Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menegaskan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan harus dilaksanakan secara seimbang dan cermat. Kehati-hatian ini diperlukan untuk mempertimbangkan hak-hak seluruh pihak, mulai dari korban kejahatan, aparat penegak hukum, hingga advokat.
Pernyataan ini disampaikan Safaruddin menyusul banyaknya masukan dari masyarakat terkait isu penyadapan, yang sebelumnya menjadi salah satu materi dalam UU KUHAP yang baru saja disahkan.
Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan ini memperjelas bahwa UU KUHAP yang baru tidak mengatur isu penyadapan secara spesifik karena topik tersebut akan diatur dalam RUU yang terpisah. Safaruddin menilai isu penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena bersinggungan langsung dengan hak asasi manusia dan privasi warga negara.
Baca juga:
Polisi Bisa Sadap dan Tangkap Semena-Mena di KUHAP Baru, Ketua Komisi III DPR: Tuduhan itu Hoaks
"Kita tidak mau terlalu terburu-buru itu tentang (RUU) Penyadapan karena ini kan suatu hal yang sangat sensitif, suatu hal yang kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, dan hak-hak orang sehingga kita akan lebih hati-hati," ujar Safaruddin saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Mekanisme Kontrol dan Pengawasan Jadi Kunci
Lebih lanjut, Safaruddin menjelaskan bahwa Komisi III saat ini masih dalam tahap menjaring dan mengonsolidasikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga pembahasan resmi RUU Penyadapan belum dimulai. Ia memastikan DPR akan mengumpulkan perspektif dan kebutuhan dari semua pihak terlebih dahulu.
Meskipun substansi detail RUU masih terlalu dini untuk diputuskan, Safaruddin menekankan bahwa elemen kontrol dan pengawasan harus menjadi fokus utama. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa penyadapan tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu.
"Di dalam penyadapan itu kan harus ada kontrol, ada pengawasan, harus ada audit, supaya tidak segampang itu untuk menyadap. Karena di situ ada hak-hak orang lain, ada hak masyarakat yang harus kita jaga," tutup Safaruddin.
