Pembahasan Omnibus Law Perlu Libatkan Publik Agar tak Picu Kegaduhan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, menilai Omnibus Law sebagai terobosan hukum yang diharapkan bisa lebih efektif, terutama untuk penyederhanaan regulasi.

Menurut Boni, Omnibus Law adalah lompatan besar sebagai cara memangkas perundang-undangan dan birokrasi yang selama ini menghambat pembangunan.

Baca Juga

HMI Minta Omnibus Law Disahkan

"Ini untuk meningkatkan investasi dan memperbaiki kualitas hubungan buruh dengan perusahaan," jelas Boni saat acara diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Senin (16/3).

Boni melanjutkan, pemerintah harus melakukan penguatan dari draft akademik yang ada. Hal ini untuk mengurangi adanya kontroversi dan penolakan yang bisa terjadi kapanpun.

"Supaya nanti ketika menjadi legal draft dia berkurang kontroversi. Hingga memudahkan DPR dalam melakukan penyusunan," jelas Boni

Direktur LPI Boni Hargens
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens (MP/Gomes R)

Istilah omnibus law di Indonesia pertama kali akrab di telinga setelah pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu.

Omnibus law ini sejatinya lebih banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di bidang ekonomi. Yang paling sering jadi polemik, yakni ombinibus law di sektor ketenagakerjaan yakni UU Cipta Lapangan kerja.

Baca Juga

Omnibus Law Bakal Diperkarakan Lantaran Tak Miliki Dasar Hukum

Sebagaimana bahasa hukum lainnya, omnibus berasal dari bahasa latin omnis yang berarti banyak. Artinya, omnibus law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU sapujagat.

Ada tiga hal yang disasar pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.

Omnibus law juga bukan barang baru. Di Amerika Serikat, omnibus law sudah kerap kali dipakai sebagai UU lintas sektor. Ini membuat pengesahan omnibus law oleh DPR bisa langsung mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Omnibus law juga dikenal dengan omnibus bill. Pemerintahan Presiden Jokowi sendiri mengidentifikasi sedikitnya ada 74 UU yang terdampak dari omnibus law.

Artinya, omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

Baca Juga

Kritik Omnibus Law, Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter

Ditargetkan bisa dibahas di Desember 2019, draft RUU Omnibus Law molor dan baru secara resmi diserahkan pemerintah pada DPR untuk dibahas pada pekan lalu.

Dalam prosesnya di parlemen, tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan UU pada umumnya sebagaimana yang dibahas di DPR. Hanya saja, isinya tegas mencabut atau mengubah beberapa UU yang terkait. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Klaster Perkantoran Meningkat 10 Kali Lipat Sejak PSBB Transisi di Jakarta
Indonesia
Klaster Perkantoran Meningkat 10 Kali Lipat Sejak PSBB Transisi di Jakarta

Dewi kembali menegaskan bahwa protokol kesehatan tetap harus diterapkan dengan disiplin dimana saja.

Tok! UMK di Wilayah Yogyakarta Naik 3,24 Persen
Indonesia
Tok! UMK di Wilayah Yogyakarta Naik 3,24 Persen

"UMK tertinggi kedua diikuti Kabupaten Sleman Rp1.903.500. Jumlahnya naik 3,11 persen atau Rp57.500 dibanding 2020,"jelas Aji

PKS Klaim Muhammadiyah, NU Hingga MUI Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan
Indonesia
PKS Klaim Muhammadiyah, NU Hingga MUI Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan

Sikap tegas Fraksi PKS sejalan dengan kritisi ormas-ormas besar

Inspektorat Masih Periksa Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pejabat DKI
Indonesia
Inspektorat Masih Periksa Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pejabat DKI

Korban dugaan pelecehan yang dilakukan kepala Badan di Pemprov DKI itu diduga tidak hanya satu orang.

Jangan Asal-asalan, Begini Sejumlah Pedoman Penggunaan Masker yang Benar
Indonesia
Jangan Asal-asalan, Begini Sejumlah Pedoman Penggunaan Masker yang Benar

Masker kain hanya boleh digunakan paling lama selama empat jam.

Eks Sespri Sebut Irjen Napoleon Dua Kali Didatangi Brigjen Prasetijo dan Dibawakan 'Paper Bag'
Indonesia
Eks Sespri Sebut Irjen Napoleon Dua Kali Didatangi Brigjen Prasetijo dan Dibawakan 'Paper Bag'

Tommy juga sempat menemui Irjen Napoleon beberapa kali tanpa dihadiri Brigjen Prasetijo

Ratusan Pedagang Pasar Baru Jalani Tes Swab COVID-19
Indonesia
Ratusan Pedagang Pasar Baru Jalani Tes Swab COVID-19

Terlihat ada sejumlah petugas medis berpakaian hazmat melakukan pengecekan terhadap warga dan pedagang di sana.

MotoGP Mandalika Bawa Berkah Bagi Pariwisata NTB
Indonesia
MotoGP Mandalika Bawa Berkah Bagi Pariwisata NTB

Ajang MotoGP Mandalika yang rencananya digelar tahun 2021 ternyata membawa berkah bagi sektor pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pengawasan Transporasi Udara Diminta Diperketat
Indonesia
Pengawasan Transporasi Udara Diminta Diperketat

Komisi V DPR akan menanyakan kepada pihak-pihak berwenang

Jika Gerindra Dipimpin Orang Lain, Prabowo Sulit Nyapres di 2024
Indonesia
Jika Gerindra Dipimpin Orang Lain, Prabowo Sulit Nyapres di 2024

Dukungan Partai Gerindra kepada anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution adalah untuk kepentingan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.