk mengawasi tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin.

IDIS, tegas ia, didesain sebagai upaya early warning system dalam melakukan pengawasan khususnya terhadap disiplin pegawai secara nasional dan memudahkan PPK Instansi dalam menetapkan dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai prosedur.

"Termasuk meminimalisasi faktor subjektif dalam proses hukuman disiplin pegawai di Instansinya karena sistem ini terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian atau SAPK BKN," kata Paryono.

Pembangunan IDIS, tegas ia, memberikan standar kepada Pengelola Kepegawaian masing-masing Instansi Pemerintah dalam melakukan penegakan disiplin secara tepat sesuai prosedur serta menjamin objektivitas yang dilakukan PPK atau pejabat yang berwenang menghukum dalam melakukan proses hukuman disiplin.

Situs Integrated Dicipline System (IDIS)
Situs Integrated Dicipline System (IDIS). (Foto: Tangkapan Layar)

"Juga membangun budaya tertib administrasi dan menjalankan norma, standar, prosedur, dan kriteria disiplin PNS serta membentuk kolaborasi antarunsur kepegawaian, unsur pengawasan, unsur pejabat lain yang terlibat di masing-masing instansi pemerintah dengan BKN," katanya dalam keteranganya, Senin (25/1).

Ia memastikan, jika sistem pengawasan terintegrasi ini menjadi stimulus baru dalam upaya pencegahan, penegakan, hingga penanganan penjatuhan hukum disiplin pegawai yang berdampak pada s efisiensi dalam proses pemberian hukuman disiplin, seluruh proses pemberian hukuman disiplin akan terdata secara real time, terintegrasi dengan basis data kepegawaian nasional melalui SAPK, dan transparansi dalam proses pemberian hukuman disiplin dengan melibatkan pengawasan dari berbagai unsur yang menangani proses disiplin pegawai.

"Termasuk dengan BKN sebagai Instansi yang diberikan mandat oleh UU ASN dalam pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen kepegawaian ASN," tegasnya. (Asp)

Baca Juga:

DPR Setuju Usulan Uang Pensiun PNS Rp1 Miliar, Asal...

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahfud MD: Revisi UU ITE Kini Berada di Kemenkumham
Indonesia
Mahfud MD: Revisi UU ITE Kini Berada di Kemenkumham

Mahfud MD mengatakan, revisi UU ITE kini berada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk diteruskan ke proses legislasi di DPR.

Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga Kedelai
Indonesia
Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga Kedelai

Penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kedelai agar produksi tahu tempe tetap berjalan dan harganya tetap terjangkau oleh masyarakat luas.

PDIP Yakin Ada Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
PDIP Yakin Ada Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

Tak menuntut kemungkinan ada fraksi lain menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswesan terkait Formula E.

Ketua MPR: Indonesia Memang Bukan Negara Agama
Indonesia
Ketua MPR: Indonesia Memang Bukan Negara Agama

Bamsoet mengajak masyarakat tidak lagi terjerumus dalam perdebatan maupun hasutan pro dan kontra legalisasi investasi minuman keras

Kasus Proyek Fiktif, Lima Bekas Petinggi Waskita Karya Dituntut 6-9 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Proyek Fiktif, Lima Bekas Petinggi Waskita Karya Dituntut 6-9 Tahun Penjara

KPK menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum lima bekas petinggi PT Waskita Karya karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

[HOAKS atau FAKTA] Vaksin COVID-19 Berbahaya Buat Perempuan Haid
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Vaksin COVID-19 Berbahaya Buat Perempuan Haid

Sebuah akun Facebook yang berasal dari India membagikan postingan terkait imbauan untuk tidak vaksinasi bagi perempuan sebelum dan setelah 5 hari menstruasi.

PPKM Lanjut Hingga 23 Agustus, Ganjil Genap Ikut Diperpanjang
Indonesia
PPKM Lanjut Hingga 23 Agustus, Ganjil Genap Ikut Diperpanjang

Pihaknya telah memasang rambu-rambu lalu lintas di 8 ruas jalan itu

PAN Tegur Kader yang Usulkan RS COVID-19 Khusus Pejabat
Indonesia
PAN Tegur Kader yang Usulkan RS COVID-19 Khusus Pejabat

Sikap kader PAN tersebut tidak tepat, karena seharusnya sesuai dengan Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945 setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tanpa diskriminasi dan sekat stratifikasi sosial.

DKI Berencana Jadikan 100 Sekolah untuk Percontohan Belajar Tatap Muka
Indonesia
DKI Berencana Jadikan 100 Sekolah untuk Percontohan Belajar Tatap Muka

Saat ini Pemprov tengah melakukan kajian dan penelitian

Pemerintah Nyatakan Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa Magnitudo 6,0 di Melbourne
Indonesia
Pemerintah Nyatakan Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa Magnitudo 6,0 di Melbourne

Sebagai informasi, gempa bermagnitudo 6,0 terjadi di dekat Melbourne, Australia, pada Rabu (22/9/2021)