MerahPutih.com - Pengembangan lahan untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada tahap pertama di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, per 16 Februari 2023 telah mencapai 69,67 persen. Sedangkan untuk pengembangan lahan KIPP tahap sudah tercapai 11,43 persen.
"Namun secara total pembangunan fisik di IKN sudah 22,9 persen," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim.
Baca Juga:
Brimob Resmikan 3 Pasukan Khusus Jaga IKN hingga Papua
Capaian 22,9 persen itu berasal dari sejumlah proyek yang saat ini terus berjalan. Seperti pada proyek pengendalian banjir Sanggai IA dengan capaian 15,44 persen, pembangunan Istana Presiden tercapai 6,65 persen, Bendungan Sepaku Semoi sudah 84,32 persen, jaringan pipa dan transmisi sungai Sepaku 87,73 persen, dan penyediaan air baku untuk persemaian Mentawir sudah 99,94 persen.
Pembangunan IKN, ditetapkan 20 persen menggunakan dana dari APBN berupa sarana prasarana dasar, sedangkan selebihnya yang sebesar 80 persen dari investor, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Untuk membangun IKN, tidak bisa hanya kawasan inti yang diseriusi, namun semua harus dibangun serius dan seiring, terutama di kawasan sekitar atau daerah penyangga, sehingga pemerintah daerah harus turut mendukung, seperti Kota Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, terlebih Provinsi Kaltim.
"Dalam pembangunan IKN juga diperlukan konektivitas sehingga ini nanti akan ada jalan tol yang menghubungkan dari IKN - Balikpapan - Samarinda, dan kawasan sekitarnya untuk konektivitas darat, kemudian ada juga konektivitas laut yang juga disiapkan," katanya.
Saat ini, prioritas pembangunan di IKN adalah hunian untuk pekerja konstruksi. Tujuannya agar kehidupan pekerja layak dengan fasilitas yang lengkap, termasuk ada tempat ibadah dan kantin. Sudah ada 12 dari 22 unit tower yang telah siap huni untuk sekitar 14.500 orang pekerja.
"Untuk target pembangunan awal, yakni pada 2022 hingga 2024 adalah membangun infrastruktur utama, seperti Istana Kepresidenan, gedung MPR/DPR, dan perumahan, termasuk pemindahan tahap awal, pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk penduduk awal," katanya.
Baca Juga:
Pasokan Energi Bersih ke IKN Bakal Terganggu Jika Proyek PLTG Sambera Mandek
