Pembangunan Masjid Agung Solo Hibah Pangeran UEA Dibangun Pekan Ini
MerahPutih.com - Kantor Kementerian Agama (Kemenang) Solo, Jawa Tengah, memastikan ground breaking pembangunan masjid dan Islamic Center di Kelurahan Gilingan, Banjarsari dan Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon, Solo dimulai, Sabtu (6/3).
Masjid dan Islamic Center ini merupakan hadiah untuk Presiden Jokowi dari Pangeran UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed.
Baca Juga
Kepala Kemenag Solo, Hidayat Maskur mengatakan sesuai rencana ground breaking pembangunan masjid miniatur Sheikh Zayed di UEA dimulai akhir pekan ini. Perampingan lahan bisa dilakukan dengan cepat.
"Tenda-tenda dan material bangunan didatangkan langsung dari Jakarta sore ini Desain masjid sama dengan Grand Mosque yang ada di Abu Dhabi (masjid Sheikh Muhammad Bin Zayed di UEA)," kata Hidayat, Rabu (3/3).
Dikatakannya, perbedaan masjid Sheikh Zayed di UEA dengan yang ada di Solo ini hanya pada sisi ukuran lebih kecil. Masjid ini mampu menampung sebanyak 12.000 jemah dengan luasan lahan sekitar 3 hektar
"Masjid ini dibangun di atas tanah bekas SPBU milik PT Pertamina. Sedangkan, Islamic Center akan dibangun di Kelurahan Mojo dengan lahan seluas 4 hektar," terang dia.
Ia mengatakan pembangunan masjid dan Islamic Center ini menelan dana Rp5,7 triliun. Sumber dana langsung dari Pangeran UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed.
"Target maksimal pembangunan masjid dan Islamic Center selama tiga tahun. Dana sudah ada Rp5,7 triliun. Semoga berjalan lancar pembangunannya," kata dia.
Untuk konsep Islamic Center, lanjut dia, akan dilengkapi mall dan pusat keagamaan. Disinggung terkait alasan desain masjid sama persis dengan Sheikh Zayed di UEA, ia mengatakan masjid ini merupakan wujud hubungan baik kedua negara antara Presiden Jokowi dan Pangeran UEA, Sheik Mohammed bin Zayed Nahyan.
"Masjid ini simbol hubungan baik antara Indonesia dan UEA. Masjid nanti setelah jadi akan dihibahkan dan pengelolaan masjid langsung di bawah Kemenag RI," tutup dia. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga
Biar Tak Berpotensi 'Tabrak' Ajaran Agama, Pemerintah Diminta Konsultasi Sebelum Bikin Kebijakan