Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Tak Boleh Asal-asalan Puluhan guru SMA Negeri 2 Singkawang mengikuti kegiatan In House Training (IHT) berkelanjutan di SMA Negeri 2 Singkawang, Senin (3/8/2020). ANTARA/Rudi

MerahPutih.com - Pembelajaran tatap muka di sekolah perlu dipersiapkan matang. Salah satunya ada rekomendasi dari gugus tugas di daerah setempat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penentuan tersebut didasarkan pada argumen bahwa gugus tugas/dinas pendidikan masing-masing daerah lebih mengetahui kondisi wilayahnya masing-masing.

"Sehingga penentuan zona warna ditentukan dari kacamata nasional," kata Tito kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/8).

Baca Juga:

Kemendikbud Godok Pembelajaran Tatap Muka di Luar Zona Hijau

Dia menyebut gugus tugas maupun dinas pendidikan masing-masing memiliki peranan strategis untuk menentukan kebijakan pertemuan tatap muka di sekolah.

"Gugus tugas daerah dan dinas ini menjadi penting menjadi kunci untuk penentuan apakah di tempat itu boleh dilakukan pertemuan tatap muka atau tidak," jelas mantan Kapolda Papua dan Polda Metro Jaya ini.

Pria yang juga mantan Kapolri ini menyebut, gugus tugas dapat mengambil kesimpulan program tersebut dapat dilanjutkan atau tidak, seandainya nanti ditemukan klaster baru atau tidak pada proses pembelajaran tatap muka tersebut.

"Itu ditentukan dahulu sekolah-sekolah di setiap zona yang akan dijadikan role model, dijadikan model simulasi. Mungkin 2 minggu atau 1 bulan, 1 atau 2 sekolah yang dianggap berkesan menerapkan protokol. Setelah itu, peninjauan baik untuk keberangkatan sekolahnya, di tempat sekolahnya, maupun setelah kembalinya," jelas Tito.

"Nah, kalau seandainya tidak terjadi klaster baru, kemudian baru diberlakukan bertahap, direplikasi di tempat-tempat lain,” ujar Tito.

Siswa Kelas 1B SDN Kutasari 1, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas Muhammad Asyafa Rizky Auladi belajar daring. ANTARA/Sumarwoto
Siswa Kelas 1B SDN Kutasari 1, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas Muhammad Asyafa Rizky Auladi belajar daring. ANTARA/Sumarwoto

Menurut Tito, fenomena tidak proporsionalnya data yang diterima saat ini mungkin akibat jumlah testing COVID-19 tidak sebanding dengan populasi yang ada, sehingga membuat data yang disampaikan tidak valid.

Oleh sebab itu, peran gugus tugas di daerah menjadi sangat penting untuk memberikan arahan daerah atau tempat mana yang terisolasi seperti pegunungan atau pulau terpencil.

Namun, perlu digarisbawahi juga bahwa lokasi seperti itu sistem kesehatan nya masih rendah.

"Itu gugus tugas daerah dan dinas daerah ini menjadi penting, menjadi kunci untuk penentuan apakah di tempat itu boleh dilakukan pertemuan tatap muka, sebagai gambaran bahwa daerah-daerah yang hijau itu rata-rata adalah daerah yang terisolasi baik di pegunungan ataupun di pulau-pulau," tuturnya.

Baca Juga:

Bantu Siswa Belajar Daring, Pemkot Surabaya Siapkan Wifi Gratis di Setiap Balai RW

Purnawirawan jenderal polisi ini berharap ada arahan lebih lanjut dari gugus tugas, khususnya rekomendasi gugus tugas masing-masing daerah untuk menganalisa lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat pertemuan bertatap muka dengan risiko untuk terpapar COVID-19 rendah.

Namun, diskresinya tetap kepada dinas daerahnya masing-masing, karena mereka yang tahu persis juga masalahnya.

"Tidak semua daerah yang dilihat warnanya kuning, hijau itu betul-betul menggambarkan situasi yang terjadinya,” tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Belajar-Mengajar di Masa Pandemi, DPR Pertanyakan Peran Mendikbud Nadiem


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy