Wagub DKI Sebut Pembentukan Tim Siber untuk Lindungi Ulama dan Anies Hak MUI Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11/2021). Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta tak mempersoalkan rencana MUI DKI membentuk tim siber untuk membela ulama dan Gubernur Anies Baswedan ketika diserang buzzer di medis sosial (Medsos).

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, pembuatan cyber army merupakan hak MUI. Pemprov tak bisa ikut campur dengan urusan mereka.

Baca Juga

Wagub DKI Ungkap Sikap Anies Hadapi Serangan dari Buzzer

"Membentuk cyber army di semua organisasi, komunitas itu hak masing-masing ya," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/11).

Yang terpenting, kata Riza, masyarakat harus bijak berselancar menggunakan media sosial di era digital sekarang ini. Jangan menyebarkan informasi yang belum tahu kebenarannya.

"Mari di era digital di era reformasi jangan menyebarkan hoaks gunakan medsos secara baik secara bijak saling menghormati," ucapnya.

Ketua DPD Gerindra DKI ini pun mengajak, masyarakat untuk meneliti dan mencermati kembali informasi yang diterima. Gunakan informasi yang dapat dipercaya, jangan langsung membagikan atau meneruskan berita yang tak valid pada pihak lain.

"Disosialisasikan begitu saja, tapi pastikan dulu bahwa informasi yang kita terima baik," paparnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11/2021). Foto: MP/Asropih
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan pernyataan di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11/2021). Foto: MP/Asropih

Lebih lanjut, orang nomor dua di Jakarta ini meminta, seluruh masyarakat ibu kota agar tidak mudah untuk terprovokasi dengan informasi yang berkembang. Seluruh masyarakat harus pentingkan kesatuan persatuan bangsa di Jakarta.

"DKI Jakarta ini kota yang plural kota yang heterogen disini kebhinekaan tunggal ika menjadi penting perbedaan kita keberagaman kita dalah kekuatan dan kekayaan kita," ungkapnya.

Diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta melalui Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) menggelar Rapat Koordinasi Bidang Infokom se-DKI Jakarta.

Salah satu keputusan rakor adalah melakukan pembelaan besar-besaran terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan saat diserang hoaks oleh buzzer.

Saat itu, Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar juga meminta agar Infokom dan keluarga besar MUI DKI untuk bisa membela dan membantu Gubernur Anies Baswedan yang telah bekerja keras untuk masyarakat Jakarta.

Jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom diminta segera memainkan narasi keberhasilan Anies baik itu tingkat nasional maupun internasional.

“Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta,” kata Munahar. (Asp)

Baca Juga

Ketua MUI DKI Komentari Tudingan Pembentukan Pasukan Siber Pakai Dana Hibah

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mayoritas Penumpang Gagal Naik KRL Gegara Hanya Bawa Surat Izin dari Pimpinan
Indonesia
Mayoritas Penumpang Gagal Naik KRL Gegara Hanya Bawa Surat Izin dari Pimpinan

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan (BPTJ Kemenhub) menemukan banyak penumpang yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) sebagai persyaratan untuk naik Kereta Rel Listrik (KRL) di masa PPKM Darurat.

KPK Tak Bisa Minta Data Hasil TWK ke TNI AD dan BNPT
Indonesia
KPK Tak Bisa Minta Data Hasil TWK ke TNI AD dan BNPT

"Maka KPK sudah tepat melakukan koordinasinya dengan BKN. Bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN," kata Ali

Jabar Antisipasi Lonjakan Limbah Medis Vaksin COVID-19
Indonesia
Jabar Antisipasi Lonjakan Limbah Medis Vaksin COVID-19

Program vaksinasi COVID-19 berpotensi besar meningkatkan produksi limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

 Komjak Beri 7 Catatan Dalam Revisi UU Kejaksaan
Indonesia
Komjak Beri 7 Catatan Dalam Revisi UU Kejaksaan

RUU tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menjadi prioritas Prolegnas 2021.

Empat Narapidana High Risk Dipindahkan ke Nusakambangan
Indonesia
Empat Narapidana High Risk Dipindahkan ke Nusakambangan

"Mereka adalah narapidana kasus narkotika dan kasus tindak pidana umum pembunuhan yang masuk dalam kategori high risk," ujarnya.

Sudah Dapat Persetujuan, Jokowi Lantik Fadjroel Rachman dan Para Dubes RI
Indonesia
Sudah Dapat Persetujuan, Jokowi Lantik Fadjroel Rachman dan Para Dubes RI

Komisi I DPR RI sebelumnya menggelar uji kelayakan terhadap 33 calon Dubes RI pada 12-14 Juli 2021. Fit and proper test dilakukan dalam beberapa sesi.

Singgung Soal Kejujuran, PSI Tolak Anggaran Pengadaan Tanah RTH Naik 10 Kali Lipat
Indonesia
Buruh Ancam Demo Berjilid-jilid, Wagub DKI: Sabar Kita Cari Solusi UMP
Indonesia
Buruh Ancam Demo Berjilid-jilid, Wagub DKI: Sabar Kita Cari Solusi UMP

Pemprov DKI dan pemerintah pusat tengah mencari alternatif lain agar semua pihak tak ada yang dirugikan dalam penetapan UMP tahun depan tersebut.

Demokrat Peringatkan Jokowi soal Pembiayaan Kereta Cepat Pakai APBN
Indonesia
Demokrat Peringatkan Jokowi soal Pembiayaan Kereta Cepat Pakai APBN

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai kritikan.

COVID-19 Melonjak, Puan: Jangan Menutup-Nutupi
Indonesia
COVID-19 Melonjak, Puan: Jangan Menutup-Nutupi

"Kondisi sudah terlambat baru pemda melaporkan ke pemerintah pusat. Jangan seperti itu. Jika kondisi sudah parah, maka tidak bisa dilakukan antisipasi dan mitigasi lagi," papar dia.