Pembangunan IKN Gunakan APBN, Kepala Otoritas Klaim Bangun Kepercayaan Pasar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (ANTARA / M Ghofar)

MerahPutih.com - Biaya pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara salah satunya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Badan Otorita IKN, penggunaan APBN dilakukan guna membangun kepercayaan pasar, sehingga ke depan banyak investasi swasta untuk melanjutkan pembangunannya.

"Pada tahap awal, pelaksanaan pembangunan IKN memang mendapatkan alokasi dari APBN, sehingga dari sini diharapkan menjadi pengungkit sekaligus untuk menciptakan kepercayaan pasar," ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Samarinda, Senin (16/8).

Baca Juga:

Jokowi akan Bangun Pusat Pelatihan Sepak Bola di IKN Nusantara

Sejalan dengan pembangunan yang menggunakan APBN ini, pemerintah terus mengupayakan sumber pendanaan lain yang sah dan dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, karena pihaknya juga menginginkan peran swasta dalam pembangunan di kawasan IKN.

"Metode creative financing yang baru seperti municipal bond, SDG bond, ataupun green bond, menjadi alternatif yang mungkin akan diterapkan. Semua ini bisa dijalankan dengan efektif jika Ibu Kota Nusantara mempunyai ESG yang baik," katanya, seperti dikutip Antara.

Menurutnya, penegakan tata kelola yang yang baik akan menjaga reputasi dan kredibilitas IKN, termasuk penanganan lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance/ESG) secara baik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan IKN.

Baca Juga:

Timnas Indonesia Lolos ke Piala Asia 2023, Berikut 6 Fakta Menariknya

Ia ingin membuktikan di 2024 mendatang ada target-target yang bisa dilihat, yakni ada sekitar 921 hektare yang akan dilengkapi, bukan hanya membangun gedung, tapi ada fasilitas pendidikan, kesehatan, kafe, hingga warung makan.

"Itu merupakan sejumlah target yang ingin kami capai secara berjenjang, dengan demikian tentu investor akan melihat hal ini sebagai sesuatu yang akan dibangun berkelanjutan," ujar Bambang.

Terkait dengan Seminar Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan IKN yang digelar, selain ingin menyampaikan ke masyarakat tentang berbagai hal mengenai IKN, pihaknya juga ingin mendapat masukan dari berbagai pihak baik terkait lingkungan, sosial, dan lainnya.

"Semakin bagus kita menangani masalah lingkungan, sosial, dan masalah yang berhubungan dengan tata kelola, maka biaya risiko, biaya reputasi akan semakin turun. Semakin baik persepsi bahwa pembangunan IKN bisa berjalan bersih, makin terbuka pula peluang mendapatkan investasi," katanya. (*)

Baca Juga:

Timnas Indonesia U-23 Bawa Pulang Perunggu, Berikut 5 Fakta Menariknya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tangkuban Parahu Berasap, Wisatawan Dilarang Menginap
Indonesia
Tangkuban Parahu Berasap, Wisatawan Dilarang Menginap

Wisatawan tidak diperbolehkan menginap di dalam kawasan kawah aktif Tangkuban Parahu

Pemprov DKI Dukung Penutupan Jalan Sudirman-MH Thamrin di Tengah Malam
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penutupan Jalan Sudirman-MH Thamrin di Tengah Malam

Pemprov DKI Jakarta berencana meningkatkan pembatasan sesuai dengan fakta, data dan ketentuan.

Sebut TNI Kayak Gerombolan, Effendi Simbolon Dilaporkan ke MKD DPR
Indonesia
Sebut TNI Kayak Gerombolan, Effendi Simbolon Dilaporkan ke MKD DPR

Effendi dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK), Selasa (13/9).

Jakarta Kerja Sama dengan Lampung untuk Ketersediaan Pangan Warga Ibu Kota
Indonesia
Jakarta Kerja Sama dengan Lampung untuk Ketersediaan Pangan Warga Ibu Kota

Pemerintah DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan Provinsi Lampung untuk penanganan ketersediaan pangan.

Bareskrim Periksa AKP IW Terkait Kasus Brigadir J
Indonesia
Bareskrim Periksa AKP IW Terkait Kasus Brigadir J

Terkini, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri akan memeriksa mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri AKP IW yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Peningkatan Kasus COVID-19 Sejumlah Negara Harus Bikin Pemerintah Waspada
Indonesia
Peningkatan Kasus COVID-19 Sejumlah Negara Harus Bikin Pemerintah Waspada

Penambahan kasus COVID-19 di sejumlah negara mesti jadi peringatan bagi pemerintah untuk waspada.

Kemenag Tegaskan Vaksinasi COVID-19 Tak Bikin Puasa Batal
Indonesia
Kemenag Tegaskan Vaksinasi COVID-19 Tak Bikin Puasa Batal

Vaksinasi COVID-19 tengah digencarkan saat bulan Ramadan.

Komnas HAM: Perdamaian di Papua Tantangan Terbesar Pemerintah Jokowi
Indonesia
Komnas HAM: Perdamaian di Papua Tantangan Terbesar Pemerintah Jokowi

Komitmen lisan Presiden (Joko Widodo) untuk lebih memberikan perhatian pada HAM, dalam 2021 ini belum mendapat dukungan nyata dari bawahanya.

[HOAKS atau FAKTA] Ketua Adat Papua Turun Gunung Pastikan Anies Menangi Pilpres 2024
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Ketua Adat Papua Turun Gunung Pastikan Anies Menangi Pilpres 2024

“Meledak, KETUA ADAT PAPUA TURUN GUNUNG Pastikan Anies Menag di 2024”

Trik PDIP dan PSI Ramaikan Lagi Usulan Interpelasi Formula E Anies
Indonesia
Trik PDIP dan PSI Ramaikan Lagi Usulan Interpelasi Formula E Anies

- Fraksi PDI Perjuangan dan PSI sebagai inisiator usulan hak interpelasi Formula E mendesak Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk kembali menggelar rapat