Pembahasan Raperda, PKS Soroti Pemprov DKI Tak Cantumkan Aturan Belajar Rapat Anggota DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta setuju dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan COVID-19 di ibu kota.

Hanya saja, PKS menyoroti Pemprov DKI yang tidak mencantumkan peraturan proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi di masa pandemi dalam Raperda Penanganan COVID-19.

"Fraksi PKS mencatat bahwa dalam muatan peraturan ini belum mencantumkan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi yang harus dijalankan di Jakarta dalam masa pandemi untuk mencegah penularan COVID-19," ujar Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, Solikhah saat agenda penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang penanggulangan COVID-19, di gedung DPRD, Rabu (30/9).

Baca Juga

Soal Mini Lockdown, Anak Buah Prabowo Sarankan Anies Ikuti Arahan Jokowi

Menurutnya, aturan itu diperlukan sebagai payung hukum mengenai proses belajar mengajar secara virtual atau jarak jauh. Regulasi itu diperlukan apabila ada sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah wabah corona.

"Pengaturan ini diperlukan agar ada payung hukum yang jelas untuk penegakan aturan kegiatan pembelajaran di masa pandemi dengan pembelajaran jarak jauh, maupun jika ada sekolah yang melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung," papar dia.

Gedung DPRD DKI Jakarta. ANTARA/Ricky Prayoga/am.
Gedung DPRD DKI Jakarta. ANTARA/Ricky Prayoga/am.

Rapeda tentang penanggulangan COVID-19 itu perlu dibahas karena saat ini penanganan corona di DKI hanya memiliki payung hukum peraturan gubernur (pergub).

Aturan itu berdasarkan Pergub 88 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dan penanganan COVID, dan Pergub 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Baca Juga

Maksimalkan Petugas Jaga dan Terapkan Prokes, Wajib Pajak di Samsat Jaktim Sepi

Kekuatan hukum pergub berada di bawah Perda, sehingga dengan adanya perda, penanganan COVID memiliki payung hukum yang lebih kuat. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aturan Baru Penggunaan Vaksin COVID-19
Indonesia
Aturan Baru Penggunaan Vaksin COVID-19

Kementerian Kesehatan memperbarui aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Perbaharuan ini untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi nasional.

[HOAKS atau FAKTA]: Rizieq Shihab Ditangkap Warga
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Rizieq Shihab Ditangkap Warga

Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab ditangkap warga yang hanya menggunakan celana pendek.

PSBB Diperketat, Wakapolri Sidak ke Stasiun Tanah Abang
Indonesia
Persediaan Bahan Makanan di Distrik Beoga Hanya Cukup Tiga Hari
Indonesia
Persediaan Bahan Makanan di Distrik Beoga Hanya Cukup Tiga Hari

Persediaan bahan makanan di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua saat ini hanya mencukupi untuk kebutuhan tiga hingga empat hari ke depan.

Cuaca DKI Jakarta Diprakirakan Cerah dan Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
Indonesia
Cuaca DKI Jakarta Diprakirakan Cerah dan Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

Untuk suhu udara diperkirakan berkisar 24—30 derajat Celsius

Anies Ingatkan Warga tak Keluar Rumah saat Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Anies Ingatkan Warga tak Keluar Rumah saat Libur Natal dan Tahun Baru

Imbauan tak berlibur keluar rumah bagi para keluarga, lanjut Anies, didasari oleh klaster yang saat ini mendominasi kasus positif COVID-19.

Muncul 'Klaster Perkantoran', Anies Minta Karyawan Pelanggar Protokol Kesehatan Ditegur
Indonesia
Muncul 'Klaster Perkantoran', Anies Minta Karyawan Pelanggar Protokol Kesehatan Ditegur

Setidaknya ada tiga perusahaan yang telah melaporkan ada pegawainya terpapar corona

Sejak Subuh, Polisi Sudah Tangkapi Puluhan Pemuda
Indonesia
Sejak Subuh, Polisi Sudah Tangkapi Puluhan Pemuda

Remaja-remaja tanggung, anak-anak sekolah yang tidak jelas tujuan

COVID-19 Melonjak Lagi, Pemprov DKI Berdalih Kurang Orang Awasi Prokes Kantor
Indonesia
COVID-19 Melonjak Lagi, Pemprov DKI Berdalih Kurang Orang Awasi Prokes Kantor

Kadisnakertrans DKI mengaku kewalahan mengawasi perusahaan di DKI yang jumlahnya lebih dari 43.000 kantor.

Melonjak Tajam, Pasien COVID-19 Bertambah 2.266
Indonesia
Melonjak Tajam, Pasien COVID-19 Bertambah 2.266

Kasus warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang terpapar virus Corona (COVID-19) bertambah. Total hingga kini, ada 1.348 WNI yang positif COVID-19 di luar negeri.