Pembayaran Fee Formula E dari Utang, Pemprov DKI Berpotensi Langgar PP 12/2019 Formula E. (Foto: Instagram.com/fiaformulae)

MerahPutih.com - Setidaknya ada sejumlah potensi pelanggaran yang diduga dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait keputusan meminjam uang untuk membayar commitment fee Formula E pada 2019 sebesar Rp 180 miliar.

Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada pasal 141 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Baca Juga:

Beri Pembelaan, Pemprov Sebut Pembayaran Fee Formula E dari Utang Disetujui DPRD

Dari kontrak antar pihak Formula E dengan Pemprov DKI itu, tertulis jika pembayaran commitment fee adalah kewajiban PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Sehingga, tagihan pembayaran dari Formula E Operation (FEO) seharusnya dikirim ke Jakpro, bukan ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.

"Pertanyaannya, saat Pak Anies memerintahkan Dispora untuk membayar commitment fee Formula E, apakah ada surat tagihan dari FEO ke Dispora? Jika Pak Anies memerintahkan Dispora untuk membayar commitment fee tanpa ada tagihan ke Dispora, maka itu bisa berpotensi melanggar PP nomor 12 tahun 2019," kata Anggota DPRD Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Kamis (11/11).

Baca Juga:

Kata Wagub Soal Jajaran Pemprov DKI Beri Dokumen Formula E ke KPK

Potensi pelanggaran kedua, menurut Anggara, terkait dengan PP 12/2019 pasal 141 ayat (2) yang menyebut jika pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Anggaran commitment fee Formula E dialokasikan di APBD-P 2019 sebesar Rp 360 miliar. Pemprov DKI melakukan pembayaran termin pertama commitment fee Rp 180 miliar pada 22 Agustus 2019. Sementara itu, Perda nomor 5 tentang APBD-P 2019 baru ditetapkan pada 24 September 2019.

“Pak Anies memerintahkan Dispora untuk membayar Formula E sebelum Perda nomor 5 tentang APBD-P 2019 ditetapkan. Ini berpotensi melanggar PP nomor 12 tahun 2019,” ucap Anggara.

Baca Juga:

Sambangi KPK, Anak Buah Anies Serahkan Dokumen Dugaan Korupsi Formula E

Menurut PP 12/2019 pasal 141 ayat (3), pembayaran sebelum Perda tentang APBD bisa dilakukan untuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jika membaca pasal 69 tersebut, bisa dikatakan bahwa Formula E tidak masuk kategori keadaan darurat dan keperluan mendesak. Oleh sebab itu, demi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kami minta agar commitment fee Formula E Rp 560 miliar ditarik kembali,” jelas Anggara. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Minum Air Dingin Setelah Makan Bikin Terpapar Kanker
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Minum Air Dingin Setelah Makan Bikin Terpapar Kanker

Dikatakan bahwa air dingin yang diminum setelah makan akan mengentalkan lemak dari makanan dan membuatnya menjadi beku. Lemak inilah yang akan menempel di usus dan menyebabkan kanker usus.

Kantornya Dibanjiri Karangan Bunga, Fraksi PKS Minta Wartawan Tanya Pengirimnya
Indonesia
Kantornya Dibanjiri Karangan Bunga, Fraksi PKS Minta Wartawan Tanya Pengirimnya

Sebelumnya, puluhan karangan bunga yang mendukung hak interpelasi Formula E berjajar di halaman gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat

Presiden Persija Dicecar 28 Pertanyaan Soal Konvoi di Bundaran HI
Indonesia
Presiden Persija Dicecar 28 Pertanyaan Soal Konvoi di Bundaran HI

Manajemen Persija hanya mengurus pemain dan jadwal pertandingan

 Satgas COVID-19 Masih Temukan Bermacam Pelanggaran PPKM Darurat di Bekasi, Apa Saja?
Indonesia
Satgas COVID-19 Masih Temukan Bermacam Pelanggaran PPKM Darurat di Bekasi, Apa Saja?

Hendra mengaku kondisi wilayah Kabupaten Bekasi sedang tidak baik

Penentuan Sirkuit Formula E Diserahkan Pada Jokowi
Indonesia
Penentuan Sirkuit Formula E Diserahkan Pada Jokowi

Lima kawasan yang bakal jadi sirkuit Formula E tersebut sudah dicek oleh panitia dan akan ada studi terkait kelebihan dan kekurangan dari lima titik jalan yang akan digunakan untuk balapan.

PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Dituntut Lindungi dan Sejahterakan Rakyat
Indonesia
PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Dituntut Lindungi dan Sejahterakan Rakyat

Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai, tugas negara dan Pemerintah berdasarkan konstitusi adalah melindungi rakyat di antaranya dari bahaya pandemi COVID-19 dan mensejahterakan mereka.

Pengunjung Candi Borobudur Saat Libur Lebaran Diprediksi Capai 10 ribu
Indonesia
Pengunjung Candi Borobudur Saat Libur Lebaran Diprediksi Capai 10 ribu

"Kami perkirakan pengunjung akan membludak nantinya, karena sudah satu tahun tidak kemana-mana. Jadi jumlah pengunjung itu hanya 50 persen dari masa ramai sebelum pandemi biar bisa disesuaikan, karena 10.000 orang itu juga dari hitungan luasan zona II," katanya.

Sembilan Orang Jadi Korban Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar
Indonesia
Sembilan Orang Jadi Korban Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar

"Dari masyarakat ada sembilan orang, lima petugas gereja dan empat anggota jemaah. Kejadian saat pelaksanaan Misa Mu Minggu Palma," kata Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Merdisyam

Pendukung Rizieq Shihab Buat Ricuh di Pengadilan Tinggi DKI
Indonesia
Pendukung Rizieq Shihab Buat Ricuh di Pengadilan Tinggi DKI

Aksi massa pendukung Rizieq Shihab di Pengadilan Tinggi DKI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (30/8), berakhir ricuh.

Massa Buruh Tutup Jalan Depan Balai Kota DKI, Tuntut Anies Naikkan UMP
Indonesia
Massa Buruh Tutup Jalan Depan Balai Kota DKI, Tuntut Anies Naikkan UMP

Besaran upan minimun provinsi (UMP) yang hanya naik 1,09 persen sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan penolakan dari massa buruh.