Pembatasan Sosial Skala Besar Bisa Timbulkan Konflik Bila Tak Dikelola Dengan Baik Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Analis Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengkritik Presiden Joko Widodo yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka penyebaran virus corona (COVID-19).

Menurut Trubus, sebelum dikeluarkan PSBB, seharusnya mengeluarkan darurat kesehatan melalui Peraturan Presiden.

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Tahanan Sidang Melalui Video Conference

Darurat kesehatan menyangkut epidemiologi atau pola penyakit di suatu wilayah berdasarkan ketersediaan rumah sakit maupun obat, lalu dampak ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Jika itu sudah dipenuhi, pemerintah bisa melakukan PSBB.

Trubus Rahadiansyah kritik Presiden Jokowi soal penerapan PSBB Pandemi Corona
Pengajar Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah kritik penerapan PSBB pandemi corona (Foto: usakti)

"Setelah itu dipenuhi baru keluar PSBB. Kalau pemerintah mau keluarkan langsung tak apa-apa. Tapi ini malah membingungkan masyarakat karena langsung dikeluarkan tanpa darurat kesehatan," jelas Trubus kepada merahputih.com di Jakarta, Selasa (31/3).

Trubus melanjutkan, dengan adanya PSBB ini maka bisa memunculkan dampak negatif di masyarakat.

Seperti kemungkinan pelanggaran HAM akibat adanya penangkapan terhadap warga yang melanggar.

"Lalu masyarakat berpenghasilan rendah harusnya diberikan bantuan langsung tunai kalau gak dikasih bisa saja memunculkan kemarahan," jelas Trubus.

Lalu, jika kelompok masyarakat terdampak tanpa diberi bantuan, maka mereka bisa melakukan aksi.

"Karena ini dibatasi dan dampak ekonomi. Bisa saja ada kemarahan dan masyarakat menjadi marah. Karena terjadi pembatasan," jelas Trubus.

Trubus menerangkan, dengan adanya PSBB ini pada dasarnya masyarakat boleh melintas dan akses tak ditutup cuma dibatasi.

"Namun kita harus pikirkan orang-orang yang tak bekerja ini bagaimana nasibnya. Apakah mereka tetap bisa makan tanpa adanya perhatian dari pemerintah?," jelas Trubus.

Trubus mendesak agar ada kepastian tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang siap untuk bertindak serta alat kesehatan, pangan, kebutuhan dan ketersediaan obat yang cukup.

"Pembatasan bergerak orang dalam suatu wilayah diberlakukan, maka yang dibutuhkan adalah adanya jaminan pasokan dan pendistribusian sembako yang menjangkau seluruh warga di semua lokasi," terang Trubus.

Khusus untuk mereka yang kehilangan pendapatan karena adanya pembatasan pergerakan maka pemerintah perlu memastikan mereka tetap memperoleh sebagian pendapatannya dan terpenuhi kebutuhan pokoknys selama pembatasan terjadi.

Baca Juga:

Tak Transparan Soal Corona, Pengamat: Pemerintah Takut Ada Gejolak Sosial Ekonomi

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, penerapan ini didasarkan pada status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat virus corona (Covid-19) yang telah ditetapkan.

"Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor kondisi risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat," ujar Jokowi.

"Oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat," lanjut dia.

Presiden Jokowi melanjutkan, kebijakan penerapan PSBB tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.(Knu)

Baca Juga:

Hadapi Karantina Wilayah Pandemi COVID-19, Solo Siapkan Anggaran Rp49 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RSD Wisma Atlet Rawat 1.306 Pasien Positif COVID-19
Indonesia
RSD Wisma Atlet Rawat 1.306 Pasien Positif COVID-19

Sedangkan, pasien terkonfirmasi positif berkurang 22 orang

Begini Ciri Khas Jokowi Pilih Kapolri
Indonesia
Begini Ciri Khas Jokowi Pilih Kapolri

Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengatakan, kemungkinan pada hari Rabu (13/1) baru surat presiden (surpres) tentang nama calon Kapolri akan keluar.

Kerugian Banjir Bandang di Kawasan Wisata Landak River Capai Ratusan Juta
Indonesia
Kerugian Banjir Bandang di Kawasan Wisata Landak River Capai Ratusan Juta

Tidak ada korban jiwa maupun yang mengalami luka-luka akibat banjir bandang di sepanjang Sungai Landak.

KAI Hadirkan Kembali Livery Lokomotif Tahun 1953-1991
Indonesia
KAI Hadirkan Kembali Livery Lokomotif Tahun 1953-1991

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan kembali livery lokomotif tahun 1953-1991 pada 1 unit lokomotif CC 201.

Usut Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Jhonlin Baratama
Indonesia
Usut Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Jhonlin Baratama

KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji untuk pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Pangdam Pastikan Wisma Atlet Siapkan Ribuan Kamar untuk Pasien OTG di Jakarta
Indonesia
Pangdam Pastikan Wisma Atlet Siapkan Ribuan Kamar untuk Pasien OTG di Jakarta

Angka penularan COVID-19 di DKI Jakarta sangat tinggi dengan ribuan orang terpapar setiap harinya.

Serap Beras Petani, Bulog Pastikan Cadangan Beras Capai 1 Juta Ton
Indonesia
Serap Beras Petani, Bulog Pastikan Cadangan Beras Capai 1 Juta Ton

Sampai dengan 26 Maret 2021, Bulog sudah menyerap sebanyak lebih dari 180.000 ton setara beras produksi dalam negeri dari seluruh Indonesia.

Belajar dari Pengalaman Langsung Kesembuhan Penyintas COVID-19
Indonesia
Belajar dari Pengalaman Langsung Kesembuhan Penyintas COVID-19

Tanpa ada gejala demam, Twindy Rarasati langsung mengalami gejala sesak nafas.

Waspadai Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di 15 Provinsi Ini
Indonesia
Waspadai Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di 15 Provinsi Ini

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem.

Pengacara Rizieq Tidak Kenal Teroris di Condet yang Miliki Atribut FPI
Indonesia
Pengacara Rizieq Tidak Kenal Teroris di Condet yang Miliki Atribut FPI

Pengacara Rizieq Shihab, Azis Yanuar mengaku tidak mengenal dengan terduga teroris yang ditangkap oleh aparat kepolisian di Condet, Jakarta Timur pada Senin (29/3) kemarin.