Pembelaan Pemprov DKI atas Anggaran Antivirus Rp12,6 M yang Jadi Polemik Ilustrasi - Antivirus (ANTARA FOTO)

MerahPutih.com - Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI Muhammad Nurrahman meluruskan polemik terkait nilai Rp12,6 miliar untuk anggaran pembelian antivirus dan perangkat informasi teknologi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Nurrahman mengklaim, dana belasan miliar itu digunakan untuk tiga item yakni pembelanjaan antivirus, pembelian Microsoft Office, dan database dari Oracle.

Baca Juga:

Anies Bakal Bangun Kawasan Wisata Sejarah di Kampung Akuarium

"Rp12 miliar itu kesannya antivirus, tapi ada tiga kegiatan. Pertama antivirus, kedua Microsoft Office, dan database Oracle. Jadi server itu perlu untuk database, jadi bukan satu kegiatan untuk antivirus, tapi ada tiga," kata Nurrahman saat dikonfirmsi, Rabu (9/10).

Anggaran antivirus DKI Jakarta mencapai Rp22 miliar. (Foto: Pixabay/rifkiedr)
Anggaran antivirus DKI Jakarta mencapai Rp12,6 miliar. (Foto: Pixabay/rifkiedr)

Nurrahman menyampaikan, dalam pembelian antivirus pihaknya hanya membutuhkan dana Rp384 juta dari Rp12,6 miliar itu. Sehingga, hal itu tak sefantastis yang beredar di media sosial.

"Walaupun itu kita tidak beli tahun berikutnya ada upgrade support kita tidak masuk, enggak ikut support tambahan, seperti virus yang terus berkembang dan sebagainya. Antivirus Rp384 juta satu tahun," jelas dia.

Sedangkan pemakaian anggaran terbesar untuk membeli database Oracle yang harganya mencapai Rp 7 miliar. Menurutnya, pembelian tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

Kunjungi Kampung Akuarium, Anies Gendong Anak Bernama Anies Sandi

"Oracle database itu untuk satu core-nya Rp700 sampai Rp800 ribuan. Jadi karena ada 8 core untuk server tinggal dikalikan. Jadi untuk yang Oracle per core-nya Rp 797 ribu sekian, hitungannya 9 core, jadi Rp 7,8 miliar. Jadi yang besar di Oracle," cetusnya.

Nurrahman menerangkan, pembelian database Oracle merupakan intruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

William Aditya Sarana (kedua kanan). (ANTARA/HO/Dokumen Pribadi/pri)
Anggota Fraksi PSI, William Aditya Sarana (kedua kanan) salah satu yang menyuarakan penolakan terhadap anggaran besar antivirus. (ANTARA/HO/Dokumen Pribadi/pri)

"Kalau Oracle kita ikut dari Kemendagri sesuai ketentuan Oracle untuk pembelian pertama memang besar, begitu tahun berikutnya ada ATS 15 persen dari pembelian pertama, jika ada tambahan support kita di-support," kata dia

Dalam pembelian lisensi Microsoft Office, kata dia, pihaknya mengalokasikan dana mencapai Rp4 miliar. Hal itu untuk 276 Kelurahan, 44 Kecamatan 6 Sudin dan di dinas.

"Untuk Microsoft Rp 4 miliar, kita beli yang (Microsoft) 2016. Di Kelurahan saja ada 3 PC," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Penggusuran Kampung Akuarium, Ahok: Itu Aset Kami


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH