Pembentukan Kementerian Investasi Tidak Sekedar Perubahan Nomenklatur Presiden Jokowi . (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pembentukan Kementerian Investasi oleh pemerintah diharapkan bukan hanya sekedar perubahan nomenklatur, tetapi juga dapat berperan lebih besar terhadap perekonomian nasional. Kementerian anyar ini, tidak hanya mendorong realisasi investasi dengan nilai yang besar, tapi juga harus menarik investasi yang berkualitas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, Kementerian Investasi yang nantinya akan menggantikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebaiknya juga diberikan kewenangan dan fungsi yang lebih besar sehingga dapat lebih efektif menarik investasi di Tanah Air.

Baca Juga:

Menengok Investasi di Tiongkok, Mencuat di Pandemi

"Investor global hanya mau misalnya dia investasi sekarang tidak ada hambatan dan ada kepastian hasil investasinya bisa berjalan dalam jangka panjang. Sehingga mereka akan menunggu apakah perombakan ini efektif atau tidak. Mereka hanya melihat fakta lapangan, bukan cuma perubahan nomenklatur," ujar Hariyadi melalui keterangan di Jakarta, Selasa (13/4).

Kepala Departemen Ekonomi Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri. Yose mengatakan, Kementerian Investasi harus memiliki jangkauan yang lebih luas, termasuk ke dalam kebijakan ekonomi lainnya.

"Apakah Kementerian Investasi ini akan memiliki peran untuk menentukan kebijakan perdagangan? Perindustrian? Ketenagakerjaan? Ini yang paling penting, karena fungsi ini yang sebelumnya tidak ada di BKPM," ujar Yose.

Selama ini, BKPM hanya punya dua fungsi utama yaitu terkait menarik investasi, serta mengurus perizinan investasi. Sedangkan hal utama yang dibutuhkan investor adalah kepastian investasi dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Kewenangan memastikan keberlangsungan usaha inilah yang selama ini tidak berada di BKPM, melainkan kementerian teknis hingga pemerintah daerah.

Pembangunan Infrastruktur. (Foto: Antara)
Pembangunan Infrastruktur. (Foto: Kementerian PUPR)

Yose berharap Kementerian Investasi harus memiliki jangkauan kebijakan yang luas. Ditambah lagi, kebijakan-kebijakan investasinya juga harus memiliki visi jangka panjang, tidak hanya sekadar menarik investasi melainkan sampai memastikan usaha investor beroperasi.

Dengan kewenangan BKPM yang terbatas selama ini, maka seringkali pengurusan investasi hingga usaha dapat beroperasi pun mandek karena tumpang tindih regulasi pada kementerian teknis terkait yang mengakibatkan realisasi investasi molor.

"Fungsinya harus ditambah. Tidak akan ada perubahan iklim investasi yang signifikan tanpa perubahan fungsi. Sebab investor akan melihat secara jangka panjang, bukan cuma kemudahan maupun kecepatan dalam perizinan," katanya. (*)

Baca Juga:

Perpres Yang Buka Investasi Miras Dinilai Bermasalah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Diminta Libatkan Pakar Tangani COVID-19 Dibandingkan Tugaskan Luhut
Indonesia
Jokowi Diminta Libatkan Pakar Tangani COVID-19 Dibandingkan Tugaskan Luhut

Menurut Jerry, jika Jokowi ingin menambah 'amunisi' lebih baik dihadirkan pakar yang ahli di bidang penanganan pandemi.

Kecam Parodi Lagu Indonesia Raya, La Nyalla: Injak-injak Harga Diri RI
Indonesia
Kecam Parodi Lagu Indonesia Raya, La Nyalla: Injak-injak Harga Diri RI

Senator asal Dapil Jawa Timur itu pun meminta pemerintah mengirimkan nota keberatan kepada pihak Malaysia. La Nyalla menyebut, Malaysia juga harus melakukan penyelidikan mengingat pelaku membawa atribut negeri jiran.

Redam Tsunami COVID-19, Bantuan Alat Medis Terus Mengalir ke India
Dunia
Redam Tsunami COVID-19, Bantuan Alat Medis Terus Mengalir ke India

Taiwan menerbangkan bantuan penanganan COVID-19 yang terdiri dari 150 konsentrator oksigen dan 500 tabung oksigen ke New Delhi, India, pada Minggu (2/5).

Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Pembakaran Bendera PDIP
Indonesia
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Pembakaran Bendera PDIP

Polisi menjamin akan bekerja transparan dan profesional dalam mengusut kasus pembakaran bendera PDIP.

PT KAI Daop 8 Batasi Pemesanan Tiket KA Jarak Jauh hingga 5 Mei 2021
Indonesia
PT KAI Daop 8 Batasi Pemesanan Tiket KA Jarak Jauh hingga 5 Mei 2021

"Untuk pemesanan tiket KA penumpang jarak jauh dibatasi hingga 5 Mei 2021 dan selama tanggal tersebut Daop 8 tak mengoperasikan KA jarak jauhnya. Sementara untuk perjalanan KA lokal, akan dikoordinasikan dengan instansi terkait," kata Luqman

Kata 'Pendidikan' Terucap 3 Kali dalam Pidato Panjang Jokowi di MPR
Indonesia
Kata 'Pendidikan' Terucap 3 Kali dalam Pidato Panjang Jokowi di MPR

Ketimpangan pendidikan terlihat di masa pandemi ini, banyak anak yang tidak memiliki alat serta kuota untuk belajar daring.

Ini Yang Bikin Gempa di Jepara Terasa Sampai NTB
Indonesia
Ini Yang Bikin Gempa di Jepara Terasa Sampai NTB

Sampai saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan yang terjadi akibat gempa tersebut, yang menurut hasil pemodelan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Peneliti LIPI Sebut FPI Bisa Dibubarkan Jika Anggotanya Terbukti Terlibat Terorisme
Indonesia
Peneliti LIPI Sebut FPI Bisa Dibubarkan Jika Anggotanya Terbukti Terlibat Terorisme

Menurut dia, pemerintah harus segera melakukan kajian, apakah ormas tersebut masuk jaringan terorisme, dan apabila terbukti maka patut dibubarkan.

Mengaku Senasib dengan Gibran, Ini Cerita I Made Kembang dari Jembrana
Indonesia
Mengaku Senasib dengan Gibran, Ini Cerita I Made Kembang dari Jembrana

DPP PDIP menggelar seminar daring dengan tema "Calon Kepala Daerah Muda Bicara Politik Dedikasi, Motivasi, hingga Respons Politik Dinasti".

Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Kampung, Ini Persyaratannya
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Kampung, Ini Persyaratannya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga memberikan izin bagi mayarakat yang ingin melaksanakan kegiatan resepsi pernikahan di kampung