Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Nonaktif Ikut Ditelisik KPK Bupati Hulu Sungai Utara nonaktir Abdul Wahid meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (1/10/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

MerahPutih.com - Pembelian beberapa unit mobil oleh Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif, Abdul Wahid (AW) diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyelidikan dilakukan dengan memanggil dua saksi yakni Bobby Koesmanjaya selaku pendiri dan pengasuh pondok pesantren (ponpes) dan Ferry Riandy Wijaya dari pihak swasta.

KPK memeriksa keduanya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/11). Keduanya diperiksa untuk tersangka tersangka Abdul Wahid dalam penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022.

Baca Juga

KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara

"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan pembelian beberapa unit mobil oleh tersangka AW yang satu unit diantaranya telah disita oleh tim penyidik dari Ketua DPRD Hulu Sungai Utara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/12).

Abdul Wahid sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Maliki (MK) selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) Hulu Sungai Utara, Marhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Tersangka Bupati Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (2017 - 2022) Abdul Wahid (kiri), berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Abdul Wahid diduga menerima suap terkait jabatan serta komitmen fee atas sejumlah proyek melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, sejak 2019 - 2021 mencapai Rp18,4 Milyar. ANTARA FOTO/Reno Esnir/
Tersangka Bupati Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (2017 - 2022) Abdul Wahid (kiri), berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Abdul Wahid diduga menerima suap terkait jabatan serta komitmen fee atas sejumlah proyek melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, sejak 2019 - 2021 mencapai Rp18,4 Milyar. ANTARA FOTO/Reno Esnir

KPK menduga pemberian komitmen bagian yang diduga diterima Abdul Wahid melalui Maliki, yaitu dari Marhaini dan Fachriadi dengan jumlah sekitar Rp 500 juta.

Selain melalui perantaraan Maliki, Abdul Wahid juga diduga menerima komitmen bagian dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu pada 2019 sekitar Rp 4,6 miliar, pada 2020 sekitar Rp 12 miliar, dan pada 2021 sekitar Rp 1,8 miliar.

Selain itu, selama proses penyidikan berlangsung, tim penyidik telah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya.

Baca Juga

KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Tersangka Suap dan Gratifikasi

Atas perbuatannya, Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP jo Pasal 65 KUHP. (Knu)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembangunan Blok VI Pasar Senen Dilengkapi Hunian 32 Lantai
Indonesia
Pembangunan Blok VI Pasar Senen Dilengkapi Hunian 32 Lantai

Luas lokasi pasar yang akan dibangun sekitar 14.860 meter persegi.

Ketua Relawan Jokowi Resmi Dipenjara karena Kasus Dugaan SARA
Indonesia
Ketua Relawan Jokowi Resmi Dipenjara karena Kasus Dugaan SARA

Bareskrim Polri resmi menahan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi-Amin (Projamin) Ambroncius Nababan.

Zaman Ini Masyarakat Sangat Kritis, Polantas Diminta Jauhi Gaya Hidup Hedonis
Indonesia
Zaman Ini Masyarakat Sangat Kritis, Polantas Diminta Jauhi Gaya Hidup Hedonis

Fadil memahami bahwa anggota Polri harus selalu tampil prima

Indonesia Minta Negara Maju Gelontorkan USD 100 Miliar Ke Negara Berkembang
Indonesia
Indonesia Minta Negara Maju Gelontorkan USD 100 Miliar Ke Negara Berkembang

Diharapkan agar negara berkembang dapat memperoleh mekanisme pendanaan yang mudah diakses, fleksibel, dan dengan prosedur yang sederhana.

Kata Golkar Soal Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK
Indonesia
Kata Golkar Soal Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK

Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Azis Syamsuddin dikabarkan sudah menyandang status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi.

Survei Y-Publica: Elektabilitas Prabowo-Puan Unggul Tipis Atas Ganjar-Airlangga
Indonesia
Survei Y-Publica: Elektabilitas Prabowo-Puan Unggul Tipis Atas Ganjar-Airlangga

Survei Y-Publica melakukan simulasi Pemilihan Presiden (Pilpres). Hasilnya, pasangan capres Perbowo Subianto dan Puan Maharani unggul tipis elektabilitasnya dibandingkan Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto.

Novel Baswedan Cs Diminta Terima Tawaran Jadi ASN Polri
Indonesia
Novel Baswedan Cs Diminta Terima Tawaran Jadi ASN Polri

Sebanyak 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan ditawarkan untuk menjadi aparatur sipil negara di Bareskrim Polri.

Ini Harapan Jokowi Setelah Freeport Bangun Smelter di Dalam Negeri
Indonesia
Ini Harapan Jokowi Setelah Freeport Bangun Smelter di Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo resmi menghadiri ground breaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kabupaten Gresik, Selasa (12/10).

Pelaku Pinjol Ilegal Kerap Ancam Sebar Konten Pornografi ke Debitur
Indonesia
Pelaku Pinjol Ilegal Kerap Ancam Sebar Konten Pornografi ke Debitur

32 karyawan telah dibawa ke Polda Metro Jaya

Karawang Tutup Seluruh Tempat Wisata dan Hiburan
Indonesia
Karawang Tutup Seluruh Tempat Wisata dan Hiburan

Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat menutup seluruh tempat wisata dan tempat hiburan.