Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar Rapat Anggota DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta setuju dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan COVID-19 di ibu kota.

Hanya saja, PKS menyoroti Pemprov DKI yang tidak mencantumkan peraturan proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi di masa pandemi dalam Raperda Penanganan COVID-19.

"Fraksi PKS mencatat bahwa dalam muatan peraturan ini belum mencantumkan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi yang harus dijalankan di Jakarta dalam masa pandemi untuk mencegah penularan COVID-19," ujar Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, Solikhah saat agenda penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang penanggulangan COVID-19, di gedung DPRD, Rabu (30/9).

Baca Juga

Soal Mini Lockdown, Anak Buah Prabowo Sarankan Anies Ikuti Arahan Jokowi

Menurutnya, aturan itu diperlukan sebagai payung hukum mengenai proses belajar mengajar secara virtual atau jarak jauh. Regulasi itu diperlukan apabila ada sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah wabah corona.

"Pengaturan ini diperlukan agar ada payung hukum yang jelas untuk penegakan aturan kegiatan pembelajaran di masa pandemi dengan pembelajaran jarak jauh, maupun jika ada sekolah yang melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung," papar dia.

Gedung DPRD DKI Jakarta. ANTARA/Ricky Prayoga/am.
Gedung DPRD DKI Jakarta. ANTARA/Ricky Prayoga/am.

Rapeda tentang penanggulangan COVID-19 itu perlu dibahas karena saat ini penanganan corona di DKI hanya memiliki payung hukum peraturan gubernur (pergub).

Aturan itu berdasarkan Pergub 88 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dan penanganan COVID, dan Pergub 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Baca Juga

Maksimalkan Petugas Jaga dan Terapkan Prokes, Wajib Pajak di Samsat Jaktim Sepi

Kekuatan hukum pergub berada di bawah Perda, sehingga dengan adanya perda, penanganan COVID memiliki payung hukum yang lebih kuat. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi Corona Tahap Kedua, Solo Terima 70.000 Dosis
Indonesia
Vaksinasi Corona Tahap Kedua, Solo Terima 70.000 Dosis

Vaksinasi tahap kedua, lanjut dia, dilakukan secara bertahap di 38 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Pesepeda Diminta Punya Rasa Saling Memiliki, Anies Enggak Usah Bikin Lintasan Baru
Indonesia
Pesepeda Diminta Punya Rasa Saling Memiliki, Anies Enggak Usah Bikin Lintasan Baru

Pemerintah DKI tak mengistimewakan sepeda roadbike atau sepeda balap

JPU Tanggapi Eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte Pekan Depan
Indonesia
JPU Tanggapi Eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte Pekan Depan

JPU akan menyampaikan pendapat atas eksepsi yang diajukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte, pasa Senin (16/11) pekan depan.

Bos Telkomsel Mangkir dalam Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Bos Telkomsel Mangkir dalam Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi

Direktur Utama PT Telkomsel Setyanto Hantoro dan Direksi PT Telkomsel Edi Witjara tidak memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Anggota TGUPP Alvin Wijaya Mengundurkan Diri
Indonesia
Anggota TGUPP Alvin Wijaya Mengundurkan Diri

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bernama Alvin Wijaya atau AW mengundurkan diri.

Paksakan Bekerja Saat PPKM Darurat di Kantor, Pekerja Takut PHK
Indonesia
Paksakan Bekerja Saat PPKM Darurat di Kantor, Pekerja Takut PHK

Aparat melakukan penyekatan di 72 titik di wilayah hukum Polda Metro. Yaitu 5 di gerbang tol, 9 di exit tol, 19 titik di batas kota dan 39 titik di jalur utama.

Temui Mantan Kapolri, Listyo Dikasih Wejangan Hubungan Senior-Junior
Indonesia
Temui Mantan Kapolri, Listyo Dikasih Wejangan Hubungan Senior-Junior

Kapolri Jenderal Idham Azis menekankan, kepada jajarannya agar tetap solid setelah Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo terpilih sebagai calon kapolri.

DPR Minta Skema Simulasi dan Penjadwalan Pemilu Serentak 2024 Disosialisasikan Secara Masif
Indonesia
PENA 98: Langkah Kapolri Soal Mural Tepat dan Humanis
Indonesia
PENA 98: Langkah Kapolri Soal Mural Tepat dan Humanis

Dengan demikian, lanjut Rizki, sejumlah tindak pengamanan seperti peristiwa kritik yang disampaikan melalui mural tentu bukan merupakan kebijakan Kapolri tapi spontanitas petugas di lapangan.

1/3 Warga DKI Masih Takut Divaksin, Isu Kehalalan Paling Tinggi
Indonesia
1/3 Warga DKI Masih Takut Divaksin, Isu Kehalalan Paling Tinggi

Isu-isu seperti keharaman, efek samping, ketidakmanjuran, hingga aksesibilitas vaksin menjadi masalah yang harus ditangani bersama.