Pembakaran Bendera PDIP Picu Konflik Anak Buah Megawati dengan PA 212 Massa PDIP Jakarta Timur melakukan aksi jalan kaki di Jalan Matraman Raya menuju Mapolrestro Jakarta Timur, Kamis (25/6/2020). (ANTARA/Andi Firdaus).

MerahPutih.com - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai, pembakaran bendera PDIP bisa berujung bisa memicu potensi konflik antara kader Megawati Sokearnoputri itu dengan massa PA 212 yang melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR, Rabu (24/6) sore itu.

Stanislaus mengatakan, konflik itu bisa terjadi karena massa PDIP dikenal militan dan tengah melakukan kunjungan ke sejumlah kantor polisi.

Baca Juga

Benderanya Dibakar Seraya Disebut PKI, PDIP: Ini Fitnah Keji

"Jika tidak ditangani dengan cepat maka bisa menjadi konflik antara kubu 212 dengan PDIP," jelas Stanislaus kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (26/6).

Ia menambahkan, PDIP tentu akan mengambil sikap dan harus diapresiasi Megawati selaku ketua umum dengan cepat mengeluarkan edaran kepada kader-kadernya untuk menggunakan jalur hukum.

"Jika PDIP bersikap demikian tentu wajar karena lambang organisasi resmi Partai yang mereka dirikan dan perjuangkan dibakar," imbuh Stanislasus.

Ia juga mendesak agar PA 212 terbuka soal adanya dugaan penyusup yang sengaja membakar bendera partai penguasa itu.

"Soal penyusup atau bukan tinggal dibuktikan saja berdasarkan fakta-fakta yang ada lalu diselidiki siapa orangnya dan apa motifnya," terang Stanislaus.

Stan
Stanislaus Riyanta

Stanislaus berharap agar polisi sebaiknya bertindak tegas supaya hal tersebut tidak menjadi konflik.

"Tentu saja ini harus diawali dengan pelaporan resmi oleh pihak yang dirugikan atau menjadi korban yaitu PDIP kepada Polri," tutup Stanislaus.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (25/6) siang menggelar aksi long march dari kantornya menuju Mapolres Jakpus.

Hal itu dilakukan untuk meminta kepolisian segera menangkap oknum atau pelaku pembakaran bendera PDIP dalam aksi penolakan RUU (Rancangan Undang-Undang) HIP (Haluan Ideologi Pancasila) di depan Kompleks MPR/DPR/DPD, pada Rabu (24/6).

Aksi diikuti ratusan simpatisan dan pengurus PDIP dari tingkatan anak ranting, Pengurus Anak Cabang (PAC) dan pengurus DPC itu dipimpin langsung Ketua DPC PDIP Jakpus Wa Ode Herlina.

Dengan membawa bendera partai, simpatisan partai berlambang banteng itu berdiri rapi di depan Polres Jakpus di Kemayoran dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19.

“Kami meminta agar kepolisian segera mengusut tuntas oknum atau pelaku yang membakar bendera dan melakukan proses hukum setegas-tegasnya kepada para pelaku. Satu-dua hari ini kita akan menunggu hasil dari kerja pihak kepolisian,” ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta itu kepada wartawan

Menurut dia, aksi pelaporan yang dilakukan merupakan aksi solidaritas dan spontanitas terhadap terbitnya surat edaran partai agar kader PDIP melakukan langkah hukum terhadap aksi pembakaran bendera partai yang terjadi dalam aksi di depan gedung DPR/MPR/DPD.

“Persoalan ini harus cepat diselesaikan karena berpotensi mengadu domba bangsa. Ini penghinaan terhadap bangsa Indonesia yang rakyatnya sebagian besar mendukung PDIP di pileg (pemilihan anggota legislatif) lalu,” beber anggota Komisi E DPRD DKI itu.

Baca Juga

Bendera PDI-P Dibakar, Surat Perintah dari Megawati Keluar

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), sambung Wa Ode, memastikan mengawal proses hukum yang dilaporkan DPC PDIP Jakpus terkait pembakaran bendera PDIP. Pihak kepolisian pun, kata dia, akan memberikan bukti-bukti yang diterima dari pelaporan DPC Jakpus tersebut kepada Polda (Kepolisian Daerah) Metro Jaya.

