Pembahasan RKUHP Butuh Pelibatan Masyarakat Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Foto: Net

MerahPutih.com - Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menyatakan, pembahasan RKUHP perlu melibatkan elemen masyarakat secara terbuka dan substansial.

Hal ini disampaikan Aliansi Nasional yang terdiri dari sekitar 50 LSM menanggapi rangkaian sosialisasi RKUHP yang digelar Kementerian Hukum dan HAM. Salah satunya yang digelar di Jakarta, Senin (14/6).

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati mengatakan, dalam acara kegiatan ini, pihaknya tidak melihat adanya perubahan dari susunan pembicara.

Baca Juga:

ICJR Bingung DPR Ngotot Bahas RUU KUHP di Tengah Wabah Corona

Pemerintah tetap tidak melibatkan baik dari masyarakat sipil ataupun akademisi dari bidang ilmu dan perspektif berbeda untuk memberikan masukan pada RKUHP pada porsi yang berimbang dengan Pemerintah dan DPR.

"Acara diskusi ini lebih pada sosialisasi searah dari pada diskusi substansi yang lebih genting untuk dilakukan agar RKUHP tidak lagi mendapatkan penolakan dari masyarakat," kata Maidina dalam keterangan tertulis, Senin (14/6).

Maidina mengatakan, sejumlah anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP memang diundang dalam sosialisasi pada hari ini, namun, porsi masukan hanya dialokasikan satu jam pada sesi tanya jawab.

Porsi itu dinilai tidak seimbang dengan materi substansi yang melibatkan enam pembicara dari tim perumus pemerintah dan DPR dengan alokasi waktu selama tiga jam lebih.

"Hal lain, tidak semua kalangan masyarakat sipil yang berpotensi terdampak diundang oleh Pemerintah, seperti dari kelompok penyandang disabilitas, kelompok advokasi Kesehatan reproduksi, kelompok rentan dan lain sebagainya," ujarnya.

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)
Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Selain itu, Maidina menyoroti ketidakjelasan proses dan draf RKUHP yang akan dibahas. Kata dia, Pemerintah maupun DPR, tidak secara jelas memberikan ketegasan apakah draf yang diedarkan pada acara sosialisasi RKUHP di Manado atau sosialisasi ke-11 sebelum Jakarta merupakan draf terbaru atau hanya sosialisasi draf lama yang ditolak masyarakat pada September 2019.

Hal ini lantaran, Aliansi tidak melihat adanya perubahan sedikitpun dalam draf tersebut, draf yang diedarkan masih merupakan draf versi September 2019 yang ditolak oleh masyarakat.

"Apabila tidak ada perubahan, maka sosialisasi ini bukan mendengarkan masukan publik paska penolakan RKUHP September 2019 yang bahkan sampai memakan korban jiwa dan munculnya pernyataan Presiden untuk menunda dan mengkaji ulang RKUHP," tuturnya.

Maidina menegaskan Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendukung upaya-upaya pembaruan KUHP. Aliansi juga sejalan dengan DPR dan Pemerintah yang ingin menciptakan KUHP baru yang jauh dari sifat kolonial dan KUHP baru yang modern dan sesuai dengan konstitusi. Untuk itu, Aliansi Nasional mengingatkan pemerintah dan DPR alasan dasar penundaan RKUHP pada 2019 adalah substansial, terkait dengan materi muatan RKUHP.

Baca Juga:

Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021

Presiden Jokowi sendiri, lanjut dia, yang menyatakan hal ini. RKUHP butuh dibahas secara substansial dengan keterbukaan pemerintah dan DPR untuk adanya perubahan rumusan, penghapusan pasal atau bahkan koreksi pola pembahasan yang harusnya lebih inklusif melibatkan ahli tidak hanya ahli hukum pidana.

"Bukan hanya sosialisasi searah terus menurus seakan masyarakat tidak paham masalah RKUHP. Dan apabila Pemerintah dan DPR masih ingkar, nampaknya penolakan masyarakat akan sulit untuk dibendung," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KIPP Soroti Komisioner Bawaslu Diduga Rangkap Jabatan
Indonesia
KIPP Soroti Komisioner Bawaslu Diduga Rangkap Jabatan

Direktur Monitoring Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Uthe Pelu menyatakan, penyelenggara pemilu dalam melakukan kerjanya perlu taat terhadap UU Nomor 7 tahun 2017.

Dianggap Pantas Jadi Sosok Inspirasi dan Panutan, Erick Thohir Dideklarasikan Maju di Pilpres 2024
Indonesia
Dianggap Pantas Jadi Sosok Inspirasi dan Panutan, Erick Thohir Dideklarasikan Maju di Pilpres 2024

Banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukannya dalam upaya mentransfromasi BUMN ke arah lebih baik

Holywings Pastikan Seluruh Gaji Pegawai Bulan Juni Dibayar
Indonesia
Holywings Pastikan Seluruh Gaji Pegawai Bulan Juni Dibayar

Holywings akan membayar seluruh gaji karyawannya pada bulan Juni 2022, meski outlet di hampir semua daerah di Indonesia ditutup.

Pemilu Ditunda, Indeks Demokrasi Indonesia Bakal Jeblok
Indonesia
Pemilu Ditunda, Indeks Demokrasi Indonesia Bakal Jeblok

Keadaan demokrasi di Indonesia saat ini selayaknya sebuah rumah yang tengah mengalami banjir.

Megawati: Indonesia itu Zamrud Khatulistiwa
Indonesia
Megawati: Indonesia itu Zamrud Khatulistiwa

"Sehingga disebut Zamrud Khatulistiwa. Kekayaannya sangat luar biasa," kata Megawati.

Legislator Ini Minta Pendekatan Vaksinasi Melalui Ulama Hingga Akademisi Lebih Ditonjolkan
Indonesia
Legislator Ini Minta Pendekatan Vaksinasi Melalui Ulama Hingga Akademisi Lebih Ditonjolkan

Nurhadi yakin peristiwa di Aceh itu tidak akan mempengaruhi antusiasme masyarakat

Mendagri Izinkan Jakarta Gelar Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Mendagri Izinkan Jakarta Gelar Sekolah Tatap Muka

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan aturan kapasitas maksimal 50 persen berlaku pada satuan pendidikan (sekolah dasar dan menengah serta universitas).

Rusia Balas Usir Diplomat Amerika Serikat
Dunia
Rusia Balas Usir Diplomat Amerika Serikat

Amerika Serikat dilaporkan melakukan pengusiran terhadap staf perutusan Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Polresta Surakarta Tolak Pengajuan Izin Aksi Reuni 212 Soloraya di Plaza Manahan Solo
Indonesia
Polresta Surakarta Tolak Pengajuan Izin Aksi Reuni 212 Soloraya di Plaza Manahan Solo

"Kami secara tegas tidak memberikan izin pelaksanaan kegiatan tersebut di Plaza Manahan maupun tempat terbuka umum atau fasum lainnya di wilayah hukum Polresta Surakarta," kata Ade

Besok, APBS Kerahkan Ribuan Buruh Demo di Empat Lokasi Surabaya
Indonesia
Besok, APBS Kerahkan Ribuan Buruh Demo di Empat Lokasi Surabaya

Rencana demo tersebut berlangsung hingga Kamis (30/9) depan.