Pembahasan Omnibus Law Perlu Libatkan Publik Agar tak Picu Kegaduhan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, menilai Omnibus Law sebagai terobosan hukum yang diharapkan bisa lebih efektif, terutama untuk penyederhanaan regulasi.

Menurut Boni, Omnibus Law adalah lompatan besar sebagai cara memangkas perundang-undangan dan birokrasi yang selama ini menghambat pembangunan.

Baca Juga

HMI Minta Omnibus Law Disahkan

"Ini untuk meningkatkan investasi dan memperbaiki kualitas hubungan buruh dengan perusahaan," jelas Boni saat acara diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Senin (16/3).

Boni melanjutkan, pemerintah harus melakukan penguatan dari draft akademik yang ada. Hal ini untuk mengurangi adanya kontroversi dan penolakan yang bisa terjadi kapanpun.

"Supaya nanti ketika menjadi legal draft dia berkurang kontroversi. Hingga memudahkan DPR dalam melakukan penyusunan," jelas Boni

Direktur LPI Boni Hargens
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens (MP/Gomes R)

Istilah omnibus law di Indonesia pertama kali akrab di telinga setelah pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu.

Omnibus law ini sejatinya lebih banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di bidang ekonomi. Yang paling sering jadi polemik, yakni ombinibus law di sektor ketenagakerjaan yakni UU Cipta Lapangan kerja.

Baca Juga

Omnibus Law Bakal Diperkarakan Lantaran Tak Miliki Dasar Hukum

Sebagaimana bahasa hukum lainnya, omnibus berasal dari bahasa latin omnis yang berarti banyak. Artinya, omnibus law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU sapujagat.

Ada tiga hal yang disasar pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.

Omnibus law juga bukan barang baru. Di Amerika Serikat, omnibus law sudah kerap kali dipakai sebagai UU lintas sektor. Ini membuat pengesahan omnibus law oleh DPR bisa langsung mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Omnibus law juga dikenal dengan omnibus bill. Pemerintahan Presiden Jokowi sendiri mengidentifikasi sedikitnya ada 74 UU yang terdampak dari omnibus law.

Artinya, omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

Baca Juga

Kritik Omnibus Law, Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter

Ditargetkan bisa dibahas di Desember 2019, draft RUU Omnibus Law molor dan baru secara resmi diserahkan pemerintah pada DPR untuk dibahas pada pekan lalu.

Dalam prosesnya di parlemen, tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan UU pada umumnya sebagaimana yang dibahas di DPR. Hanya saja, isinya tegas mencabut atau mengubah beberapa UU yang terkait. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Puluhan Hotel Jadi Tempat Isolasi Dengan Biaya dari Pemprov DKI
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Puluhan Hotel Jadi Tempat Isolasi Dengan Biaya dari Pemprov DKI

Pembiayaan isolasi mandiri pada 5 hotel tersebut ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wagub DKI Positif Corona, Setiap Tamu Anies Wajib Rapid Test
Indonesia
Wagub DKI Positif Corona, Setiap Tamu Anies Wajib Rapid Test

Pemprov DKI Jakarta mengambil kebijakan baru bagi tamu yang ingin bertemu dengan Gubernur Anies Baswedan.

PSI Wanti-Wanti Anies Jangan Potong TKD Tenaga Medis DKI
Indonesia
PSI Wanti-Wanti Anies Jangan Potong TKD Tenaga Medis DKI

“Mereka melayani warga masyarakat dengan tulus, sebagai gantinya, kita yang menjaga kesejahteraan keluarga mereka dengan memberikan tunjangan tanpa adanya pemotongan apapun,” tambah Anggara.

Ormas Islam Solo Nobar Film G30S/PKI di Masjid Dekat Rumah Jokowi
Indonesia
Ormas Islam Solo Nobar Film G30S/PKI di Masjid Dekat Rumah Jokowi

Massa ormas Islam Solo yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta mengadakan nobar film penghianatan PKI.

Fadli Zon Sebut RUU Haluan Ideologi Pancasila bentuk Kekacauan Logika Berpikir
Indonesia
Fadli Zon Sebut RUU Haluan Ideologi Pancasila bentuk Kekacauan Logika Berpikir

Pancasila sumber dari segala sumber hukum yang mestinya jadi acuan dalam setiap regulasi atau undang-undang.

 KPK Tetapkan 14 Eks Legislator Sumut Tersangkap Suap
Indonesia
KPK Tetapkan 14 Eks Legislator Sumut Tersangkap Suap

"14 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho," ujar Ali.

Pimpinan KPK hingga Dewas Bakal Dapat Mobil Dinas
Indonesia
Pimpinan KPK hingga Dewas Bakal Dapat Mobil Dinas

KPK mendapat persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural.

[HOAKS atau FAKTA]: RSD Wisma Atlet Kemayoran Minta Donasi Kaos Oblong Bekas
Indonesia
Ma'ruf Amin Bolehkan Imunisasi Non-Halal, Asal....
Indonesia
Ma'ruf Amin Bolehkan Imunisasi Non-Halal, Asal....

Para da’i kesehatan di NTB untuk meyakinkan masyarakat supaya mau diimunisasi

Daya Beli Ningkat, UMKM Selamat
Indonesia
Daya Beli Ningkat, UMKM Selamat

Peningkatan daya beli, menjadi kunci memulihkan perekonomian. Daya beli atau konsumsi masyarakat merupakan motor penggerak perekonomian.