Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Nonaktif Ikut Ditelisik KPK Bupati Hulu Sungai Utara nonaktir Abdul Wahid meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (1/10/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

MerahPutih.com - Pembelian beberapa unit mobil oleh Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif, Abdul Wahid (AW) diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyelidikan dilakukan dengan memanggil dua saksi yakni Bobby Koesmanjaya selaku pendiri dan pengasuh pondok pesantren (ponpes) dan Ferry Riandy Wijaya dari pihak swasta.

KPK memeriksa keduanya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/11). Keduanya diperiksa untuk tersangka tersangka Abdul Wahid dalam penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022.

Baca Juga

KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara

"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan pembelian beberapa unit mobil oleh tersangka AW yang satu unit diantaranya telah disita oleh tim penyidik dari Ketua DPRD Hulu Sungai Utara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/12).

Abdul Wahid sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Maliki (MK) selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara, Marhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Tersangka Bupati Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (2017 - 2022) Abdul Wahid (kiri), berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Abdul Wahid diduga menerima suap terkait jabatan serta komitmen fee atas sejumlah proyek melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, sejak 2019 - 2021 mencapai Rp18,4 Milyar. ANTARA FOTO/Reno Esnir/
Tersangka Bupati Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (2017 - 2022) Abdul Wahid (kiri), berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Abdul Wahid diduga menerima suap terkait jabatan serta komitmen fee atas sejumlah proyek melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, sejak 2019 - 2021 mencapai Rp18,4 Milyar. ANTARA FOTO/Reno Esnir

KPK menduga pemberian komitmen bagian yang diduga diterima Abdul Wahid melalui Maliki, yaitu dari Marhaini dan Fachriadi dengan jumlah sekitar Rp 500 juta.

Selain melalui perantaraan Maliki, Abdul Wahid juga diduga menerima komitmen bagian dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu pada 2019 sekitar Rp 4,6 miliar, pada 2020 sekitar Rp 12 miliar, dan pada 2021 sekitar Rp 1,8 miliar.

Selain itu, selama proses penyidikan berlangsung, tim penyidik telah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya.

Baca Juga

KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Tersangka Suap dan Gratifikasi

Atas perbuatannya, Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP jo Pasal 65 KUHP. (Knu)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Suharso Monoarfa Diklaim Sudah Diberhentikan dari Ketum PPP
Indonesia
Suharso Monoarfa Diklaim Sudah Diberhentikan dari Ketum PPP

Suharso diberhentikan sebagai Ketum PPP masa bakti 2020-2025 lewat rapat Mahkamah Partai yang digelar pada 2-3 September lalu

Dua Kalangan Bikin Hati Hadi Berkesan Selama Jadi Panglima TNI
Indonesia
Dua Kalangan Bikin Hati Hadi Berkesan Selama Jadi Panglima TNI

Siang tadi, Marsekal Hadi Tjahjanto melepas kursi Panglima TNI kepada Jenderal Andika Perkasa

Alokasi Dana Perlindungan Sosial Mencapai 479,1 Triliun dalam RAPBN 2023
Indonesia
Alokasi Dana Perlindungan Sosial Mencapai 479,1 Triliun dalam RAPBN 2023

Alokasi untuk perlindungan sosial (perlinsos) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 mencapai Rp 479,1 triliun atau turun 4,7 persen dari tahun 2022.

Legislator PSI: Anies Lebih Baik Bikin Lomba Tangkap Belut Ketimbang Balap Mobil
Indonesia
Legislator PSI: Anies Lebih Baik Bikin Lomba Tangkap Belut Ketimbang Balap Mobil

Ini yang terjadi kalau perencanaan termasuk penentuan trek tidak dikaji dulu

Brigita Manohara Beberkan 4 Inisial Tersangka Korupsi Mamberamo Tengah
Indonesia
Brigita Manohara Beberkan 4 Inisial Tersangka Korupsi Mamberamo Tengah

Brigita memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi di Mamberamo Tengah.

Tiga Wilayah DKI Jadi Target Kawasan Rendah Emisi
Indonesia
Tiga Wilayah DKI Jadi Target Kawasan Rendah Emisi

Sebagai tahap lanjutnya itu akan ada transport hub, MRT

Ekspor Singkong Naik 300 Persen Saat Gandum Mahal
Indonesia
Ekspor Singkong Naik 300 Persen Saat Gandum Mahal

Ekspor singkong dan produk turunannya meningkat tiga kali lipat di kala harga gandum internasional melonjak akibat konflik Ukraina-Rusia.

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel
Indonesia
KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan, Banten, tahun anggaran 2017.

Jokowi Minta Kepala Daerah Kejar Target Vaksinasi
Indonesia
Jokowi Minta Kepala Daerah Kejar Target Vaksinasi

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia

2,2 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek setelah Libur Akhir Tahun
Indonesia
2,2 Juta Kendaraan Balik ke Jabodetabek setelah Libur Akhir Tahun

“Hingga 1 Januari 2022 kemarin, volume Lalu Lintas Kumulatif keluar Jabodetabek 2,36 juta kendaraan, masuk Jabodetabek 2,22 juta, sehingga terdapat sejumlah 140 ribu kendaraan belum kembali ke Jabodetabek,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi di Jakarta, Senin (3/1).