Pembelian Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Sosialisasi Dimulai Senin Besok Minyak goreng curah. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Pemerintah resmi mengubah sistem pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) yaitu saat ini harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Tujuan pemerintah dari kebijakan itu untuk memberikan kepastian akan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penggunaan PeduliLindungi berfungsi juga sebagai alat pemantau dan pengawasan adanya penyelewengan yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.

Baca Juga:

PeduliLindungi Jadi Syarat Untuk Beli Minyak Goreng Curah

"Masyarakat harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau menunjukkan NIK (nomor induk kependudukan), untuk bisa mendapatkan MGCR dengan harga eceran tertinggi (HET)," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Sabtu (25/6).

Sebelum diterapkan, pemerintah lebih dulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masa sosialisasi dimulai Senin (27/6) besok dan akan berlangsung selama dua minggu.

Di samping itu, kata dia, perubahan sistem ini dilakukan untuk membuat tata kelola distribusi minyak goreng curah menjadi lebih akuntabel dan bisa terpantau mulai dari produsen hingga konsumen.

Baca Juga:

Komisi VI DPR Tantang Mendag Zulhas Buktikan tidak Ada Mafia Minyak Goreng

Luhut menegaskan, pembelian minyak goreng curah di tingkat konsumen akan dibatasi maksimal 10 kg untuk satu NIK per harinya. Dan, dijamin bisa diperoleh dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

Masyarakat pun banyak yang bertanya-tanya bagaimana cara membeli minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Berikut tata cara membeli minyak goreng curah dengan PeduliLindungi;

- Masyarakat datang ke toko pengecer yang menjual minyak goreng curah

- Lalu, warga scan QR Code yang ada di pengecer

- Jika hasil scan berwarna hijau, masyarakat bisa membelinya. Tapi jika berwarna merah masyarakat tidak bisa membeli minyak goreng curah.

"Sementara waktu pembelian minyak goreng curah dibatasi maksimal 10 kg per NIK per hari," tegas Luhut. (Asp)

Baca Juga:

PKS Beberkan Sejumlah Fakta Bantah Klaim Zulhas soal Mafia Minyak Goreng

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Baleg Tegaskan Tidak Ada Perubahan Substansial RUU TPKS
Indonesia
Baleg Tegaskan Tidak Ada Perubahan Substansial RUU TPKS

Ketika pembahasan DIM berlangsung dan tidak banyak dilakukan perubahan substansial, maka diperkirakan RUU TPKS bisa segera menjadi UU.

SMRC: Cuma 5 Persen Publik Dukung Ide Presiden Tiga Periode
Indonesia
SMRC: Cuma 5 Persen Publik Dukung Ide Presiden Tiga Periode

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei bertajuk “Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu”, Jumat (1/4). Hasilnya, hanya 5 persen publik Indonesia yang mendukung gagasan presiden tiga periode.

Jokowi Belum Bisa Janjikan Tambah Tunjangan Pensiun Purnawirawan TNI
Indonesia
Jokowi Belum Bisa Janjikan Tambah Tunjangan Pensiun Purnawirawan TNI

Ia berjanji akan panggil Menteri Keuangan untuk melakukan hitung-hitungan. Apabila hitung-hitungan sudah final baru akan disampaikan.

DPR Minta Menag Tindak Oknum Selewengkan Dana BOP dan BOS Pesantren
Indonesia
DPR Minta Menag Tindak Oknum Selewengkan Dana BOP dan BOS Pesantren

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, meminta Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas atau yang karib disapa Gus Yaqut untuk mengatasi praktik pemotongan BOP dan BOS tersebut.

Politikus PDIP Kritik Penjualan Tiket Formula E, M Taufik: Norak Banget!
Indonesia
Politikus PDIP Kritik Penjualan Tiket Formula E, M Taufik: Norak Banget!

"Dimana-mana juga gitu, orang jual apartemen juga gitu. Apartemennya belum ada, sudah dijual. Ngapain sih ngikut campur yang begituan, norak banget," kata Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (15/2)

BPBD Sleman Siagakan 20 EWS di Titik Rawan Longsor dan Banjir
Indonesia
BPBD Sleman Siagakan 20 EWS di Titik Rawan Longsor dan Banjir

Dalam penanganan bencana, Pemkab Sleman mempersiapkan dua anggaran

Antisipasi Musim Hujan, Ribuan Pohon di Jakpus Dipangkas
Indonesia
Antisipasi Musim Hujan, Ribuan Pohon di Jakpus Dipangkas

Pemerintah Kota Jakarta Pusat melakukan pembersihan terhadap pohon-pohon rawan tumbang sebagai antisipasi di musim hujan.

Tiga Lokasi Wisata di DKI Uji Coba Pembukaan, yang Penting Pengunjung Punya PeduliLindungi
Indonesia
Tiga Lokasi Wisata di DKI Uji Coba Pembukaan, yang Penting Pengunjung Punya PeduliLindungi

Mereka juga menyiapkan kuesioner yang harus diisi oleh pengelola wisata dan menanyakan kesiapan mereka selama ini

Kata Golkar Kota Bekasi Soal Penangkapan Rahmat Effendi oleh KPK
Indonesia
Kata Golkar Kota Bekasi Soal Penangkapan Rahmat Effendi oleh KPK

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi turut diamankan bersama pihak swasta dalam operasi senyap kali ini.

Pemekaran Wilayah di Jawa Barat Terkendala Moratorium Pemerintah Pusat
Indonesia
Pemekaran Wilayah di Jawa Barat Terkendala Moratorium Pemerintah Pusat

Namun, menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat, terwujudnya pemekaran suatu wilayah masih terkendala moratorium yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat.