Pembebasan Pajak UMKM Diwacanakan Sampai Akhir Tahun Ilustrasi UMKM. (Foto: depkop.go.id).

MerahPutih.com - Pemberian insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang semula sampai September diwacakan untuk diperpanjang hingga Desember 2020.

Pemerintah mulai menanggung PPh UMKM tersebut mulai April hingga September 2020 dengan mengalokasikan anggaran Rp2,4 triliun untuk pembebasan pajak ini. Alokasi ini, bagian dari total biaya pemberian insentif bagi UMKM sebesar Rp123,46 triliun dalam program pemulihan ekonomi nasional.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait efektivitas dari penerapan pemberian insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) ini.

Selama ini, dalam kondisi normal atau sebelum ada pandemi COVID-19, pelaku UMKM yang memiliki omzet Rp4,8 miliar per tahun harus membayar PPh sebesar 0,5 persen.

Baca Juga:

Orang Terakhir yang Bertemu Editor Metro TV Digarap Polisi

Suryo mengatakan, dengan adanya PPh yang ditanggung oleh pemerintah maka pelaku UMKM dapat memanfaatkan omzetnya untuk menjaga keberlangsungan usaha agar dapat tetap bertahan di tengah COVID-19.

Sebelumnya, pemerintah meluncurkan program pemberian penjaminan kredit modal kerja sebesar Rp5 triliun. UMKM yang meminjam sampai dengan 10 miliar rupiah, premi untuk penjaminan kreditnya dibayarkan oleh Pemerintah, dengan penjamin Jamkrindo dan Askrindo. Kedua perusahaan ini diberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar 6 triliun rupiah sehingga keduanya memiliki modal untuk menutup risiko tersebut.

Pengusaha UMKM
Ilustrasi Pengusaha UMKM. (Foto: depkop.go.id).

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71 tahun 2020, skema penjaminan kredit modal kerja UMKM telah diatur dan ditindaklanjuti dengan penugasan PT Jamkrindo dan PT Askrindo sebagai penjamin.

Dalam PMK tersebut diatur mengenai proses bisnis penjaminan dan dukungan terkait loss limit, metode penjaminan, coverage, plafon, tenor, tarif IJP, dan sertifikat penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM. (ARR)

Baca Juga:

Kuasa Hukum Upayakan Djoko Tjandra Hadiri Sidang PK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 KPK Dalami Peran Taufik Hidayat Sebagai Perantara Uang Rp1 Miliar Untuk Imam Nahrawi
Indonesia
KPK Dalami Peran Taufik Hidayat Sebagai Perantara Uang Rp1 Miliar Untuk Imam Nahrawi

?"Ya kalau pak Ulum yang ambil, semua orang sudah tahu itu pak Menpora (Imam Nahrawi)," jawab Taufik.

Sepak Terjang Djoko Tjandra Buka Borok Penegak Hukum
Indonesia
Sepak Terjang Djoko Tjandra Buka Borok Penegak Hukum

Tidak ada negara yang maju tapi tidak tegas dan jelas penegakan hukumnya

Jelang Pencoblosan, Sejumlah Daerah Kekurangan Logistik
Indonesia
Jelang Pencoblosan, Sejumlah Daerah Kekurangan Logistik

Ombudsman telah melakukan investigasi tentang APD Protokol Kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Kasus Edhy Prabowo, KPK Jadwalkan Periksa Gubernur Bengkulu
Indonesia
Kasus Edhy Prabowo, KPK Jadwalkan Periksa Gubernur Bengkulu

Tim penyidik sedianya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gusril pada Senin (11/1) dan Rohidin pasa Selasa (12/1)

Mulai Dikerjakan November, Jalan Tol Solo-Yogyakarta Ditargetkan Rampung 2022
Indonesia
Mulai Dikerjakan November, Jalan Tol Solo-Yogyakarta Ditargetkan Rampung 2022

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan menelan biaya investasi senilai Rp16,01 triliun untuk proyek jalan tol Solo-Yogyakarta

MA Tolak Kenaikan Iuran, BPJS Kesehatan Bakal Makin "Bonyok"
Indonesia
MA Tolak Kenaikan Iuran, BPJS Kesehatan Bakal Makin "Bonyok"

Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa layanan BPJS Kesehatan akan terdampak usai putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran.

Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi Selama 2 Pekan
Indonesia
Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi Selama 2 Pekan

PSBB transisi selama 14 hari ke depan, terhitung tanggal 26 Oktober sampai 8 November 2020.

3 Hari Operasi, Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Jatim Capai Rp133 Juta
Indonesia
3 Hari Operasi, Denda Pelanggar Protokol Kesehatan di Jatim Capai Rp133 Juta

Operasi juga menuai 5.390 sanksi sosial serta denda administratif 2.382 kali.

Politikus PDIP Minta Jokowi Pecat Sri Mulyani
Indonesia
Politikus PDIP Minta Jokowi Pecat Sri Mulyani

Effendi menyoroti beberapa menteri yang dianggap tidak bekerja maksimal selama 100 hari kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin.

Operasi Zebra Dimulai, Ini Jenis Pelanggaran yang Paling Diincar Polisi
Indonesia