Pemberian Hak Asimilasi di Rumah Bagi Narapidana dan Anak Diperpanjang Ilustrasi (Foto: Antara)

Merahputih.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperpanjang kebijakan pemberian hak asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Perpanjangan tersebut bersifat mendesak.

"Karena ancaman potensi penularan COVID-19 yang masih berlangsung dan sangat tinggi ke dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak," ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Reynhard Silitonga dalam keterangannya, Kamis (1/7).

Baca Juga:

Puluhan Orang Narapidana Dapat Remisi Imlek

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) nomor 24 tahun 2021 sebagai perubahan atas Permenkumham nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB) bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

Perubahan aturan tersebut harus segera dilakukan sebagai penanganan lanjutan dalam upaya mencegah semaksimal mungkin potensi penyebaran COVID-19 di lapas, rutan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Perubahan Permenkumham tersebut tidak hanya berkaitan dengan perpanjangan asimilasi di rumah, namun juga terkait dengan perubahan rujukan regulasi terbaru dan perluasan jangkauan penerima hak integrasi dan asimilasi di rumah.

Penjara
Ilustrasi penjara. (Foto: MP)

Adapun perubahan dilakukan pada pasal 11 ayat (3) huruf d terkait narapidana penerima asimilasi dan pasal 45 tentang perluasan jangkauan penerima asimilasi, PB, CMB, dan CB bagi narapidana anak yang semula berlaku pada narapidana dua per tiga masa pidana-nya, dan setengah masa pidana untuk anak sampai dengan 30 Juni 2021. Kini aturan tersebut diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021.

Nantinya semakin banyak yang melaksanakan hak asimilasi dan integrasinya di rumah, tentunya dengan pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan di balai pemasyarakatan.

Atas kebijakan tersebut masyarakat diharapkan mau berperan serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan asimilasi di rumah. Di saat bersamaan Kemenkumham terus melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan penyebaran COVID-19.

Baca Juga:

119.175 Napi Terima Remisi HUT ke-75 RI, Negara Hemat 167 Miliar

Sebelumnya, di awal pandemik Kemenkumham telah mengeluarkan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Aturan itu berhasil mengeluarkan 55.929 narapidana dan 1.415 anak penerima hak integrasi dan 69.006 narapidana dan Anak penerima hak asimilasi di rumah.

Sementara itu, setelah dikeluarkannya Permenkumham nomor 32 tahun 2020 sebanyak 16.387 narapidana dan 309 anak menerima hak integrasi serta 21.096 narapidana dan anak menjalankan asimilasi di rumah. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dokter Kecantikan Abal-abal Ditangkap, Operasi Wajah Pasien dengan Suntik Botox
Indonesia
Dokter Kecantikan Abal-abal Ditangkap, Operasi Wajah Pasien dengan Suntik Botox

Jumlah pasien mencapai 100 orang per bulan sebelum COVID-19. Setelah masa pandemi, jumlah pasien menjadi sekitar 30 orang per bulan.

Kasus COVID-19 Solo Meroket Dalam Sehari, Terbanyak Sejak Kasus Pertama Muncul
Indonesia
Kasus COVID-19 Solo Meroket Dalam Sehari, Terbanyak Sejak Kasus Pertama Muncul

Satgas Penanganan COVID-19 Solo, Jawa Tengah mencatat adanya penambahan kasus baru corona sebanyak 32 kasus dalam sehari.

Penjelasan BMKG soal Gempa Turki
Indonesia
Penjelasan BMKG soal Gempa Turki

Provinsi Izmir, Turki, diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,0 pada Jumat (30/10).

6 Titik Jadwal Mobil Vaksin Keliling Jaksel, Ada yang Buka Sampai Jam 5 Sore
Indonesia
6 Titik Jadwal Mobil Vaksin Keliling Jaksel, Ada yang Buka Sampai Jam 5 Sore

Setiap mobil vaksinasi keliling memiliki kuota rata-rata sekitar 200 vaksin.

Petugas Kesehatan Pastikan Screening Sebelum Vaksinasi
Indonesia
Petugas Kesehatan Pastikan Screening Sebelum Vaksinasi

“Nanti dokter atau tenaga kesehatan yang menjadi petugas pasti akan melakukan pemeriksaan (screening) sebelum diberikan vaksin," kata dr Dirga Sakti Rambe

Masa PPKM Darurat, MPKF Sumbang 30 Ton Beras ke Pemkab Tangerang untuk Masyarakat
Indonesia
Masa PPKM Darurat, MPKF Sumbang 30 Ton Beras ke Pemkab Tangerang untuk Masyarakat

Yayasan Merah Putih Kasih Foundation (MPKF) Sumbang 30 Ton Beras Ke Pemkab Tangerang Untuk Masyarakat yang Membutuhkan

Pemprov DKI Diminta Perketat Mobilitas Warga Cegah Penyebaran Varian Baru COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Perketat Mobilitas Warga Cegah Penyebaran Varian Baru COVID-19

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik meminta Pemerintah DKI untuk lebih ketat melakukan pengawasan mobilitas masyarakat agar warga tidak bebas keluar masuk ibu kota.

Jokowi Sentil Kapolri dan Mendagri Soal Penegakan Protokol Kesehatan
Indonesia
Jokowi Sentil Kapolri dan Mendagri Soal Penegakan Protokol Kesehatan

“Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan,” kata Jokowi.

Anies Kembali Perpanjang PPKM 2 Pekan hingga 22 Maret
Indonesia
Anies Kembali Perpanjang PPKM 2 Pekan hingga 22 Maret

Anies Baswedan kembali memperpanjang masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro selama 2 pekan.

Anies Buka Lowongan untuk Pelacak Kontak COVID-19
Indonesia
Anies Buka Lowongan untuk Pelacak Kontak COVID-19

Pemprov DKI Jakarta kembali membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin membantu dalam penanganan COVID-19.