Pembentukan Wakil Panglima TNI Bisa Kurangi Jumlah Perwira Non Job Politisi PDIP Charles Honoris. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai penerbitan Perpres 66 Nomor 2019 tentang Wakil Panglima TNI bisa menjadi solusi.

Termasuk mengatasi masalah penumpukan perwira non-job di TNI selama ini.

Baca Juga:

Ini Tugas yang akan Diemban Wakil Panglima TNI

"Dengan adanya Perpres tersebut, masalah klasik penumpukan perwira non-job di TNI justru segera teratasi," ujar Charles kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/11).

Presiden Jokowi bersama KSAD Jenderal Andika Perkasa
Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana menyampaikan ucapan selamat kepada Jend. Andika Perkasa usai pelantikannya sebagai KSAD, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/11) pagi. (Foto: AGUNG/Humas)

Charles menyebutkan sejumlah perubahan organisasi TNI yang siginifikan. Pertama, penambahan 3 satuan strategis Divisi 3 Kostrad AD, Armada 3 AL, dan Koops 3 AU. Kedua, pembentukan 3 Kogabwilhan yang dipimpin oleh Pangkogabwilhan berpangkat bintang 3.

Ketiga, pembentukan 2 satuan strategis setingkat Kostrad di AL dan AU: Komando Armada RI dan Kohanudnas yang dipimpin Panglima berpangkat bintang 3. Dan keempat penguatan BAIS TNI yang sekarang dipimpin perwira bintang 3.

"Usulan penguatan organisasi TNI dan pembentukan jabatan wakil panglima sejatinya sudah ada di masa Presiden SBY saat Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Moeldoko. Usulan tersebut kini diwujudkan Presiden Jokowi lewat Perpres 66/2019 yang ditandatangani pada 18 Oktober 2019," jelas Charles.

Charles menilai pembentukan kembali jabatan wakil panglima adalah dampak dari perubahan signifikan di organisasi TNI yang membuat rentang kendali panglima bertambah.

Baca Juga:

Tantangan TNI Makin Berat, MPR Setuju Panglima Perlu Ada 'Pendamping'

"Adanya wakil panglima bisa memudahkan kerja panglima TNI yang rentang kendalinya telah bertambah," tutur Charles.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan tidak ada undang-undang yang dilanggar dengan penerbitan perpres tersebut.

"Dengan adanya perpres tersebut, masalah klasik penumpukan perwira nonjob di TNI justru segera teratasi," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Posisi Wakil Panglima TNI Dikritik karena Terkesan Bagi-bagi Jabatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Salat Jumat Dengan Protokol Kesehatan COVID-19
Foto
Salat Jumat Dengan Protokol Kesehatan COVID-19

Pemerintah Kabupaten Tangerang membuka kembali tempat ibadah dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19

Alasan Ditjenpas Belum Putuskan Tindakan ke John Kei Usai Kembali Berulah
Indonesia
Alasan Ditjenpas Belum Putuskan Tindakan ke John Kei Usai Kembali Berulah

Pada 26 Desember 2019, John Kei memperoleh bebas bersyarat setelah menghuni Lapas Nusakambangan sejak 2014

 Hadapi COVID-19 Gugus Tugas dan TikTok Bersatu Dukung Tenaga Kesehatan
Indonesia
Hadapi COVID-19 Gugus Tugas dan TikTok Bersatu Dukung Tenaga Kesehatan

TikTok telah menunjukkan contoh nyata kolaborasi tidak hanya dalam menyediakan konten yang kredibel bagi pengguna tapi juga berkontribusi bagi tenaga kesehatan di Indonesia,” kata Doni.

Jokowi Diminta Tunggu Hasil Uji Klinis Sebelum Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jokowi Diminta Tunggu Hasil Uji Klinis Sebelum Vaksinasi COVID-19

Kebijakan, strategi dan program penanggulangan COVID-19 harus berbasis riset alias evidence based approach.

Pencabutan Usaha hingga Pidana Menanti Pelaku Usaha yang Ngeyel saat PSBB
Indonesia
Pencabutan Usaha hingga Pidana Menanti Pelaku Usaha yang Ngeyel saat PSBB

Aturan itu berlaku bagi para pelaku usaha yang tidak ada dalam sektor yang diizinkan saat PSBB berlangsung.

Kongres V Berakhir Ricuh, Pengamat: Ketidakdewasaan Berpolitik PAN
Indonesia
Kongres V Berakhir Ricuh, Pengamat: Ketidakdewasaan Berpolitik PAN

Emrus Sihombing menilai kericuhan dengan aksi lempar bangku dalam Kongres V PAN menandakan partai itu belum dewasa berpolitik.

Kenaikan Gaji Firli Cs Kontradiktif dengan Pesan Moral KPK
Indonesia
Kenaikan Gaji Firli Cs Kontradiktif dengan Pesan Moral KPK

Tentu menjadi tidak tepat jika Pimpinan KPK terus ‘mengemis’

Tim Kuasa Hukum Minta Dua Penyerang Novel Dibebaskan
Indonesia
Tim Kuasa Hukum Minta Dua Penyerang Novel Dibebaskan

Perbuatan terdakwa diyakini bukan suruhan dari atasan di lingkungan Polri. Karena perbuatan penyiraman terdakwa dilakukan karena motif pribadi.

Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan
Indonesia
Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan

Supaya tidak terjadi seperti itu, lebih baik disiplin dan taat pada ketentuan

Kejagung Garap 48 Pejabat dan Staf KONI Pusat Terkait Korupsi Dana Hibah
Indonesia
Kejagung Garap 48 Pejabat dan Staf KONI Pusat Terkait Korupsi Dana Hibah

Hari Setiyono memastikan para saksi diperiksa dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan COVID-19