Pembentukan Kementerian Investasi Tidak Sekedar Perubahan Nomenklatur Presiden Jokowi . (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pembentukan Kementerian Investasi oleh pemerintah diharapkan bukan hanya sekedar perubahan nomenklatur, tetapi juga dapat berperan lebih besar terhadap perekonomian nasional. Kementerian anyar ini, tidak hanya mendorong realisasi investasi dengan nilai yang besar, tapi juga harus menarik investasi yang berkualitas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, Kementerian Investasi yang nantinya akan menggantikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebaiknya juga diberikan kewenangan dan fungsi yang lebih besar sehingga dapat lebih efektif menarik investasi di Tanah Air.

Baca Juga:

Menengok Investasi di Tiongkok, Mencuat di Pandemi

"Investor global hanya mau misalnya dia investasi sekarang tidak ada hambatan dan ada kepastian hasil investasinya bisa berjalan dalam jangka panjang. Sehingga mereka akan menunggu apakah perombakan ini efektif atau tidak. Mereka hanya melihat fakta lapangan, bukan cuma perubahan nomenklatur," ujar Hariyadi melalui keterangan di Jakarta, Selasa (13/4).

Kepala Departemen Ekonomi Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri. Yose mengatakan, Kementerian Investasi harus memiliki jangkauan yang lebih luas, termasuk ke dalam kebijakan ekonomi lainnya.

"Apakah Kementerian Investasi ini akan memiliki peran untuk menentukan kebijakan perdagangan? Perindustrian? Ketenagakerjaan? Ini yang paling penting, karena fungsi ini yang sebelumnya tidak ada di BKPM," ujar Yose.

Selama ini, BKPM hanya punya dua fungsi utama yaitu terkait menarik investasi, serta mengurus perizinan investasi. Sedangkan hal utama yang dibutuhkan investor adalah kepastian investasi dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Kewenangan memastikan keberlangsungan usaha inilah yang selama ini tidak berada di BKPM, melainkan kementerian teknis hingga pemerintah daerah.

Pembangunan Infrastruktur. (Foto: Antara)
Pembangunan Infrastruktur. (Foto: Kementerian PUPR)

Yose berharap Kementerian Investasi harus memiliki jangkauan kebijakan yang luas. Ditambah lagi, kebijakan-kebijakan investasinya juga harus memiliki visi jangka panjang, tidak hanya sekadar menarik investasi melainkan sampai memastikan usaha investor beroperasi.

Dengan kewenangan BKPM yang terbatas selama ini, maka seringkali pengurusan investasi hingga usaha dapat beroperasi pun mandek karena tumpang tindih regulasi pada kementerian teknis terkait yang mengakibatkan realisasi investasi molor.

"Fungsinya harus ditambah. Tidak akan ada perubahan iklim investasi yang signifikan tanpa perubahan fungsi. Sebab investor akan melihat secara jangka panjang, bukan cuma kemudahan maupun kecepatan dalam perizinan," katanya. (*)

Baca Juga:

Perpres Yang Buka Investasi Miras Dinilai Bermasalah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terima 438 Sampel Korban Sriwijaya Air, DVI Fokus Pemeriksaan DNA Forensik
Indonesia
Terima 438 Sampel Korban Sriwijaya Air, DVI Fokus Pemeriksaan DNA Forensik

Dari data terbaru, tim DVI Polri sendiri sudah berhasil mengidentifikasi 34 jasad korban. 23 jasad diantaranya sudah dipulangkan kepada pihak keluarga korban.

Rasio Timpang, Pemerintah Diminta Menambah SDM Dokter
Indonesia
Rasio Timpang, Pemerintah Diminta Menambah SDM Dokter

Menurut La Nyalla saat ini kondisi rasio dokter dengan masyarakat tidak ideal. Apalagi jumlah dokter saat ini semakin berkurang akibat banyak yang berguguran karena menjadi korban pandemi COVID-19.

Peredaran Narkoba 50 Kilogram Digagalkan Polisi, 4 Orang Jadi Tersangka
Indonesia
Peredaran Narkoba 50 Kilogram Digagalkan Polisi, 4 Orang Jadi Tersangka

Argo menuturkan, pengungkapan tersebut setelah petugas menerima informasi adanya pengiriman narkoba yang dikendalikan oleh tersangka David yang akan dikirim dari Aceh ke Medan yang selanjutnya diedarkan ke Jakarta.

[Hoaks atau Fakta]: Wakil Wali Kota Terpilih Surabaya Meninggal
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Wakil Wali Kota Terpilih Surabaya Meninggal

Armuji diketahui masih dalam perawatan dan sudah membaik menuju kesembuhan.

Polri Buka Hotline Pengaduan Harga dan Kelangkaan Obat dan Tabung Oksigen
Indonesia
Polri Buka Hotline Pengaduan Harga dan Kelangkaan Obat dan Tabung Oksigen

Di tengah meningkatnya kebutuhan tabung oksigen dan obat-obatan, ada saja oknum penjual memanfaatkan situasi dengan mematok harga tinggi.

Anggota Komisi III Minta Tak Semua Pasal di RKHUP Dibahas Ulang
Indonesia
Anggota Komisi III Minta Tak Semua Pasal di RKHUP Dibahas Ulang

Pasal-pasal yang sudah disepakati, sepakati saja karena fraksi-fraksi masih tetap

Lebih dari 10 Ribu Pasien Sembuh COVID-19
Indonesia
Lebih dari 10 Ribu Pasien Sembuh COVID-19

Akumulasi kasus positif COVID-19 menjadi 1.037.993 orang, terhitung sejak pengumuman pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Gonjang-Ganjing KPK
Indonesia
Gonjang-Ganjing KPK

Izin pro justicia KPK itu lebih lambat daripada tindak pidana umum lain yang diusut oleh penegak hukum

Jawa Barat Siaga 1 COVID-19
Indonesia
Jawa Barat Siaga 1 COVID-19

Kenaikan kasus COVID-19 merupakan imbas dari libur Lebaran 2021

Harta Kekayaan Anies Naik 2 Kali Lipat Setelah Tiga Tahun Jabat Gubernur
Indonesia
Harta Kekayaan Anies Naik 2 Kali Lipat Setelah Tiga Tahun Jabat Gubernur

Harta kekayaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan naik dua kali lipat setelah tiga tahun menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota.