Pembahasan RKUHP Butuh Pelibatan Masyarakat Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Foto: Net

MerahPutih.com - Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menyatakan, pembahasan RKUHP perlu melibatkan elemen masyarakat secara terbuka dan substansial.

Hal ini disampaikan Aliansi Nasional yang terdiri dari sekitar 50 LSM menanggapi rangkaian sosialisasi RKUHP yang digelar Kementerian Hukum dan HAM. Salah satunya yang digelar di Jakarta, Senin (14/6).

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati mengatakan, dalam acara kegiatan ini, pihaknya tidak melihat adanya perubahan dari susunan pembicara.

Baca Juga:

ICJR Bingung DPR Ngotot Bahas RUU KUHP di Tengah Wabah Corona

Pemerintah tetap tidak melibatkan baik dari masyarakat sipil ataupun akademisi dari bidang ilmu dan perspektif berbeda untuk memberikan masukan pada RKUHP pada porsi yang berimbang dengan Pemerintah dan DPR.

"Acara diskusi ini lebih pada sosialisasi searah dari pada diskusi substansi yang lebih genting untuk dilakukan agar RKUHP tidak lagi mendapatkan penolakan dari masyarakat," kata Maidina dalam keterangan tertulis, Senin (14/6).

Maidina mengatakan, sejumlah anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP memang diundang dalam sosialisasi pada hari ini, namun, porsi masukan hanya dialokasikan satu jam pada sesi tanya jawab.

Porsi itu dinilai tidak seimbang dengan materi substansi yang melibatkan enam pembicara dari tim perumus pemerintah dan DPR dengan alokasi waktu selama tiga jam lebih.

"Hal lain, tidak semua kalangan masyarakat sipil yang berpotensi terdampak diundang oleh Pemerintah, seperti dari kelompok penyandang disabilitas, kelompok advokasi Kesehatan reproduksi, kelompok rentan dan lain sebagainya," ujarnya.

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)
Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Selain itu, Maidina menyoroti ketidakjelasan proses dan draf RKUHP yang akan dibahas. Kata dia, Pemerintah maupun DPR, tidak secara jelas memberikan ketegasan apakah draf yang diedarkan pada acara sosialisasi RKUHP di Manado atau sosialisasi ke-11 sebelum Jakarta merupakan draf terbaru atau hanya sosialisasi draf lama yang ditolak masyarakat pada September 2019.

Hal ini lantaran, Aliansi tidak melihat adanya perubahan sedikitpun dalam draf tersebut, draf yang diedarkan masih merupakan draf versi September 2019 yang ditolak oleh masyarakat.

"Apabila tidak ada perubahan, maka sosialisasi ini bukan mendengarkan masukan publik paska penolakan RKUHP September 2019 yang bahkan sampai memakan korban jiwa dan munculnya pernyataan Presiden untuk menunda dan mengkaji ulang RKUHP," tuturnya.

Maidina menegaskan Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendukung upaya-upaya pembaruan KUHP. Aliansi juga sejalan dengan DPR dan Pemerintah yang ingin menciptakan KUHP baru yang jauh dari sifat kolonial dan KUHP baru yang modern dan sesuai dengan konstitusi. Untuk itu, Aliansi Nasional mengingatkan pemerintah dan DPR alasan dasar penundaan RKUHP pada 2019 adalah substansial, terkait dengan materi muatan RKUHP.

Baca Juga:

Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021

Presiden Jokowi sendiri, lanjut dia, yang menyatakan hal ini. RKUHP butuh dibahas secara substansial dengan keterbukaan pemerintah dan DPR untuk adanya perubahan rumusan, penghapusan pasal atau bahkan koreksi pola pembahasan yang harusnya lebih inklusif melibatkan ahli tidak hanya ahli hukum pidana.

"Bukan hanya sosialisasi searah terus menurus seakan masyarakat tidak paham masalah RKUHP. Dan apabila Pemerintah dan DPR masih ingkar, nampaknya penolakan masyarakat akan sulit untuk dibendung," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPN Kota Tangerang Dinilai Tak Profesional
Indonesia
BPN Kota Tangerang Dinilai Tak Profesional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang dinilai tak profesional dan mempersulit birokrasi terhadap masyarakat terkait permohonan blokir Sertifikat Hak Milik (SHM) 959/Cipete dan SHM 1185/Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Long Weekend, KAI Daop 6 Tambah 4 Perjalanan KRL Yogya-Solo
Indonesia
Long Weekend, KAI Daop 6 Tambah 4 Perjalanan KRL Yogya-Solo

PT KAI Indonesia menambah empat perjalanan kereta api listrik (KRL) commuter Line Commuter di wilayah Yogyakarta-Solo. Jadwal tambahan mulai Jumat, (13/3) hingga Minggu, (14/3).

Kritisi Rencana Impor Beras, PDIP Singgung Pidato Bung Karno Sebelum Bacakan Teks Proklamasi
Indonesia
Kritisi Rencana Impor Beras, PDIP Singgung Pidato Bung Karno Sebelum Bacakan Teks Proklamasi

Tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

Jadi Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo Keluhkan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Ideologi
Indonesia
Jadi Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo Keluhkan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Ideologi

Menurut dia, hal itu harus dibenahi agar Indonesia terus berdiri.

PPKM Berlaku Mulai Hari Ini, Commuter Line Beroperasi Hingga Jam 10 Malam
Indonesia
PPKM Berlaku Mulai Hari Ini, Commuter Line Beroperasi Hingga Jam 10 Malam

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memberlakukan pembatasan jam operasional Commuter Line selama penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Pulau Jawa dan Bali yang dimulai Senin (11/1).

Satpol PP Jakpus Dikerahkan Bantu Polisi Berangus Begal Sepeda
Indonesia
Satpol PP Jakpus Dikerahkan Bantu Polisi Berangus Begal Sepeda

Jakarta Pusat menerjunkan Satpol PP untuk membantu keamanan menjaga wilayah perihal maraknya begal sepeda beberapa waktu belakangan.

PBNU Terus Pantau Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung
Indonesia
PBNU Terus Pantau Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung

Hasil uji klinis tahap 3 masih membutuhkan waktu untuk sampai ke masyarakat.

Anies Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 karena Penanganan COVID-19
Indonesia
Anies Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 karena Penanganan COVID-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraih Happiness Award sekaligus terpilih sebagai salah satu Tokoh Pemberdayaan 2020 yang diselenggarakan oleh lembaga amil zakat nasional, Rumah Zakat.

Peningkatan Kasus COVID-19 saat Libur Imlek Terjadi Dua Pekan Lagi
Indonesia
Peningkatan Kasus COVID-19 saat Libur Imlek Terjadi Dua Pekan Lagi

peningkatan kasus positif setelah liburan Hari Raya Imlek akan terlihat pada dua hingga tiga pekan setelahnya.

Update COVID-19 Kamis (19/11): Pasien Positif Bertambah 4.798 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (19/11): Pasien Positif Bertambah 4.798 Kasus

Dengan penambahan ini maka total kasus di Indonesia menjadi 483.518