Pembatalan Haji Bisa Timbulkan Masalah Bilateral Indonesia dengan Arab Saudi Jamaah mengelilingi Kakbah saat menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi. (ANTARA/Hanni Sofia)

MerahPutih.com - Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi menilai, langkah pemerintah Indonesia membatalkan penyelenggaraan ibadah haji 2020 terlalu gegabah.

Pria yang akrab disapa Awiek ini mengingatkan, ssampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan kepastian penyelenggaraan ibadah haji baik itu pembatalan ataupun pembatasan haji (new normal).

Baca Juga

Dana Calhaj Gagal Berangkat Bisa Dikembalikan, Begini Prosedurnya

"Seandainya pemerintah Saudi tetap menyelenggarakan haji baik secara penuh atau dengan pembatasan, lalu apakah Indonesia tetap tidak memberangkatkan?," kata Awiek dalam keteranganya, Rabu (3/6).

Awiek melanjutkan, hal ini juga terkait hubungan bilateral, komunikasi antar pejabat kedua negara. Jangan sampai sikap pemerintah indonesia meminta Arab Saudi untuk tidak mengeluarkan visa haji baik yg reguler maupun mujamalah.

"Ini bisa dimaknai sebagai intervensi terhadap kewenangan Arab Saudi," terang Awiek.

Jamaah calon haji asal Yogyakarta menunggu antrean pemeriksaan barang bawaan di asrama haji Donohudan Boyolali. (ANTARA/Bambang Dwi Marwoto)
Jamaah calon haji asal Yogyakarta menunggu antrean pemeriksaan barang bawaan di asrama haji Donohudan Boyolali. (ANTARA/Bambang Dwi Marwoto)

Ia memahami bahwa niatan pemerintah membatalkan pemberangkatan haji tahun ini lebih sebagai perlindungan kepada jamaah dan umat Islam yakni dengan qaidah ushul fiqh dar'ul magasid muqaddamu 'ala jalbil masholih (mengutamakan mencegah kemudaratan lebih diutamakan dibanding meraih kebaikan/kemaslahatan). Namun, seyogyanya pengambilan keputusan tersebut dilakukan bersama DPR sebagaimana amanat UU 8/2019.

"Sehingga setiap keputusan diambil bersama," ungkap politikus PPP ini

Baca Juga

Musim Haji 2020 Batal, Kemenag 'Lempar Bola' ke Arab Saudi

Awiek meminta dana nasabah tidak boleh diutak-atik kecuali diminta sendiri oleh jamaah. Adanya informasi bahwa dana haji akan digunakan untuk penguatan rupiah itu tidak boleh dan harus dijelaskan kepada publik apakah informasi itu benar atau tidak sehingga tidak menimbulkan informasi liar dan membuat resah.

"Maka pengawasan pengembalian terhadap dana jamaah itu harus dilakukan secara ketat oleh pihak berwenang," tutup Awiek. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Garap Eks Bupati Indramayu Yance Terkait Kasus Suap
Indonesia
KPK Garap Eks Bupati Indramayu Yance Terkait Kasus Suap

Terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu.

Mengapa Pemerintah Sulit Mengekstradisi Buronan dari Luar Negeri?
Indonesia
Mengapa Pemerintah Sulit Mengekstradisi Buronan dari Luar Negeri?

Padahal, pemerintah Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi buronan antarnegara.

Buka Peluang Kerja Sama KPK, Polri Telusuri Aliran Uang Panas Djoko Tjandra
Indonesia
Buka Peluang Kerja Sama KPK, Polri Telusuri Aliran Uang Panas Djoko Tjandra

Listyo Sigit Prabowo menjanjikan pengusutan tuntas terkait kemungkinan aliran uang itu.

Reaktif COVID-19, Puluhan Massa Pendukung Rizieq Digiring ke RS Wisma Atlet
Indonesia
Reaktif COVID-19, Puluhan Massa Pendukung Rizieq Digiring ke RS Wisma Atlet

"Kami rujuk ke wisma atlet untuk kami lakukan standar prokes. Lalu kami swab disana kalau positif maka akan isolasi," jelas Yusri.

741 Positif 84 Meninggal, DKI Rilis Kelurahan Tertinggi Kasus Corona
Indonesia
741 Positif 84 Meninggal, DKI Rilis Kelurahan Tertinggi Kasus Corona

Daftar kelurahan tertinggi kasus COVID-19 di lima wilayah DKI Jakarta

Pemerintah Tegaskan Virus Corona Tak Ganggu Kinerja Ekspor Manufaktur
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Virus Corona Tak Ganggu Kinerja Ekspor Manufaktur

Sektor pariwisata menjadi salah satu yang cukup terpengaruh oleh wabah virus corona

Formula E di Monas Tabrak UU Cagar Budaya dan Peraturan Gubernur
Indonesia
Formula E di Monas Tabrak UU Cagar Budaya dan Peraturan Gubernur

Commitment fee Formula E dialokasikan pada APBD Perubahan tahun 2019 dalam Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga.

Diminta Tes Swab, Rizieq Shihab Tolak Bertemu Polisi
Indonesia
Diminta Tes Swab, Rizieq Shihab Tolak Bertemu Polisi

"Petugas dari tiga pilar menyampaikan pesan melalui Ustaz Yono supaya pak HRS melakukan tes swab," jelas Singgih.

 Ombudsman Sebut Penegak Hukum Belum Responsif Layani Pelaporan Secara Daring
Indonesia
Ombudsman Sebut Penegak Hukum Belum Responsif Layani Pelaporan Secara Daring

Ombudsman RI menyebut, instansi penegak hukum belum responsif untuk melayani pelaporan yang disampaikan masyarakat melalui daring dan media sosial.

Ada Partai yang Menunggangi Omnibus Law Demi Ambisi 2024
Indonesia
Ada Partai yang Menunggangi Omnibus Law Demi Ambisi 2024

Pemerhati politik Muhammad AS Hikam menyoroti adanya manuver sejumlah partai politik soal pembahasan omnibus law.