Pembangunan Huntap Bagi Korban Tsunami Palu Masih Bermasalah Huntap di Palu. (Foto: Kementerian PUPR)

MerahPutih.com - Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah, masih menyisakan masalah. Lahan pembangunan huntap saat ini masih berselisih dengan warga yang mengklaim sebagai pemilik.

"Seluruh hambatan yang ada, seperti lahan pembangunan huntap agar dapat diselesaikan," perintah Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Palu, Kamis (7/1).

Baca Juga:

Jayapura Dilanda Banjir dan Longsor, Sejumlah Warga Tertimbun

Beberapa lokasi pembangunan hunian tetap di Kota Palu, pembangunan huntapnya terhambat dikarenakan polemik kepemilikan lahan. Lokasi Tondo Dua misalnya, terdapat 47 warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

Hal itu kemudian menjadi hambatan pembangunan 1.102 huntap yang direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 65,3 hektare di lokasi Tondo Dua.

Selain di Tondo dua, polemik yang sama juga terjadi di Kelurahan Petobo dan Kelurahan Talise. Namun, untuk Kelurahan Petobo telah mendapat titik terang, sehingga saat ini sedang dilakukan konsolidasi untuk pembebasan lahan pembangunan huntap.

Gubernur Sulteng Rusdy Mastura menyampaikan, selain masalah lahan, berakhirnya masa berlaku Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018, juga memberikan dampak atas pelambatan penyelesaian dampak gempa 2018.

"Perlu ada payung hukum untuk percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana, untuk itu kami mohon perpanjangan Inpres nomor 10 tahun 2018," kata Rusdy Mastura.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Palu. (Foto: Antara)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Palu. (Foto: Antara)

Inpres nomor 10 tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulteng dan wilayah terdampak lainnya. Masa berlakunya telah berakhir pada 2020.

Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan akan segera menyediakan payung hukum berupa perpanjangan Inpres untuk mempercepat penyelesaian dampak bencana 2018 di Palu, Donggala, Sigi dan sebagian Parigi Moutong.

"Masyarakat jangan dibuat lama menunggu terkait hunian mereka, harus segera diselesaikan pembangunan huntap," kata Wapres dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Wapres Datangi Palu Pantau Progres Pemulihan Pascabencana Tsunami

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1.000 Warga Sunter Agung Terpapar COVID-19, Kemungkinan Di-lockdown
Indonesia
1.000 Warga Sunter Agung Terpapar COVID-19, Kemungkinan Di-lockdown

Jumlah tersebut masih diverifikasi kembali oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI lantaran kemungkinan ada perbedaan penghitungan.

Menko Airlangga Dorong Penyandang Disabilitas Terus Produktif
Indonesia
Menko Airlangga Dorong Penyandang Disabilitas Terus Produktif

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung penyandang disabilitas agar menjadi produktif serta mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

[HOAKS atau FAKTA]: Dokter Terawan Resmi Jadi Milik Jerman
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dokter Terawan Resmi Jadi Milik Jerman

Akun Facebook Demokrat Kawal AHY RI 1 2024 (fb.com/PatollaDin) pada 30 Maret 2022 mengunggah sebuah gambar tangkapan layar artikel berjudul “Selangkah lagi Dr. Terawan resmi menjadi milik Jerman”.

BLT di DIY Salah Sasaran, Ketua DPD Minta Verifikasi Lebih Ketat dan Detail
Indonesia
Pelapor Dua Anak Jokowi ke KPK Seret Nama Grup SM
Indonesia
Pelapor Dua Anak Jokowi ke KPK Seret Nama Grup SM

Peristiwa itu terjadi pada Februari 2019 setelah Gibran dan Kaesang membuat perusahaan gabungan dengan anak dari petinggi Grup Sinar Mas.

BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta Salurkan Subsidi Upah ke 232 ribu Pekerja
Indonesia
BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta Salurkan Subsidi Upah ke 232 ribu Pekerja

Pegawai yang belum menerima BSU bisa menghubungi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY

Dalih PSI Belum Kirim Surat Pemecatan Viani ke DPRD DKI
Indonesia
Dalih PSI Belum Kirim Surat Pemecatan Viani ke DPRD DKI

Sebab, sudah 3 pekan surat pencopotan Viani belim masuk ke DPRD.

Komnas HAM Desak RUU TPKS Segera Disahkan Jadi UU
Indonesia
Komnas HAM Desak RUU TPKS Segera Disahkan Jadi UU

Jika terus tertunda, maka kita sama dengan bersikap abai

Petinggi Terduga Teroris Rahasiakan Cara Gulingkan Pemerintah Jokowi
Indonesia
Petinggi Terduga Teroris Rahasiakan Cara Gulingkan Pemerintah Jokowi

Informasi rencana penggulingan pemerintah didapatkan dari para pelaku yang sudah tertangkap.

Dipanggil KPK, Wakil Ketua DPR Aceh: Kita Siap Kooperatif
Indonesia
Dipanggil KPK, Wakil Ketua DPR Aceh: Kita Siap Kooperatif

"Kita siap kooperatif, mudah-mudahan bisa ada titik terang dengan kasus yang ada di Aceh," ucap Wakil Ketua II DPR Aceh Hendra Budian, di Banda Aceh, Jumat (22/10).