Wagub DKI Sebut Pembentukan Tim Siber untuk Lindungi Ulama dan Anies Hak MUI Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11/2021). Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta tak mempersoalkan rencana MUI DKI membentuk tim siber untuk membela ulama dan Gubernur Anies Baswedan ketika diserang buzzer di medis sosial (Medsos).

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, pembuatan cyber army merupakan hak MUI. Pemprov tak bisa ikut campur dengan urusan mereka.

Baca Juga

Wagub DKI Ungkap Sikap Anies Hadapi Serangan dari Buzzer

"Membentuk cyber army di semua organisasi, komunitas itu hak masing-masing ya," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/11).

Yang terpenting, kata Riza, masyarakat harus bijak berselancar menggunakan media sosial di era digital sekarang ini. Jangan menyebarkan informasi yang belum tahu kebenarannya.

"Mari di era digital di era reformasi jangan menyebarkan hoaks gunakan medsos secara baik secara bijak saling menghormati," ucapnya.

Ketua DPD Gerindra DKI ini pun mengajak, masyarakat untuk meneliti dan mencermati kembali informasi yang diterima. Gunakan informasi yang dapat dipercaya, jangan langsung membagikan atau meneruskan berita yang tak valid pada pihak lain.

"Disosialisasikan begitu saja, tapi pastikan dulu bahwa informasi yang kita terima baik," paparnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11/2021). Foto: MP/Asropih
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11/2021). Foto: MP/Asropih

Lebih lanjut, orang nomor dua di Jakarta ini meminta, seluruh masyarakat ibu kota agar tidak mudah untuk terprovokasi dengan informasi yang berkembang. Seluruh masyarakat harus pentingkan kesatuan persatuan bangsa di Jakarta.

"DKI Jakarta ini kota yang plural kota yang heterogen disini kebhinekaan tunggal ika menjadi penting perbedaan kita keberagaman kita dalah kekuatan dan kekayaan kita," ungkapnya.

Diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta melalui Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) menggelar Rapat Koordinasi Bidang Infokom se-DKI Jakarta.

Salah satu keputusan rakor adalah melakukan pembelaan besar-besaran terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan saat diserang hoaks oleh buzzer.

Saat itu, Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar juga meminta agar Infokom dan keluarga besar MUI DKI untuk bisa membela dan membantu Gubernur Anies Baswedan yang telah bekerja keras untuk masyarakat Jakarta.

Jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom diminta segera memainkan narasi keberhasilan Anies baik itu tingkat nasional maupun internasional.

“Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta,” kata Munahar. (Asp)

Baca Juga

Ketua MUI DKI Komentari Tudingan Pembentukan Pasukan Siber Pakai Dana Hibah

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Penjelasan Baleg DPR
Indonesia
UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Penjelasan Baleg DPR

“Putusan MK tidak membatalkan UU Cipta Kerja dan (majelis hakim MK) menyatakannya tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggat waktu revisi selama dua tahun," katanya.

657 Pembalap Bakal Bersaing di Street Race BSD
Indonesia
657 Pembalap Bakal Bersaing di Street Race BSD

Dia menyebut, sudah sekitar 657 pembalap yang ikut dalam acara street race ini.

Legislator Demokrat Nilai Skema Crowdfunding untuk Bangun IKN Ide Aneh
Indonesia
Legislator Demokrat Nilai Skema Crowdfunding untuk Bangun IKN Ide Aneh

Ide atau gagasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari masyarakat melalui skema crowd funding mendapat kritikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

PSI Usul Pembentukan Pansus Sumur Resapan
Indonesia
PSI Usul Pembentukan Pansus Sumur Resapan

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta secara terbuka mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sumur Resapan.

Ketua DPRD Jakarta Klaim Tunjangan Naik Buat Bantu Rakyat
Indonesia
Ketua DPRD Jakarta Klaim Tunjangan Naik Buat Bantu Rakyat

Bila dihitung, satu anggota DPRD mengantongi uang sebesar Rp 1,67 miliar per tahun atau Rp 139 juta per bulan.

Wisma Atlet Di-Lockdown, Jumlah Pasien COVID-19 Terus Meningkat
Indonesia
Wisma Atlet Di-Lockdown, Jumlah Pasien COVID-19 Terus Meningkat

Data per Selasa (21/12), jumlah pasien bertambah lagi satu orang. Sehingga, total pasien yang dirawat 241 orang terdiri dari 100 pria dan 141 wanita.

Permintaan PKS DKI untuk Anies di Tahun 2022
Indonesia
Permintaan PKS DKI untuk Anies di Tahun 2022

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memiliki sikap dan kebijakan untuk Pemprov DKI agar membangun Jakarta yang lebih baik lagi, karena ini menjadi tahun terakhir masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria.

Keistimewaan Karantina bagi Pejabat Dibanding Warga Biasa Usai dari Luar Negeri
Indonesia
Keistimewaan Karantina bagi Pejabat Dibanding Warga Biasa Usai dari Luar Negeri

Kebijakan aturan wajib karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia rupanya dikecualikan bagi pejabat negara setingkat menteri dan anggota DPR.

Masih Ada Patung Soeharto di Rumah Dinas Gibran
Indonesia
Masih Ada Patung Soeharto di Rumah Dinas Gibran

Patung Soeharto justru berdiri di rumah dinas (Rumdin) Loji Gandrung Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Jalan Slamet Riyadi.

Ketimbang Anies, Sandi Uno Berpotensi Bikin Kejutan di Pilpres 2024
Indonesia
Ketimbang Anies, Sandi Uno Berpotensi Bikin Kejutan di Pilpres 2024

Berbeda dengan Anies Baswedan yang hanya didukung oleh basis-basis tertentu saja.