“Kami akan setiap hari berkumpul dan berhimpun menunggu hasil kerja kepolisian. Hari ini DPC PDIP Jakpus, DPC PDIP Pulau Seribu dan DPC PDIP Jaktim yang melaporkan aksi pembakaran bendera PDIP. Jumat (26/6/2020) DPC PDIP Jakut, Jaksel, Jakbar dan akan melaporkan ke Mapolres masing-masing,” pungkas dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Malam Tahun Baru, Jalan Slamet Riyadi-Jenderal Sudirman Solo Steril
Indonesia
Malam Tahun Baru, Jalan Slamet Riyadi-Jenderal Sudirman Solo Steril

Ruas jalan yang akan di pakai untuk CFN mulai dari simpang empat Purwosari hingga Bundaran Gladag (Jalan Slamet Riyadi) serta Bundaran Gladag hingga Tugu Pamandengan (Jalan Jenderal Sudirman depan Kantor Balai Kota Solo)

ICW Nilai Tim Pemburu Koruptor Belum Dibutuhkan
Indonesia
ICW Nilai Tim Pemburu Koruptor Belum Dibutuhkan

ICW memandang yang harus diperkuat dalam hal ini adalah aparat penegak hukumnya.

Cegah COVID-19, Kemenkumham Bebaskan 35.676 Narapidana Dewasa dan Anak
Indonesia
Cegah COVID-19, Kemenkumham Bebaskan 35.676 Narapidana Dewasa dan Anak

"Melalui asimilasi 33.861 dan integrasi 1.815," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti

PSI Minta Pemprov DKI Subsidi Siswa yang Terpaksa Masuk Swasta
Indonesia
PSI Minta Pemprov DKI Subsidi Siswa yang Terpaksa Masuk Swasta

Jika tak dibantu, maka dikhawatirkan banyak anak Jakarta yang terpaksa putus sekolah.

 Dapat Perintah Salurkan APD Bantuan dari Puan, Gibran: Semoga Ini Sinyal Baik Pilkada
Indonesia
Dapat Perintah Salurkan APD Bantuan dari Puan, Gibran: Semoga Ini Sinyal Baik Pilkada

"Masker bantuan Ketua DPR ini saya bagikan pada warga di kampung di Jagalan, Purwodinigratan, Relokasi Mertoudan Mojosongo, dan Kampung Gumunggung, Gilingan," kata dia.

3 Komisi Bentuk Panja Jiwasraya, Puan: Biar Saja
Indonesia
3 Komisi Bentuk Panja Jiwasraya, Puan: Biar Saja

Tidak bisa Panja dan Pansus berjalan beriringan

Singapura Informasikan 58 Positif Virus Corona
Indonesia
Singapura Informasikan 58 Positif Virus Corona

Pemerintah Singapura mengonfirmasi delapan kasus baru positif COVID-19

Rencana Pelibatan TNI Tangani Teroris Timbulkan Konflik Kepentingan
Indonesia
Rencana Pelibatan TNI Tangani Teroris Timbulkan Konflik Kepentingan

keterlibatan TNI dalam aksi terorisme sebaiknya atas perintah Presiden dan dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

UU Cipta Kerja Bisa Jadi Bumerang Ekonomi Indonesia
Indonesia
UU Cipta Kerja Bisa Jadi Bumerang Ekonomi Indonesia

"Rakyat Indonesia hanya kebagian menjadi buruh dan kuli di negeri sendiri. Saat ini, kemungkinan bisa lebih buruk dengan UU Ciptaker ini, karena buruh kita menjadi berpeluang lebih dieksploitasi," tegas dia

 Ronny Sompie Dicopot, ICW Desak Jokowi Pecat Menteri Yasonna
Indonesia
Ronny Sompie Dicopot, ICW Desak Jokowi Pecat Menteri Yasonna

"Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi. Sebab, bagaimana pun dia merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM," kata Kurnia