Pembahasan RUU TPKS Belum Jelas, Pemerintah Hanya Bisa Nunggu Demo dukung RUU PKS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah masih menunggu panggilan DPR RI untuk membahas bersama kelanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Sejak disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada sidang paripurna (18/1) hingga penutupan masa sidang III tahun sidang 2021-2022 (18/2), kelanjutan pembahasan RUU TPKS belum jelas.

Baca Juga:

Dasco Ungkap Alasan Pimpinan DPR Belum Izinkan Pembahasan RUU TPKS

"Sekarang bolanya ada di DPR RI, kami siap menunggu undangan dari DPR untuk melakukan rapat kerja dan pembahasan lain. Kami mohon dukungannya," kata Ayu Bintang di Makassar, Sabtu (13/3).

Menteri PPPA mengatakan, sejauh ini belum ada panggilan rapat membahas soal RUU TPKS tersebut. Namun, pihaknya menghormati kesibukan anggota dewan, mengingat rancangan itu atas inisiatif DPR RI.

"Kami kan menghormati. Kalau kami dari pihak Pemerintah sendiri (ikut), karena ini kan rancangan undang-undang inisiatif DPR," katanya.

Ia menegaskan, ketika menerima naskah akademik rancangan itu dari DPR, Pemerintah merespons dengan cepat, tidak sampai 14 hari dari dua bulan masa waktu yang disiapkan.

"Kami tidak mengenal siang dan malam," kata dia kepada wartawan menambahkan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (kanan) tiba di Kantor UPTD PPA Sulsel untuk mengunjungi anak korban rudapaksa, sekaligus rapat koordinasi internal di Kantor UPTD PPA setempat, Jalan Letjen Hertasning, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (12/3/2022). ANTARA/Darwin Fati
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (kanan) tiba di Kantor UPTD PPA Sulsel untuk mengunjungi anak korban rudapaksa, sekaligus rapat koordinasi internal di Kantor UPTD PPA setempat, Jalan Letjen Hertasning, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (12/3/2022). ANTARA/Darwin Fati

Berkenaan dengan koordinasi dengan penegak hukum wilayah kepolisian daerah (polda), Ayu Bintang mengemukakan, setiap kunjungan ke daerah tentu tidak terlepas menerima berbagai masukan dalam mewujudkan implementasi dari RUU TPKS nantinya.

"Nah ini, bagaimana kita menyamakan persepsi dengan penegak hukum dalam berperspektif perempuan dan ramah anak. Kita harapkan untuk kasus yang ditangani kepolisian, kapan pun peristiwa itu terjadi, di mana pun dan siapa pun pelakunya, harus diselesaikan secara tuntutan dan cepat," kata Menteri PPPA.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta proses pembahasan RUU TPKS segera dilakukan oleh DPR dan Pemerintah.

"Saya berharap pembahasan RUU TPKS secara bersama bisa segera dilakukan dengan efektivitas yang tinggi dan hasil yang sesuai harapan kita semua," kata Lestari Moerdijat. (Pon)

Baca Juga:

Oknum Polisi Sulsel Perkosa ART Anak, Ponakan Prabowo Ungkit Nasib RUU TPKS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Formula E Jakarta Masuk Rekor Dunia Jadi Lomba Paling Sepi Penonton
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Formula E Jakarta Masuk Rekor Dunia Jadi Lomba Paling Sepi Penonton

Ajang balap mobil Formula E yang berlangsung di Jakarta beberapa waktu lalu masuk rekor dunia sebagai ajang lomba paling sepi dari penonton.

5 Program Pemkot Bandung Hadapi PHK dan Pengangguran
Indonesia
5 Program Pemkot Bandung Hadapi PHK dan Pengangguran

"Dari awal 2020 sampai hari ini, awalnya 8,16 persen menjadi 11,19 persen. Atau dari 105 ribu kini menjadi 147 ribuan,” ungkap Marsana.

Polisi Korek Keterangan Petugas Stadion GBLA Terkait Kematian 2 Bobotoh
Indonesia
Polisi Korek Keterangan Petugas Stadion GBLA Terkait Kematian 2 Bobotoh

Polda Jawa Barat (Jabar) memeriksa sejumlah petugas stadion sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Warga Medan Terkonfirmasi COVID-19 Diharap Mau Isolasi di Lokasi Isoter
Indonesia
Warga Medan Terkonfirmasi COVID-19 Diharap Mau Isolasi di Lokasi Isoter

Sigit juga mendorong Forkopimda Medan untuk menambah jumlah lokasi isoter

Strategi Pemprov DKI Capai 100 Persen Warga Dapat Pasokan Air Bersih
Indonesia
Strategi Pemprov DKI Capai 100 Persen Warga Dapat Pasokan Air Bersih

Kebutuhan air bersih di Jakarta adalah 32.865 liter per detik (lps), sementara saat ini hanya bisa disediakan 20.725 liter per detik.

Bertemu Kapolri, Penjual Angkringan Ngeluh Omzet Jualan Turun Akibat PPKM Darurat
Indonesia
Bertemu Kapolri, Penjual Angkringan Ngeluh Omzet Jualan Turun Akibat PPKM Darurat

"Pak (Listyo) omzet jualan (angkringan) saya turun," ujar penjual angkringan Bagus, warga Solo, Jawa Tengah di hadapan Kapolri

Ada TAP MPR Etika Kehidupan Berbangsa, Jokowi Didesak Kembali Revisi Statuta UI
Indonesia
Ada TAP MPR Etika Kehidupan Berbangsa, Jokowi Didesak Kembali Revisi Statuta UI

Secara etika penyelenggara negara dalam bidang penegakan hukum, bidang sosial maupun politik dan dunia keilmuan yang diatur dalam TAP MPR no VI/2001, Ari Kuncoro sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Rektor UI.

Bayar Tol Tanpa Sentuh Mulai Dilakukan di September 2022
Indonesia
Bayar Tol Tanpa Sentuh Mulai Dilakukan di September 2022

Dengan memanfaatkan konektivitas telepon pintar (smartphone) dan satelit, maka nantinya palang dan gerbang tol tidak lagi diperlukan

Guru Besar UI Tegaskan PCR Masih Berfungsi Deteksi COVID-19 Omicron
Indonesia
Guru Besar UI Tegaskan PCR Masih Berfungsi Deteksi COVID-19 Omicron

Arab Saudi, Amerika Serikat dan Korea Selatan melaporkan kasus varian Omicron mereka. Otoritas kesehatan di Indonesia diminta untuk meningkatkan pemeriksaan PCR yang lebih masif.

Relawan Deklarasikan Ganjar Capres 2024 di Hari Pahlawan
Indonesia
Relawan Deklarasikan Ganjar Capres 2024 di Hari Pahlawan

Kinerja Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah pun terbilang baik.