Pembebasan Lahan Tol Japek II Selatan Dipercepat Ilustrasi Pembangunan Jalan Tol. (Foto: PUPR).

MerahPutih.com - Pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (Japek II Selatan) Paket 3 (Taman Mekar-Sadang) telah mencapai 76,99 persen. Sedangkan untuk pembangunan fisik jalan tol itu terus berlanjut dan kini sudah mencapai 27,16 persen.

Direktur Teknik PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) Bambang Sulistyo memaparkan, untuk Paket 2 (Setu-Taman Mekar) pembebasan lahan mencapai 8,14 persen dan Paket 1(Jatiasih-Setu) 0,99 persen.

Sedangkan proses konstruksi untuk Paket 1 dan 2 masih menunggu progres pengadaan lahan dan penyelesaian Detail Engineering Design (DED) atau detail gambar kerja.

Baca Juga:

Transjakarta Uji Coba Bus Listrik Balai Kota-Blok M, Angkut Galon Air dan Masyarakat

Ia mengatakan, saat ini pihaknya terus mengupayakan percepatan pembebasan lahan dengan melakukan identifikasi permasalahan pengadaan tanah di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meminimalisasi kendala agar pembangunan fisik dapat dipercepat.

PT JJS terus melakukan penjajakan kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk sisa anggaran tahun anggaran 2016-2019, guna memperlancar pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) kepada masyarakat atau pihak-pihak terdampak pembangunan jalan tol tersebut.

Ilustrasi Jalan Tol
Ilustrasi Pembangunan Jalan Tol. (Foto: PUPR).

Kehadiran Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan diproyeksikan akan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan dari Jakarta menuju Purwakarta dari sisi selatan. Tol Jakarta-Cikampek II Selatan akan terintegrasi dengan Jalan Tol JORR II dan Jalan Tol Cipularang.

Jakarta – Cikampek II Selatan merupakan investasi swasta dan mendapatkan penjaminan dari Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Pembangunan dilakukan konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Wira Nusantara Bumi sebagai Badan Usaha Jalan Tol ruas Jakarta – Cikampek II (Selatan) dengan panjang 64 km, biaya investasi sebesar 14,69 Triliun dengan biaya konstruksi sebesar Rp8,89 Triliun

Baca Juga:

Kecewa dengan Pemprov DKI, Orang Tua Siswa: PPDB Kejamnya Melebihi Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terawan Mundur dari Bursa Calon Dubes, DPR Minta Pemerintah Siapkan Pengganti
Indonesia
Terawan Mundur dari Bursa Calon Dubes, DPR Minta Pemerintah Siapkan Pengganti

Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mundur dari pencalonannya sebagai Dubes Indonesia untuk Spanyol.

Tak Seperti Anies, Ganjar Belum Berminat Tarik Rem Darurat
Indonesia
Tak Seperti Anies, Ganjar Belum Berminat Tarik Rem Darurat

Pemprov Jawa Tengah tidak menutup kemungkinan mengambil langkah ekstrem

Hakim Kabulkan JC Penyuap Edhy Prabowo
Indonesia
Hakim Kabulkan JC Penyuap Edhy Prabowo

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan permohonan Justice Collaborator yang diajukan terdakwa Suharjito dalam perkara suap izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Wartawan Ditangkap saat Liput Demo Omnibus Law Jadi Bentuk Ancaman Kebebasan Pers
Indonesia
Wartawan Ditangkap saat Liput Demo Omnibus Law Jadi Bentuk Ancaman Kebebasan Pers

“Hal ini merupakan ancaman atas kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers yang dilindungi undang-undang, dalam hal ini Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegasnya.

Mahkamah Konstitusi Tunda Seluruh Persidangan Selama PPKM Darurat
Indonesia
Mahkamah Konstitusi Tunda Seluruh Persidangan Selama PPKM Darurat

Mahkamah Konstitusi (MK) menunda seluruh sidang yang telah terjadwal hingga 20 Juli 2021.

1.020 Anak Terima Remisi di Hari Anak Nasional
Berita
1.020 Anak Terima Remisi di Hari Anak Nasional

"Kami berharap pemberian remisi ini dapat memotivasi anak untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan mengikuti pembinaan dengan lebih semangat. Meskipun mereka terbatas kemerdekaannya di dalam LPKA, " kata Reynhard.

MK: Penanganan UU Ciptaker Tak Terpengaruh Pernyataan Jokowi
Indonesia
MK: Penanganan UU Ciptaker Tak Terpengaruh Pernyataan Jokowi

MK siap menerima dan memproses setiap permohonan yang diajukan terkait UU Ciptaker

Ajukan PK, Fredrich Yunadi Akan Bawa Bukti Baru Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi E-KTP
Indonesia
Ajukan PK, Fredrich Yunadi Akan Bawa Bukti Baru Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi E-KTP

Terpidana kasus merintangi penyidikan korupsi e-KTP Frerich Yunadi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Tidak Lolos Uji Emisi, Kendaraan di Jakarta Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi
Indonesia
Tidak Lolos Uji Emisi, Kendaraan di Jakarta Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi

Pergub ini hadir sebagai pengganti Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Pergub Nomor 92 Tahun 2007.

DKI Berencana Jadikan 100 Sekolah untuk Percontohan Belajar Tatap Muka
Indonesia
DKI Berencana Jadikan 100 Sekolah untuk Percontohan Belajar Tatap Muka

Saat ini Pemprov tengah melakukan kajian dan penelitian