Pembelian Gas Elpiji 3 Kilogram Dirancang Hanya Bagi Pemilik Kartu Sembako Gas Elpiji 3 Kilogram. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah akan membatasi pembelian gas elpiji 3 kilogram hanya untuk pemilik kartu sembako. Skema pemberian elpiji subsidi 3 kilogram tersebut akan berbasis pada Nomor induk Kependudukan (NIK) yang kini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tengah diperbaiki oleh Kementerian Sosial dengan target pembaruan data DTKS tersebut selesai pada akhir 2021.

"Skemanya akan kita masukkan ke data (penerima) sembako, tapi data sembakonya kita perbaiki sesuai NIK," kata Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi di Kantor Bappenas Jakarta, Kamis (2/9).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Tabung Gas Elpiji Ada Masa Kedarluwarsa

Ia memaparkan, elpiji 3 kilogram selama ini yang menggunakan skema subsidi berbasis komoditas membuat semua orang bisa menikmati meskipun tidak berhak. Padahal maksud pada awalnya untuk orang yang membutuhkan.

Ia menjelaskan alasan pemerintah memilih masyarakat pemilik kartu sembako sebagai orang yang berhak membeli elpiji 3 kilogram dikarenakan pemerintah tidak ingin kembali menambah skema perlindungan sosial yang semakin semrawut.

Sebelum pandemi COVID-19, pemerintah mempunyai 4 program perlindungan sosial dengan penerimaan rata-rata sebesar Rp250 ribu per bulan per keluarga. Namun pada pandemi COVID-19, pemerintah mempunyai 14 program perlindungan sosial dengan penerimaan rata-rata Rp485 ribu per bulan.

Gas Elpiji 3 Kilogram. (Foto: Antara)
Gas Elpiji 3 Kilogram. (Foto: Antara)

Menurutnya, basis penerima masing-masing program yang berbeda membuat penyaluran program perlindungan sosial tidak efektif. Bahkan kompleksnya program perlindungan sosial selama pandemi COVID-19 membuat pejabat eselon I di Kementerian PPN/Bappenas terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai.

"Oleh karena itu, penyaluran bantuan berbasis NIK akan menjadi terobosan andalan pemerintah di 2022. Contoh yang bagus Kartu Prakerja, begitu seseorang mendapat Kartu Prakerja dan ternyata dari golongan yang tidak pantas menerima, itu akan langsung ditolak. Kalau Kartu Prakerja dipalsukan kelihatannya nanti akan sulit kalau NIK-nya betul-betul sudah unik," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Subsidi Belum Dicabut Kok Harga Gas Elpiji 3 Kg di Medan Naik?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Usul ke DPR Hapus Pasal Karet di UU ITE
Indonesia
Jokowi Usul ke DPR Hapus Pasal Karet di UU ITE

Mantan Wali Kota Solo ini mengusulkan kepada anggota Parlemen untuk menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.

Jokowi Desak PBB Hentikan Agresi Israel ke Palestina
Indonesia
Jokowi Desak PBB Hentikan Agresi Israel ke Palestina

Agresi militer Israel ke jalur Gaza, Palestina yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Tak terkecuali Presiden Joko Widodo.

KPK Jebloskan Eks Mensos Juliari Batubara ke Lapas Tangerang
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Mensos Juliari Batubara ke Lapas Tangerang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang, Banten.

Shell Indonesia Kembangkan SPBU One Stop Shop di Bandara Soetta
Indonesia
Shell Indonesia Kembangkan SPBU One Stop Shop di Bandara Soetta

Shell terus mendorong perekonomian Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk memiliki dan mengelola SPBU.

Menkumham Yasonna: Pers Tidak Boleh Kalah Hadapi Pandemi COVID-19
Indonesia
Menkumham Yasonna: Pers Tidak Boleh Kalah Hadapi Pandemi COVID-19

COVID-19 tidak hanya berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat

Tiongkok Sebut AS Ciptakan Ketegangan dengan Kapal Perang di Selat Taiwan
Indonesia
Tiongkok Sebut AS Ciptakan Ketegangan dengan Kapal Perang di Selat Taiwan

Militer Tiongkok menyebut Amerika Serikat sengaja "menciptakan ketegangan" dan mengganggu perdamaian dan stabilitas.

Abu Janda Diperiksa Bareskrim soal Kasus Rasisme dan Cuitan 'Islam Arogan' Hari Ini
Indonesia
Abu Janda Diperiksa Bareskrim soal Kasus Rasisme dan Cuitan 'Islam Arogan' Hari Ini

Aktivis Permadi Arya alias Abu Janda bakal diperiksa Bareskrim Polri dalam kasus dugaan rasialisme di media sosial terkait mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, Senin (1/2)

BIN Ungkap Cara Kelompok Teroris Rekrut Generasi Milenial
Indonesia
BIN Ungkap Cara Kelompok Teroris Rekrut Generasi Milenial

Dia menjelaskan, sasaran kelompok ini generasi milenial yang tidak memiliki tanggungan. Serta lebih mudah diiming-iming untuk mati masuk surga.

Hari Pertama Larangan Mudik, Ribuan Kendaraan Dihalau Masuk Kota Gudeg
Indonesia
Hari Pertama Larangan Mudik, Ribuan Kendaraan Dihalau Masuk Kota Gudeg

Ia merinci jumlah kendaraan di pintu masuk Pos Prambanan sebanyak 16.253 kendaraan, Pos Piyungan sebanyak 15.000 kendaraan, Pos Glagah sebanyak 6.800 kensaraan dan pos Tempel sebanyak sekitar 38.000 kendaraan.

Mudik di Wilayah Jabodetabek Juga Dilarang
Indonesia
Mudik di Wilayah Jabodetabek Juga Dilarang

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menegaskan, pelarangan mudik Lebaran tetap berlaku di wilayah aglomerasi.