Pembahasan RKUHP Butuh Pelibatan Masyarakat Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Foto: Net

MerahPutih.com - Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menyatakan, pembahasan RKUHP perlu melibatkan elemen masyarakat secara terbuka dan substansial.

Hal ini disampaikan Aliansi Nasional yang terdiri dari sekitar 50 LSM menanggapi rangkaian sosialisasi RKUHP yang digelar Kementerian Hukum dan HAM. Salah satunya yang digelar di Jakarta, Senin (14/6).

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati mengatakan, dalam acara kegiatan ini, pihaknya tidak melihat adanya perubahan dari susunan pembicara.

Baca Juga:

ICJR Bingung DPR Ngotot Bahas RUU KUHP di Tengah Wabah Corona

Pemerintah tetap tidak melibatkan baik dari masyarakat sipil ataupun akademisi dari bidang ilmu dan perspektif berbeda untuk memberikan masukan pada RKUHP pada porsi yang berimbang dengan Pemerintah dan DPR.

"Acara diskusi ini lebih pada sosialisasi searah dari pada diskusi substansi yang lebih genting untuk dilakukan agar RKUHP tidak lagi mendapatkan penolakan dari masyarakat," kata Maidina dalam keterangan tertulis, Senin (14/6).

Maidina mengatakan, sejumlah anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP memang diundang dalam sosialisasi pada hari ini, namun, porsi masukan hanya dialokasikan satu jam pada sesi tanya jawab.

Porsi itu dinilai tidak seimbang dengan materi substansi yang melibatkan enam pembicara dari tim perumus pemerintah dan DPR dengan alokasi waktu selama tiga jam lebih.

"Hal lain, tidak semua kalangan masyarakat sipil yang berpotensi terdampak diundang oleh Pemerintah, seperti dari kelompok penyandang disabilitas, kelompok advokasi Kesehatan reproduksi, kelompok rentan dan lain sebagainya," ujarnya.

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)
Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Selain itu, Maidina menyoroti ketidakjelasan proses dan draf RKUHP yang akan dibahas. Kata dia, Pemerintah maupun DPR, tidak secara jelas memberikan ketegasan apakah draf yang diedarkan pada acara sosialisasi RKUHP di Manado atau sosialisasi ke-11 sebelum Jakarta merupakan draf terbaru atau hanya sosialisasi draf lama yang ditolak masyarakat pada September 2019.

Hal ini lantaran, Aliansi tidak melihat adanya perubahan sedikitpun dalam draf tersebut, draf yang diedarkan masih merupakan draf versi September 2019 yang ditolak oleh masyarakat.

"Apabila tidak ada perubahan, maka sosialisasi ini bukan mendengarkan masukan publik paska penolakan RKUHP September 2019 yang bahkan sampai memakan korban jiwa dan munculnya pernyataan Presiden untuk menunda dan mengkaji ulang RKUHP," tuturnya.

Maidina menegaskan Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendukung upaya-upaya pembaruan KUHP. Aliansi juga sejalan dengan DPR dan Pemerintah yang ingin menciptakan KUHP baru yang jauh dari sifat kolonial dan KUHP baru yang modern dan sesuai dengan konstitusi. Untuk itu, Aliansi Nasional mengingatkan pemerintah dan DPR alasan dasar penundaan RKUHP pada 2019 adalah substansial, terkait dengan materi muatan RKUHP.

Baca Juga:

Pemerintah Tarik RUU KUHP Dari Prolegnas 2021

Presiden Jokowi sendiri, lanjut dia, yang menyatakan hal ini. RKUHP butuh dibahas secara substansial dengan keterbukaan pemerintah dan DPR untuk adanya perubahan rumusan, penghapusan pasal atau bahkan koreksi pola pembahasan yang harusnya lebih inklusif melibatkan ahli tidak hanya ahli hukum pidana.

"Bukan hanya sosialisasi searah terus menurus seakan masyarakat tidak paham masalah RKUHP. Dan apabila Pemerintah dan DPR masih ingkar, nampaknya penolakan masyarakat akan sulit untuk dibendung," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Pastikan Jakarta Bakal Dikunci Bagi Pemudik
Indonesia
Polisi Pastikan Jakarta Bakal Dikunci Bagi Pemudik

Pihaknya akan menurunkan 1.313 personel di seluruh titik agar memastikan masyarakat yang nekat mudik tidak akan bisa lolos. Pasalnya, anggota di pos pam akan berjaga selama 24 jam selama 14 hari.

Aksi Risma Temui Pengemis dan Tuna Wisma di Ibu Kota
Indonesia
Aksi Risma Temui Pengemis dan Tuna Wisma di Ibu Kota

Kemensos menyediakan pendamping bagi pemulung dan pengemis agar mendapatkan keterampilan, seperti membuat kue dan memanfaatkan sampah menjadi kerajinan layak jual.

Istana Desak DPR Muluskan Jalan Komjen Listyo Jadi Kapolri
Indonesia
Istana Desak DPR Muluskan Jalan Komjen Listyo Jadi Kapolri

Istana berharap proses calon Kapolri di DPR bisa lebih cepat dari 20 hari.

Jutaan Warga Terdampak Resesi, Harga Vaksin COVID-19 Harus Terjangkau
Indonesia
Jutaan Warga Terdampak Resesi, Harga Vaksin COVID-19 Harus Terjangkau

Sosialisasi informasi tentang distribusi vaksin menjadi sangat penting dan harus menjangkau semua kalangan.

Jelang Pilkada, Ombudsman Temukan 72 Persen KPUD Belum Salurkan APD
Indonesia
Jelang Pilkada, Ombudsman Temukan 72 Persen KPUD Belum Salurkan APD

Ombudsman menyarankan agar memastikan dan mengupayakan pendistribusian kekurangan kelengkapan APD

Kejagung Periksa Manajer PT Hutchison Ports Indonesia Terkait Korupsi Pelindo II
Indonesia
Kejagung Periksa Manajer PT Hutchison Ports Indonesia Terkait Korupsi Pelindo II

Dalam penyidikan kasus ini, jaksa penyidik telah memeriksa sejumlah saksi termasuk di antaranya Direktur Utama PT Pelindo II Tahun 2009-2015 Richard Joost Lino

 Daya Listrik Rakyat Miskin Masih Kecil, Program Kompor Listrik Bisa Sia-sia
Indonesia
Daya Listrik Rakyat Miskin Masih Kecil, Program Kompor Listrik Bisa Sia-sia

Tidak cocok buat kelas rakyat kecil karena kompor listrik rata-rata daya listriknya masih 500 watt keatas. Sehingga UMKM dan rakyat kecil tidak bisa menggunakan produk tersebut.

Koordinator MAKI Blak-blakan Soal Duit 100 Ribu Dollar Singapura Buntut Laporkan 'King Maker' Djoko Tjandra ke KPK
Indonesia
Info Penting PPDB 2021 di Kota Bandung
Indonesia
Info Penting PPDB 2021 di Kota Bandung

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021 akan dimulai 24 Mei-11 Juni 2021. Saat ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung tengah mematangkan draf Peraturan wali Kota (Perwal) terkait proses PPDB yang memuat skema baru.

26 WNI Telah Dievakuasi Dari Afghanistan
Indonesia
26 WNI Telah Dievakuasi Dari Afghanistan

Tim evakuasi telah berhasil membawa keluar sebanyak 26 orang WNI termasuk staf KBRI Kabul, 5 warga Filipina, dan 2 warga Afghanistan, yakni suami dari WNI dan staf lokal KBRI Kabul.